Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah masa bakti 2021-2026 menggelar rapat pleno perdana, Sabtu 15 Januari 2022 di gedung Ormas tersebut yang berada di kompleks Kampus Al-Khairiyah Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten.
Rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum PB Al-Khairiyah H Ali Mujahidin, S.HI, MM itu menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan jajaran PB Al-Khairiyah periode 2021-2026 serta membahas persiapan pelaksanaan program yang ditetapkan Muktamar ke-10 Al-Khairiyah, mengagendakan pelantikan dan Rakernas, dan membahas program amal usaha Al-Khairiyah.
Adapun struktur pimpinan PB Al-Khairiyah periode 2021-2026 adalah Ketua Umum H. Ali Mujahidin dan sembilan Waketum, antara lain Waketum Bidang Pengembangan Organisasi, Kaderisasi dan Pemberdayaan Alumni H Udin Saparudin dan Waketum Bidang Pengembangan, Pendidikan, Kebudayaan, Pondok Pesantren dan Kelembagaan Ustadz H Arjawi Syafiudin.
Kemudian, Sekretaris Jenderal adalah Ahmad Munji dan sembilan Wasekjen, antara lain Wasekjen Bidang Pengembangan Organisasi, Kaderisasi dan Pemberdayaan Alumni Sayuti Zakaria, M.Pd.I dan Wasekjen Bidang Pengembangan, Pendidikan, Kebudayaan, Pondok Pesantren dan Kelembagaan Faizudin, M.Pd.
Sementara itu Bendahara Umum adalah Tati Nurhayati MM yang didampingi Wakil Bendahara Umum Rulin Swastika, M.Kom; Edi Tofan, S.Kom, MM; dan Wakil Bendahara Umum Ade Imun Ramadhan, M.Pd.
Rapat pleno perdana PB Al-Khairiyah periode 2021-2026 itu sendiri dihadiri oleh Ketua Umum Ali Mujahidin dan seluruh jajaran PB Al-Khairiyah yang baru serta Ketua Dewan Syuro KH Mansur Muchyidin dan Sekretaris Ustadz Alwiyan Qasid Syam'un; Dewan Pakar Prof. Dr. H. Zakaria Syafei dan Sekretaris Dr. Mahfud Salimi.
Menurut Sekretaris Jenderal Al Khairiyah Ahmad Munji, pelantikan dan Rapat Kerja Nasional PB Al Khairiyah rencananya akan dilaksanakan di Jakarta pada akhir Maret 2022, jika situasinya memungkinkan.
Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pakar Prof. Dr. Zakaria Syafei menyatakan, kini sudah saatnya Al-Khairiyah tidak hanya fokus mengembangkan amal usaha di bidang pendidikan, tetapi lebih luas lagi pada program-program lain yang juga bemanfaat bagi umat, sehingga eksistensinya dapat terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada rapat pleno perdana PB Al-Khairiyah masa bakti 2021-2026 itu Dr. Hj. Yayah Ruhiyah selaku pengurus pada Departemen Pendidikan, Kebudayaan, dan Pondok Pesantren juga mengemukakan perlunya Al-Khairiyah berkontibusi terhadap kebangkitan ekonomi nasional melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Pada kesempatan yang sama Dr Mufti Ali selaku anggota Dewan Pakar PB Al-Khairiyah menyampaikan bahwa Al Khairiyah harus bergerak cepat mengoptimalkan digitalisasi program-programnya sebagai bagian penting dari instrumen pelaksanaan program kerja PB Al- Khairiyah periode 2021- 2026.
Terkait pengurus PB Al-Khairiyah yang baru, H. Udin Saparudin selaku Wakil Ketua Umum menyampaikan optimismenya dengan komposisi PB Al-Khairiyah periode 2021-2026 karena, menurut dia, masing masing pengurus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni.
“Pengurus baru PB Al-Khairiyah ini disusun melalui proses musyawarah formatur yang panjang dan diharapkan dapat bersama-sama membawa organisasi Al-Khairiyah jauh lebih bermanfaat dan memberikan kontribusi besar bagi umat, nusa, bangsa, dan negara,” kata Sekretaris Formatur PB Al-Khairiyah 2021-2026 itu.
Sebelumnya Al-Khairiyah melaksanakan muktamar di Kampus Al-Khairiyah Citangkil Cilegon pada 21-23 Oktober 2021. Muktamar ke-10 tersebut antara laijn menetapkan kembali Ali Mujahidin sebagai Ketua Umum PB Al-Khairiyah periode 2021-2026.
Kegiatan akbar sebagai ajang silaturahmi keluarga besar Al-Khairiyah per lima tahunan itu diiikuti oleh pengurus pusat, majelis suro, pengurus wilayah, pengurus daerah, dan pengurus cabang Al-khairiyah se-Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
Rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum PB Al-Khairiyah H Ali Mujahidin, S.HI, MM itu menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan jajaran PB Al-Khairiyah periode 2021-2026 serta membahas persiapan pelaksanaan program yang ditetapkan Muktamar ke-10 Al-Khairiyah, mengagendakan pelantikan dan Rakernas, dan membahas program amal usaha Al-Khairiyah.
Adapun struktur pimpinan PB Al-Khairiyah periode 2021-2026 adalah Ketua Umum H. Ali Mujahidin dan sembilan Waketum, antara lain Waketum Bidang Pengembangan Organisasi, Kaderisasi dan Pemberdayaan Alumni H Udin Saparudin dan Waketum Bidang Pengembangan, Pendidikan, Kebudayaan, Pondok Pesantren dan Kelembagaan Ustadz H Arjawi Syafiudin.
Kemudian, Sekretaris Jenderal adalah Ahmad Munji dan sembilan Wasekjen, antara lain Wasekjen Bidang Pengembangan Organisasi, Kaderisasi dan Pemberdayaan Alumni Sayuti Zakaria, M.Pd.I dan Wasekjen Bidang Pengembangan, Pendidikan, Kebudayaan, Pondok Pesantren dan Kelembagaan Faizudin, M.Pd.
Sementara itu Bendahara Umum adalah Tati Nurhayati MM yang didampingi Wakil Bendahara Umum Rulin Swastika, M.Kom; Edi Tofan, S.Kom, MM; dan Wakil Bendahara Umum Ade Imun Ramadhan, M.Pd.
Rapat pleno perdana PB Al-Khairiyah periode 2021-2026 itu sendiri dihadiri oleh Ketua Umum Ali Mujahidin dan seluruh jajaran PB Al-Khairiyah yang baru serta Ketua Dewan Syuro KH Mansur Muchyidin dan Sekretaris Ustadz Alwiyan Qasid Syam'un; Dewan Pakar Prof. Dr. H. Zakaria Syafei dan Sekretaris Dr. Mahfud Salimi.
Menurut Sekretaris Jenderal Al Khairiyah Ahmad Munji, pelantikan dan Rapat Kerja Nasional PB Al Khairiyah rencananya akan dilaksanakan di Jakarta pada akhir Maret 2022, jika situasinya memungkinkan.
Sementara itu Wakil Ketua Dewan Pakar Prof. Dr. Zakaria Syafei menyatakan, kini sudah saatnya Al-Khairiyah tidak hanya fokus mengembangkan amal usaha di bidang pendidikan, tetapi lebih luas lagi pada program-program lain yang juga bemanfaat bagi umat, sehingga eksistensinya dapat terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada rapat pleno perdana PB Al-Khairiyah masa bakti 2021-2026 itu Dr. Hj. Yayah Ruhiyah selaku pengurus pada Departemen Pendidikan, Kebudayaan, dan Pondok Pesantren juga mengemukakan perlunya Al-Khairiyah berkontibusi terhadap kebangkitan ekonomi nasional melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Pada kesempatan yang sama Dr Mufti Ali selaku anggota Dewan Pakar PB Al-Khairiyah menyampaikan bahwa Al Khairiyah harus bergerak cepat mengoptimalkan digitalisasi program-programnya sebagai bagian penting dari instrumen pelaksanaan program kerja PB Al- Khairiyah periode 2021- 2026.
Terkait pengurus PB Al-Khairiyah yang baru, H. Udin Saparudin selaku Wakil Ketua Umum menyampaikan optimismenya dengan komposisi PB Al-Khairiyah periode 2021-2026 karena, menurut dia, masing masing pengurus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni.
“Pengurus baru PB Al-Khairiyah ini disusun melalui proses musyawarah formatur yang panjang dan diharapkan dapat bersama-sama membawa organisasi Al-Khairiyah jauh lebih bermanfaat dan memberikan kontribusi besar bagi umat, nusa, bangsa, dan negara,” kata Sekretaris Formatur PB Al-Khairiyah 2021-2026 itu.
Sebelumnya Al-Khairiyah melaksanakan muktamar di Kampus Al-Khairiyah Citangkil Cilegon pada 21-23 Oktober 2021. Muktamar ke-10 tersebut antara laijn menetapkan kembali Ali Mujahidin sebagai Ketua Umum PB Al-Khairiyah periode 2021-2026.
Kegiatan akbar sebagai ajang silaturahmi keluarga besar Al-Khairiyah per lima tahunan itu diiikuti oleh pengurus pusat, majelis suro, pengurus wilayah, pengurus daerah, dan pengurus cabang Al-khairiyah se-Indonesia.
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022