Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa krisis mendunia yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dapat menjadi peluang suatu negara untuk melakukan reformasi.
Hal itu dikatakan oleh Sri Mulyani dalam diskusi virtual dengan tema “Rebirthing the Global Economy to Deliver Sustainable Development” bersama Sekretaris Jenderal PBB.
“Saya pikir hal pertama yang harus dilakukan untuk banyak negara adalah menggunakan krisis ini sebagai kesempatan untuk mengejar dan melakukan reformasi yang lebih ambisius,” katanya di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani mengatakan reformasi tersebut dapat dilakukan untuk berbagai sektor dan bidang seperti pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun kualitas belanja negara.
Ia mencontohkan, pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah untuk mampu membuat kebijakan yang baik dan cepat dalam rangka merespon krisis ini termasuk berhati-hati dalam melakukan pengeluaran negara.
Sri Mulyani menyatakan pemerintah harus memastikan efektivitas serta kualitas dari setiap belanja yang dikeluarkan termasuk terkait ketepatan, penyaluran, hingga dampak terhadap masyarakat dan ekonomi.
“Ketika anda belanja pertanyaan yang muncul adalah apakah belanja itu benar? Apakah belanja itu tepat? Apakah mereka tersalurkan dan memiliki dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi? Itu semua tentang kualitas belanja,” katanya.
Sri Mulyani pun tak memungkiri bahwa tugas untuk mendesain sebuah kebijakan menjadi lebih sulit dalam masa pandemi, namun ia bertekad bahwa segala upaya harus dicoba hingga menghasilkan yang terbaik.
“Desain kebijakan di saat genting ini sangat menantang tapi memang harus dicoba yang terbaik,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia menyatakan reformasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan juga sangat penting karena akan membantu pemerintah untuk mendesain kualitas belanja yang lebih baik.
“Jika kalian punya sistem kesehatan dan sistem pendidikan yang baik tentu saja dapat membantu kualitas belanja lebih baik lagi,” ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
Hal itu dikatakan oleh Sri Mulyani dalam diskusi virtual dengan tema “Rebirthing the Global Economy to Deliver Sustainable Development” bersama Sekretaris Jenderal PBB.
“Saya pikir hal pertama yang harus dilakukan untuk banyak negara adalah menggunakan krisis ini sebagai kesempatan untuk mengejar dan melakukan reformasi yang lebih ambisius,” katanya di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani mengatakan reformasi tersebut dapat dilakukan untuk berbagai sektor dan bidang seperti pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun kualitas belanja negara.
Ia mencontohkan, pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah untuk mampu membuat kebijakan yang baik dan cepat dalam rangka merespon krisis ini termasuk berhati-hati dalam melakukan pengeluaran negara.
Sri Mulyani menyatakan pemerintah harus memastikan efektivitas serta kualitas dari setiap belanja yang dikeluarkan termasuk terkait ketepatan, penyaluran, hingga dampak terhadap masyarakat dan ekonomi.
“Ketika anda belanja pertanyaan yang muncul adalah apakah belanja itu benar? Apakah belanja itu tepat? Apakah mereka tersalurkan dan memiliki dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi? Itu semua tentang kualitas belanja,” katanya.
Sri Mulyani pun tak memungkiri bahwa tugas untuk mendesain sebuah kebijakan menjadi lebih sulit dalam masa pandemi, namun ia bertekad bahwa segala upaya harus dicoba hingga menghasilkan yang terbaik.
“Desain kebijakan di saat genting ini sangat menantang tapi memang harus dicoba yang terbaik,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia menyatakan reformasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan juga sangat penting karena akan membantu pemerintah untuk mendesain kualitas belanja yang lebih baik.
“Jika kalian punya sistem kesehatan dan sistem pendidikan yang baik tentu saja dapat membantu kualitas belanja lebih baik lagi,” ujarnya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020