Tangerang (ANTARA) - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat menggandeng Cyber Polri dalam mencegah isu-isu hoaks jelang Pilkada 2024.
"Jika perlu Diskominfo bisa melakukan kerja sama dengan Cyber Polri untuk menangani berita-berita yang simpang siur," kata Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dalam keterangannya di Tangerang, Rabu.
Ia mengatakan hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan Pilkada berjalan dengan lancar, aman, jujur, adil dan meningkatnya partisipasi pemilih.
"Bisa diatasi berita hoaks dengan penanganan bersama Cyber Polri," ujarnya.
Baca juga: Ini 13 calon gubernur-wakil gubernur yang diusung PDIP, Banten nihil
Ia pun menekankan kepada organisasi perangkat daerah lainnya untuk menyiapkan mitigasi dalam hal apapun terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kota Tangerang Selatan.
"Saya minta koordinasi dilaksanakan dengan tepat. Semua kita harus mitigasi sejak awal dengan catatan kita tidak intervensi terhadap tugas KPU dan Bawaslu. Tetapi, semua potensi yang melanggar aturan dan seterusnya, kita mitigasi sejak awal," ujarnya.
Salah satu upaya mitigasi yang dilakukan Pemkot Tangerang Selatan adalah terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) dengan mengeluarkan surat edaran.
"Saya minta kepala OPD ini mengawasi semua stafnya agar tidak melanggar aturan KPU dalam Pilkada ini. Kalau nanti nggak ngerti ya undang Bawaslu ke kantor kita. Saya minta betul-betul ASN di Tangsel ini bersikap netral," ujarnya.
Ia juga mengingatkan Satpol PP untuk nantinya menurunkan alat peraga kampanye (APK). Hal tersebut berdasarkan instruksi Bawaslu yang harus dilakukan sesuai aturan.
"Bentuk tim, kalau perlu minta bantuan dari Dishub atau DLH. Ini harus menjadi perhatian, jangan sampai ada yang tersisa, nantinya bisa melanggar aturan," ujarnya.
Baca juga: Belasan napi terorisme siap ikuti upacara HUT RI di Tangsel
