Serang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Banten memperkuat pelayanan berbasis elektronik kepada masyarakat, di antaranya dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Rapat Paripurna di Aula DPRD setempat, Kamis.
"Perda ini untuk penguatan dan akan terpadu. Semua dinas kita dorong secepatnya melaksanakan pelayanan berbasis elektronik,” katanya.
Menurutnya, melalui perda, pelaksanaan SPBE punya payung hukum yang lebih kuat sebagai turunan dari aturan di atasnya, termasuk Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.Baca juga: Presiden Jokowi terbitkan Perpres Percepatan Transformasi Digital
"Supaya pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Jadi, pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik lagi,” ujarnya.
Secara teknis, kata Tatu, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) akan melakukan percepatan dan integrasi SPBE. Kemudian, mendorong semua organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang berkaitan dengan pelayanan untuk memanfaatkan SPBE.
“Ke depan, tidak boleh lambat, semua jenis pelayanan harus cepat. Dengan perda, integrasi pelayanan jadi lebih mengikat, dan ada implikasi terhadap anggaran yang lebih kuat,” ujarnya.
Baca juga: Pemkab Serang raih penghargaan pengelolaan keuangan dan aset
SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna secara terintegrasi. Sistem pelayanan bisa berbasis telepon pintar melalui berbagai aplikasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum mengatakan setelah perda ditetapkan, secara otomatis mengikat semua organisasi perangkat daerah (OPD).
"Laksanakan semua amanat yang ada di Perda. Sementara untuk kebutuhan sumber daya manusia, bisa sambil berjalan. Paling penting, ada kemauan dan melaksanakan perda itu sendiri,” ujarnya.
Baca juga: 80 hektare lahan pertanian di Serang berubah jadi kawasan Industri