KPK dampingi Pemprov Banten untuk kembalikan sejumlah situ jadi aset daerah

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menegaskan pihaknya mendampingi Pemerintah Provinsi Banten untuk mengembalikan sejumlah situ menjadi aset daerah.

Ghufron di Serang, Kamis mengatakan pada prinsipnya, situ adalah aset yang tidak bisa menjadi hak atau milik perorangan.

"Kalau ada berapa danau situ dan lain-lain kemudian beralih menjadi pihak perorangan atau pihak ketiga, tentu kami konsern untuk mendampingi pemerintah daerah mengembalikan menjadi aset daerah kembali," ujar Ghufron.

Baca juga: Dua pekan terakhir, Situ Ciwaka di Walantaka mengering

Keterangan Ghufron tersebut menanggapi perkara korupsi alih fungsi lahan situ Rancagede menjadi daratan, yang hingga saat ini belum ditindak tegas.

Padahal situ Rancagede merupakan daerah resapan air, yang sekarang beralih fungsi menjadi kawasan industri.

Pendampingan KPK pada aset pemerintah daerah tersebut, termasuk salah satu situ yang bernilai Rp4,7 triliun.

Baca juga: KPK lakukan supervisi petinggi rangkap jabatan di Pemprov Banten

"Termasuk yang tadi di laporkan Pak Gubernur nilainya Rp4,7 triliun, alhamdulillah melalui proses hukum, kasasi hingga PK (peninjauan kembali) berhasil dikembalikan. Itu adalah salah satu agar aset-aset daerah tidak kemudian lepas dari negara,” kata Ghufron.

Sebelumnya, sejumlah elemen mahasiswa gelar aksi demo di depan DPRD Provinsi Banten. Salah satunya menuntut penuntasan kasus korupsi Situ Rancagede di Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang.

Kejaksaan Tinggi Banten telah menahan Kepala Desa Babakan inisial J yang diduga menerima gratifikasi terkait pembebasan lahan di Situ Rancagede.