Pemerintah Kabupaten Lebak menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi untuk mendukung program swasembada pangan di tengah pandemi COVID-19.
"Kami mengusulkan penambahan kuota pupuk bersubsidi agar terpenuhi kebutuhan petani," kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar di Lebak, Rabu (24/6).
Kelangkaan pupuk bersubsidi yang dialami petani Kabupaten Lebak saat ini akibat adanya pengurangan kuota dari pemerintah.
Pada 2019, kata dia, jumlah kuota pupuk bersubsidi jenis SP-36 mencapai 5.000 ton, sedangkan tahun ini 2.000 ton.
Penurunan kuota pupuk itu, kata dia, tentu menimbulkan kelangkaan di pasaran, terlebih saat ini memasuki gerakan percepatan tanam.
Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi Banten agar dilakukan penambahan kuota pupuk bersubsidi SP-36 dan Ponska.
"Kami minta penambahan kuota pupuk dapat direalisasikan untuk mendukung swasembada pangan di tengah pandemi COVID-19," katanya.
Pihaknya juga berharap, produsen pupuk, PT Pupuk Gresik dan Pupuk Kujang, menyalurkan pupuk bersubsidi ke tingkat distributor yang ditunjuk pemerintah.
Ia mengatakan permintaan pupuk di pasaran cukup tinggi sehubungan tiba musim tanam.
Pihaknya juga mengapresiasi produsen yang secepatnya menyalurkan pupuk ke petani setelah adanya penambahan kuota dari pemerintah.
Persediaan pupuk dari produsen sudah siap dan kini berada di gudang di Malingping dan Pandeglang.
"Kami optimistis kelangkaan pupuk bisa terpenuhi (teratasi, red.)," ujarnya.
Ia mengajak petani memproduksi pupuk organik yang terbuat dari kotoran ternak maupun jerami sampah untuk dijadikan kompos.
Penggunaan pupuk organik, katanya, juga mengurangi kerusakan tanah pertanian dan ramah lingkungan, serta membantu petani dalam meningkatkan produktivitas menjadi lebih tinggi.
Para petani yang sudah mengikuti pelatihan pembuatan pupuk organik dari kotoran hewan, kata dia, didorong untuk mengembangkan penggunaannya.
"Kami minta petani ke depan bisa memproduksi pupuk organik dan tidak ketergantungan kepada pemerintah saja," katanya.
Seorang petani di Kecamatan Cilograng, Amin (50), mengaku kesulitan mencari pupuk bersubsidi jenis Phonska/NPK karena terjadi kelangkaan di pasaran.
"Kelangkaan pupuk itu akhirnya terpaksa tidak menggunakan pupuk bersubsidi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
"Kami mengusulkan penambahan kuota pupuk bersubsidi agar terpenuhi kebutuhan petani," kata Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar di Lebak, Rabu (24/6).
Kelangkaan pupuk bersubsidi yang dialami petani Kabupaten Lebak saat ini akibat adanya pengurangan kuota dari pemerintah.
Pada 2019, kata dia, jumlah kuota pupuk bersubsidi jenis SP-36 mencapai 5.000 ton, sedangkan tahun ini 2.000 ton.
Penurunan kuota pupuk itu, kata dia, tentu menimbulkan kelangkaan di pasaran, terlebih saat ini memasuki gerakan percepatan tanam.
Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan kepada Kementerian Pertanian melalui Dinas Pertanian Provinsi Banten agar dilakukan penambahan kuota pupuk bersubsidi SP-36 dan Ponska.
"Kami minta penambahan kuota pupuk dapat direalisasikan untuk mendukung swasembada pangan di tengah pandemi COVID-19," katanya.
Pihaknya juga berharap, produsen pupuk, PT Pupuk Gresik dan Pupuk Kujang, menyalurkan pupuk bersubsidi ke tingkat distributor yang ditunjuk pemerintah.
Ia mengatakan permintaan pupuk di pasaran cukup tinggi sehubungan tiba musim tanam.
Pihaknya juga mengapresiasi produsen yang secepatnya menyalurkan pupuk ke petani setelah adanya penambahan kuota dari pemerintah.
Persediaan pupuk dari produsen sudah siap dan kini berada di gudang di Malingping dan Pandeglang.
"Kami optimistis kelangkaan pupuk bisa terpenuhi (teratasi, red.)," ujarnya.
Ia mengajak petani memproduksi pupuk organik yang terbuat dari kotoran ternak maupun jerami sampah untuk dijadikan kompos.
Penggunaan pupuk organik, katanya, juga mengurangi kerusakan tanah pertanian dan ramah lingkungan, serta membantu petani dalam meningkatkan produktivitas menjadi lebih tinggi.
Para petani yang sudah mengikuti pelatihan pembuatan pupuk organik dari kotoran hewan, kata dia, didorong untuk mengembangkan penggunaannya.
"Kami minta petani ke depan bisa memproduksi pupuk organik dan tidak ketergantungan kepada pemerintah saja," katanya.
Seorang petani di Kecamatan Cilograng, Amin (50), mengaku kesulitan mencari pupuk bersubsidi jenis Phonska/NPK karena terjadi kelangkaan di pasaran.
"Kelangkaan pupuk itu akhirnya terpaksa tidak menggunakan pupuk bersubsidi," katanya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020