Pemprov Bali buat pengadaan barang dan jasa lebih transparan

Bali (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali membuat kebijakan agar pengadaan barang dan jasa menjadi lebih transparan, efektif, dan bersih sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Terkait hal itu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi Bali yang dilaksanakan pada Selasa (22/8)  di Gedung Sabha Utama, kantor Gubernur Bali di Denpasar.  

Rapat Koordinasi yang merupakan agenda rutin UKPBJ tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra. 

Hadir sebagai pembicara utama Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) Gusti Agung Aju Ambarawaty, dan pembicara pendamping; Bambang Suheryadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan Joko Wardoyo, Vice President Mbizmarket.  Kegiatan Rakor tersebut diikuti oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kebupaten/Kota se-Bali.

Baca juga: Jatim integrasikan pajak pengadaan barang dan jasa melalui toko daring

Dalam arahannya Dewa Made Indra menekankan bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa yang bersih, kredibel dan akuntabel dibutuhkan profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku pengadaan, mulai dari proses perencanaan pengadaan langsung, tender, pelaksanaan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan. 

“Meski tingkat kematangan dari unit kerja pengadaan barang dan Jasa (UKPBJ) di Provinsi Bali telah berada di tingkat tiga, dengan indikator penilaian yang cukup tinggi, Pemerintah Provinsi Bali masih terus mendorong  dan memaksimalkan upaya pengadaan barang/jasa secara profesional dan berintegritas.  Pengadaan barang/jasa melalui mitra Toko Daring Mbizmarket, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin transparansi, mengingat rekam jejak pembelanjaan secara daring memiliki tingkat efisiensi dan transparansi yang lebih tinggi” jelas Dewa Made Indra.

Pada acara tersebut Sekda Provinsi Bali juga memberikan penghargaan kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Bali yang berprestasi. Berikut penerima penghargaan dengan kategori Perangkat Daerah dengan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Terbaik Tahun Anggaran 2023: Sekretariat DPRD Provinsi Bali, BKPSDM Provinsi Bali, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Badan Penghubung Provinsi Bali, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali. Penerima penghargaan dengan kategori UKPBJ dengan Level Kematangan Program Mentoring dan Sistering Tahun Anggaran 2022-2023: UKPBJ Kabupaten Klungkung, UKPBJ Kabupaten Buleleng, dan UKPBJ Kabupaten Gianyar. Sedangkan penghargaan dengan kategori Transaksi Toko Daring adalah; Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Klungkung.
 
Mbizmarket sebagai marketplace mitra Toko Daring LKPP yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Bali sejak tahun 2020 berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan tata Kelola pengadaan barang/jasa yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) mitra Toko Daring LKPP, kami terus menghadirkan fitur layanan terbaru, salah satunya adalah digitalisasi pembayaran di platform Mbizmarket yang telah terhubung dengan BPD Bali. Selain itu, kini pejabat bendahara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali juga tidak lagi perlu repot-lapor-setor pajak, dengan diimplementasikannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 (PMK 58) di mana Mbizmarket berperan sebagai wajib pungut pajak (Wapu). Kami berkomitmen untuk terus berinovasi, terutama dalam memberikan kemudahan dalam mendukung pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dengan mengikuti dan mengakomodasi tuntutan perubahan yang terjadi, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan terkini, dan bermanfaat bagi kita semua," ungkap Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, CEO dan Co-Founder Mbizmarket.

Rakor yang diselenggarakan selama satu hari tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi diantaranya mendorong Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Bali dalam proses pengadaan barang/jasa untuk menguatkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasaan termasuk melakukan paket konsolidasi sebagai strategi PBJ, serta mendorong belanja barang/jasa dengan nilai maksimum hingga Rp 200 juta melalui marketplace mitra Toko Daring LKPP.