Serang (AntaraBanten) - Kaum perempuan perlu didorong masuk dalam berbagai organisasi sebagai sarana untuk pendidikan politik sebelum masuk secara formal pada lembaga atau partai politik," kata Ketua DPRD Kota Serang Nuraeni yang juga calon anggota DPRD Banten.
"Saya menjadi politisi itu tidak langsung masuk ke partai, beberapa tahun saya aktif di organisasi sebelum akhirnya pada 2005 saya bergabung dengan partai politik," kata Nuraeni yang juga Sekretaris I DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, di Serang, Rabu.
Ia mengatakan masih rndahnya minat dan partisipasi perempuan dalam lembaga politik disebabkan dua faktor yakni internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya karena motivasi dari kalangan perempuan itu sendiri masih rendah untuk terjun ke dunia politik, dukungan keluarga, lingkungan serta kemampuan intelektual juga masih menjadi kendala.
Sedangkan faktor eksternal, kata dia, dukungan dan keberpihakan dari lembaga-lembaga politik juga masih kurang perhatian terhadap kaum perempuan, budaya organisasi yang masih rendah serta kurang mampu bersaing dibandingkan dengan kaum laki-laki.
"Kalau dulu memang wanita berkarier dan bekerja itu masih dianggap aneh. Namun sekarang seiring dengan perkembangan zaman, wanita bekerja itu wajar-wajar saja asal jangan melupakan kodrat kewanitaannya saja," kata perempuan beranak tiga yang meniti karier di politik pada 2003 lalu melalui Partai Persatuan Daerah (PPD) tersebut.
Nuraini mengatakan, tingkat keterwakilan perempuan di parelemen saat ini masih rendah, sebagai contoh di DPRD Kota Serang hasil pemilihan umum Tahun 2009, dari 45 anggota DPRD Kota Serang hanya delapan orang diantaranya anggota DPRD perempuan atau hanya 19 persen. Sebagian besar masih didominasi kaum laki-laki.
"Memang dibandingkan sebelumnya, mungkin sekarang lebih baik. Namun jika melihat prosentasenya masih kurang dari 30 persen sebagaimana ketentuan kuota saat ini. Ini yang harus terus diperjuangkan kaum perempuan," kata politisi yang bergabung dengan Partai Demokrat sejak 2005 dengan jabatan bendahara umum DPD Demokrat Kabupaten Serang.
Menurut Nuraeni, jika sudah banyak perempuan yang duduk di parlemen atau di lembaga politik, berbagai kebijakan yang peduli terhadap kaum perempuan bisa diperjuangkan. Sebab, selama ini kaum perempuan dianggap masih identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, akses pendidikan yang rendah dan berbagai isu lainnya terkait perempuan.
"Bukan berarti perempuan ingin menyaingi laki-laki. Tetapi perempuan juga harus bisa menunjukkan kemampuan yang bisa setara dengan laki-laki," kata Nuraini yang mengawali karier politik dengan bergabung di organisasi seperti Himpunan Petani Jarak, koperasi dan organisasi lainnya.
Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten Sigit Switarto mengatakan, sebagai salah satu wadah besar organisasi perempuan di Provinsi Banten saat ini untuk memberikan pendidikan organisasi yakni Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Banten.
Dalam lembaga tersebut ada sekitar 53 organisasi wanita yang bergabung dalam satu wadah, sebagai sarana pendidikan dan pelatihan untuk berorganisasi kaum perempuan.
"Dari sekitar 53 organisasi wanita yang tergabung dalam BKOW, ada 46 organisasi wanita yang aktif. Melalui organisasi ini kami memberikan pelatihan dan sosialisasi," kata Sigit.
Berkaitan dengan Pemilu 2014, kata dia, BPPMD Banten sudah melakukan sosialisasi bagi calon anggota legislatif perempuan dengan mengundang perwakilan 12 partai politik. Sosialisasi yang dikemas dalam bentuk 'talkshow' perempuan menuju parlemen tersebut mendatangkan sejumlah nara sumber perempuan dari praktisi dan juga akademisi, salah satunya aktivis perempuan dari Universitas Indonesia (UI).
"Kami melihat ada peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen khususnya di DPRD Banten. Target kami pemilu tahun ini 25 kursi anggota DPRD perempuan di Banten," kata Sigit.
Menurut dia, peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Banten bisa terlihat dari meningkatnya jumlah anggota DPRD Banten dari lima orang anggota hasil Pemilu 2004, meningkat menjadi 16 orang hasil Pemilu 2009 dari 85 anggota DPRD Banten.
"Jika jumlah anggota legislatif perempuan meningkat, maka akan berdampak terhadap regulasi dan anggaran yang responsif gender di sejumlah SKPD Provinsi Banten," kata Sigit Switarto.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014
"Saya menjadi politisi itu tidak langsung masuk ke partai, beberapa tahun saya aktif di organisasi sebelum akhirnya pada 2005 saya bergabung dengan partai politik," kata Nuraeni yang juga Sekretaris I DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, di Serang, Rabu.
Ia mengatakan masih rndahnya minat dan partisipasi perempuan dalam lembaga politik disebabkan dua faktor yakni internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya karena motivasi dari kalangan perempuan itu sendiri masih rendah untuk terjun ke dunia politik, dukungan keluarga, lingkungan serta kemampuan intelektual juga masih menjadi kendala.
Sedangkan faktor eksternal, kata dia, dukungan dan keberpihakan dari lembaga-lembaga politik juga masih kurang perhatian terhadap kaum perempuan, budaya organisasi yang masih rendah serta kurang mampu bersaing dibandingkan dengan kaum laki-laki.
"Kalau dulu memang wanita berkarier dan bekerja itu masih dianggap aneh. Namun sekarang seiring dengan perkembangan zaman, wanita bekerja itu wajar-wajar saja asal jangan melupakan kodrat kewanitaannya saja," kata perempuan beranak tiga yang meniti karier di politik pada 2003 lalu melalui Partai Persatuan Daerah (PPD) tersebut.
Nuraini mengatakan, tingkat keterwakilan perempuan di parelemen saat ini masih rendah, sebagai contoh di DPRD Kota Serang hasil pemilihan umum Tahun 2009, dari 45 anggota DPRD Kota Serang hanya delapan orang diantaranya anggota DPRD perempuan atau hanya 19 persen. Sebagian besar masih didominasi kaum laki-laki.
"Memang dibandingkan sebelumnya, mungkin sekarang lebih baik. Namun jika melihat prosentasenya masih kurang dari 30 persen sebagaimana ketentuan kuota saat ini. Ini yang harus terus diperjuangkan kaum perempuan," kata politisi yang bergabung dengan Partai Demokrat sejak 2005 dengan jabatan bendahara umum DPD Demokrat Kabupaten Serang.
Menurut Nuraeni, jika sudah banyak perempuan yang duduk di parlemen atau di lembaga politik, berbagai kebijakan yang peduli terhadap kaum perempuan bisa diperjuangkan. Sebab, selama ini kaum perempuan dianggap masih identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, akses pendidikan yang rendah dan berbagai isu lainnya terkait perempuan.
"Bukan berarti perempuan ingin menyaingi laki-laki. Tetapi perempuan juga harus bisa menunjukkan kemampuan yang bisa setara dengan laki-laki," kata Nuraini yang mengawali karier politik dengan bergabung di organisasi seperti Himpunan Petani Jarak, koperasi dan organisasi lainnya.
Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten Sigit Switarto mengatakan, sebagai salah satu wadah besar organisasi perempuan di Provinsi Banten saat ini untuk memberikan pendidikan organisasi yakni Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Banten.
Dalam lembaga tersebut ada sekitar 53 organisasi wanita yang bergabung dalam satu wadah, sebagai sarana pendidikan dan pelatihan untuk berorganisasi kaum perempuan.
"Dari sekitar 53 organisasi wanita yang tergabung dalam BKOW, ada 46 organisasi wanita yang aktif. Melalui organisasi ini kami memberikan pelatihan dan sosialisasi," kata Sigit.
Berkaitan dengan Pemilu 2014, kata dia, BPPMD Banten sudah melakukan sosialisasi bagi calon anggota legislatif perempuan dengan mengundang perwakilan 12 partai politik. Sosialisasi yang dikemas dalam bentuk 'talkshow' perempuan menuju parlemen tersebut mendatangkan sejumlah nara sumber perempuan dari praktisi dan juga akademisi, salah satunya aktivis perempuan dari Universitas Indonesia (UI).
"Kami melihat ada peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen khususnya di DPRD Banten. Target kami pemilu tahun ini 25 kursi anggota DPRD perempuan di Banten," kata Sigit.
Menurut dia, peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD Banten bisa terlihat dari meningkatnya jumlah anggota DPRD Banten dari lima orang anggota hasil Pemilu 2004, meningkat menjadi 16 orang hasil Pemilu 2009 dari 85 anggota DPRD Banten.
"Jika jumlah anggota legislatif perempuan meningkat, maka akan berdampak terhadap regulasi dan anggaran yang responsif gender di sejumlah SKPD Provinsi Banten," kata Sigit Switarto.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2014