Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Banten 2022 yang saat ini masih dalam pembahasan, akan memfokuskan pada alokasi untuk pemuluhan ekonomi dan penyelesaian infrastruktur Provinsi Banten.
"Fokusnya pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur amanat RPJM 2017 - 2022," kata Ketua DPRD Banten Andra Soni di Serang, Selasa.
Baca juga: Distan Banten imbau petani tanam padi varietas yang tahan genangan
Andra mengatakan, pembahasan RAPBD 2022 yang saat ini masih berlangsung antara badan anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) nantinya akan disesuaikan dengan aspirasi yang masuk dari masyarakat, termasuk kepala daerah.
"Pembahasannya nanti dilanjutkan setelah reses, " kata politisi Partai Gerindra ini.
Andra mengatakan, pembahasan RAPB 2022 akan terhenti sementara pembahasannya dengan TAPD pada tanggal 27 oktober memdatang, dan akan dilanjutkan pada tanggal 6 November mendatang, karena ada jadwal reses atau turun kelapangan bagi semua anggta dewan ke daerah pemilihan (Dapil).
"Nanti dilanjutkan setelah reses. Untuk menampung aspirasi masyarakat," kata Andra.
Ia mengatakan, terhentinya pembahasan RAPBD 2022 tidak akan menghambat pengesahan atau ketuk palu. Alasanya, sesuai hasil Banmus pengesahan dilakukan tanggal 12 November.
"Kita punya batas waktu sampai akhir November," kata Andra.
Sebelumnya, politisi Gerindra ini juga mengatakan bahwa pertimbangan rencana bantuan keuangan kepada delapan kabupaten/kota dalam RAPBD Banten 2022 yang telah diusulkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim masing-masing Rp10 miliar, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang telah tertuang dalam Perda RPJMD 2017-2022.
"Ada program-program pemprov yang sudah kami buatkan dalam RPJMD 2017- 2022. Ada progran kerja yang harus diruntaskan ditahun 2022 pada masa jabatan gubernur dan wakilnya. Begitupun dengan kabupaten/kota, bupati dan walikota sama punya program-program," kata Andra.
Selain itu, kata Andra, menurunya rencana bantuan keuangan kabupaten/kota dalam RAPBD Banten 2022, karena Pemprov Banten juga akan memfoiuskan pada pemulihan ekonomi dampak pandeki COVId-19.
Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo menuturkan, Bankeu kepada delapan kabupaten-kota merupakan kebijakan yang sifatnya tidak mengikat atau tidak wajib.
Sebelumnya, dalam kesepakatan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA PPAS) tahun 2022, DPRD dan pemprov menyetujui pendapatan daerah sebesar Rp11,941 triliun atau bertambah sebesar Rp490 miliar. Rencana pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp7,639 triliun atau bertambah sebesar Rp 490 miliar, pajak daerah sebesar Rp 7,223 triliun atau bertambah sebesar Rp 400 miliar; dan retribusi daerah sebesar Rp12 miliar.
Sedangkan untuk belanja daerah Rp12,485 triliun.. Rencana belanja tersebut di antaranya terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 7,140 triliun, belanja pegawai sebesar Rp 2,039 triliun serta belanja barang dan jasa Rp 2,650 triliun, defisit sebesar Rp 544,5 miliar. belanja modal gedung dan bagunan ditahun depan sebesar Rp1,442 triliun.
Selainitu, pemprov dan dewan juga menyepakati belanja modal tanah sebesar Rp359,083 miliar, belanja modal peralatan dan mesin Rp170,772 miliar, belanja modal, jalan, jaringan dan irigasi Rp438,815 miliar, belanja modal aset tetap dan lain-lain Rp1,598 miliar, belanja modal aset dan lainnya Rp323,299 juta.
Biaya Tidak Terduga (BTT) Rp84,438 miliar, belanja bantuan keuangan (Bankeu) Rp98, 570 miliar atau berkurang dari pembasan awal sebesar Rp83,330 miliar
Sementara itu, belanja bantuan sosial (Bansos) hanya dipatok Rp68,861 miliar. Dan untuk belanja hibah Rp2,379 triliun atau berkurang Rp109,992.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021
"Fokusnya pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur amanat RPJM 2017 - 2022," kata Ketua DPRD Banten Andra Soni di Serang, Selasa.
Baca juga: Distan Banten imbau petani tanam padi varietas yang tahan genangan
Andra mengatakan, pembahasan RAPBD 2022 yang saat ini masih berlangsung antara badan anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) nantinya akan disesuaikan dengan aspirasi yang masuk dari masyarakat, termasuk kepala daerah.
"Pembahasannya nanti dilanjutkan setelah reses, " kata politisi Partai Gerindra ini.
Andra mengatakan, pembahasan RAPB 2022 akan terhenti sementara pembahasannya dengan TAPD pada tanggal 27 oktober memdatang, dan akan dilanjutkan pada tanggal 6 November mendatang, karena ada jadwal reses atau turun kelapangan bagi semua anggta dewan ke daerah pemilihan (Dapil).
"Nanti dilanjutkan setelah reses. Untuk menampung aspirasi masyarakat," kata Andra.
Ia mengatakan, terhentinya pembahasan RAPBD 2022 tidak akan menghambat pengesahan atau ketuk palu. Alasanya, sesuai hasil Banmus pengesahan dilakukan tanggal 12 November.
"Kita punya batas waktu sampai akhir November," kata Andra.
Sebelumnya, politisi Gerindra ini juga mengatakan bahwa pertimbangan rencana bantuan keuangan kepada delapan kabupaten/kota dalam RAPBD Banten 2022 yang telah diusulkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim masing-masing Rp10 miliar, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang telah tertuang dalam Perda RPJMD 2017-2022.
"Ada program-program pemprov yang sudah kami buatkan dalam RPJMD 2017- 2022. Ada progran kerja yang harus diruntaskan ditahun 2022 pada masa jabatan gubernur dan wakilnya. Begitupun dengan kabupaten/kota, bupati dan walikota sama punya program-program," kata Andra.
Selain itu, kata Andra, menurunya rencana bantuan keuangan kabupaten/kota dalam RAPBD Banten 2022, karena Pemprov Banten juga akan memfoiuskan pada pemulihan ekonomi dampak pandeki COVId-19.
Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo menuturkan, Bankeu kepada delapan kabupaten-kota merupakan kebijakan yang sifatnya tidak mengikat atau tidak wajib.
Sebelumnya, dalam kesepakatan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA PPAS) tahun 2022, DPRD dan pemprov menyetujui pendapatan daerah sebesar Rp11,941 triliun atau bertambah sebesar Rp490 miliar. Rencana pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp7,639 triliun atau bertambah sebesar Rp 490 miliar, pajak daerah sebesar Rp 7,223 triliun atau bertambah sebesar Rp 400 miliar; dan retribusi daerah sebesar Rp12 miliar.
Sedangkan untuk belanja daerah Rp12,485 triliun.. Rencana belanja tersebut di antaranya terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 7,140 triliun, belanja pegawai sebesar Rp 2,039 triliun serta belanja barang dan jasa Rp 2,650 triliun, defisit sebesar Rp 544,5 miliar. belanja modal gedung dan bagunan ditahun depan sebesar Rp1,442 triliun.
Selainitu, pemprov dan dewan juga menyepakati belanja modal tanah sebesar Rp359,083 miliar, belanja modal peralatan dan mesin Rp170,772 miliar, belanja modal, jalan, jaringan dan irigasi Rp438,815 miliar, belanja modal aset tetap dan lain-lain Rp1,598 miliar, belanja modal aset dan lainnya Rp323,299 juta.
Biaya Tidak Terduga (BTT) Rp84,438 miliar, belanja bantuan keuangan (Bankeu) Rp98, 570 miliar atau berkurang dari pembasan awal sebesar Rp83,330 miliar
Sementara itu, belanja bantuan sosial (Bansos) hanya dipatok Rp68,861 miliar. Dan untuk belanja hibah Rp2,379 triliun atau berkurang Rp109,992.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2021