Inaplas: Industri petrokimia tertekan butuh dukungan politik

Cilegon (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Suhat Miyarso, menyatakan industri petrokimia nasional dalam lima tahun terakhir berada di bawah tekanan berat sehingga membutuhkan dukungan politik konkret dari DPR RI untuk dapat bertahan dan kembali berkembang.

"Kami saat ini sedang tertekan, kami harap tahun depan sudah bisa mulai kembali lagi. Dan dengan dukungan politik dari DPR itu, insya Allah nanti pengembangan industri petrokimia bisa lebih lancar lagi," kata Ketua Umum Inaplas, Suhat Miyarso, di sela kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di PT Chandra Asri Pacific Tbk di Kota Cilegon, Banten, Jumat.

Menurutnya, tekanan ini tercermin dari sejumlah indikator ekonomi. Kontribusi PDB dari sektor manufaktur saat ini hanya 18,9 persen, jauh dari angka ideal minimal 30 persen. Selain itu, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia juga berada di level 46,9, di bawah ambang batas 50 yang menandakan ekspansi.

"Kalau sekarang ini jalan persis tertekan. Pertumbuhan ekonomi kita sekarang hanya 5,12 persen. Ini sangat tidak ideal bagi pengembangan industri petrokimia," jelasnya.

Suhat mengungkapkan, berbagai faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 dan perang turut menekan industri. Akibatnya, banyak proyek besar, termasuk milik Chandra Asri dan Rosneft, belum bisa berjalan.

Untuk itu, Inaplas meminta dukungan DPR dalam beberapa hal konkret. Pertama, dari sisi perundang-undangan, banyak regulasi yang dinilai belum selesai atau tidak selaras dengan semangat pengembangan industri.

Kedua, perlunya evaluasi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil, seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang menyebabkan produk impor membanjiri pasar domestik.

"Karena polos nya dibuka semua, impor tidak ada biaya masuk, sehingga barang impor membanjiri Indonesia. Akibatnya, kita produsen dalam negeri tidak bisa menjual produk kita sendiri," tegasnya.

Selain itu, Suhat juga menyoroti vital nya pasokan gas dan garam industri. Ia meminta adanya kebijakan yang memastikan ketersediaan gas dalam negeri dengan harga terjangkau, serta solusi untuk memenuhi kebutuhan garam industri yang volume nya mencapai lebih dari 2 juta ton per tahun dengan spesifikasi tinggi yang belum bisa dipenuhi oleh garam rakyat.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyoroti sejumlah persoalan krusial yang mengancam daya saing industri nasional, mulai dari dampak perjanjian dagang internasional hingga kendala pasokan bahan baku domestik seperti garam dan gas.

Menurutnya, kolaborasi dan evaluasi kebijakan mendesak dilakukan agar industri dalam negeri tidak kalah saing.

"Dari panja daya saing industri, kami kunjungan ke Chandra Asri, terutama bagaimana kita bisa bersama-sama kolaborasi agar daya saing industri kita ini enggak kalah dengan negara lainnya," ujarnya.

Ia menekankan perlunya meninjau ulang berbagai kebijakan dan perjanjian dagang, seperti Free Trade Agreement (FTA), yang dirasa mulai memberikan efek negatif bagi industri. Pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat yang diharapkan dari perjanjian tersebut sudah sesuai target yang dicanangkan.

"Mulai ke rasa efeknya di industri. Contohnya dengan beberapa negara, di mana produk-produk kita karena bahan bakunya juga enggak semuanya maksimal di Indonesia, beberapa impor, akhirnya harganya jadi tidak bersaing," jelasnya.