Hal tersebut membuat Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Dedy Irsan buka suara. Menurut Dedy, sebelum pembuatan Masjid Agung, Pemkot Depok harus menyelesaikan dulu secara tuntas masalah terkait SDN 1 Pondok Cina. Kata Dedy, Pemkot Depok harus melihat persoalan ini dengan menyeluruh dengan memperhatikan peraturan yang ada serta kondisi sosiologis.
Baca juga: Komisi III DPR RI Apresiasi Posko Perwakilan Bentukan Kejari Batam, Ternyata Ini Manfaatnya
"Saya meminta atensi agar Pemkot Depok menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi terkait Relokasi yang akan dilakukan terhadap SDN 1 Pondok Cina. Pelayanan publik harus tetap berjalan dengan baik, khususnya terkait proses belajar mengajar siswa siswi SDN 1 Pondok Cina, jangan sampai melakukan pembangunan tetapi mengabaikan hak-hak pelayanan publik lainnya," kata Kepala Ombudsman Dedy Irawan melalui pernyataanya, Minggu (11/12).
Dijelaskan Dedy, pihaknya mendorong agar Pemkot Depok untuk serius menyikapi persoalan ini dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang humanis. Kata Dedy, bukan hanya pendekatan peraturan dan kebijakan dengan orang tua siswa sehingga tidak menimbulkan resistensi dan pro kontra di masyarakat.
"Saat ini masalah ini terus bergulir terus, saya meninta Pemkot Depok dan Jajarannya tidak terlalu terburu buru mengambil keputusan. Harus dipikirkan secara matang akibat dan dampak yang terjadi sehingga bisa diterima oleh semua pihak khususnya orang tua siswa SDN 1 Pondok Cina Kota Depok," tegas Dedy.
Untuk diketahui, saat ini Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya telah menerima laporan dari masyarakat. Mereka juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut.
Sebelumnya, viral di media sosial Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 1 yang memperlihatkan akses masuknya terhalang pembangunan trotoar Jalan Margonda Raya. Ternyata, pengerjaan trotoar itu memang sengaja dilakukan dan telah sesuai dengan rencana kerja Pemkot Depok. Pasalnya untuk mengubah gedung SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid.