Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Forkopimda setempat tengah bergerak untuk mengendalikan inflasi.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar di Serang, Banten, Selasa mengatakan salah satu upayanya adalah pengendalian rantai pasok guna mencegah terjadinya penimbunan barang.
"Pemprov Banten bersama Forkopimda, Bank Indonesia, BPS, dan instrumen lain yang melibatkan perguruan tinggi sudah bergerak," katanya usai mengikuti Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Pengendalian Inflasi di Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Banten.
Ia mengungkapkan untuk komponen yang memiliki andil terhadap inflasi seperti sewa rumah, cabai, dan komoditas pangan dan lainnya memungkinkan bagi Pemprov Banten untuk melakukan intervensi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Kemudian, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah agar ditanami cabai serta kebutuhan pangan lainnya.
"Terhadap komoditas lain meskipun bukan komoditas Provinsi Banten, ada peran Pemprov Banten bersama TPID untuk mengendalikan. Jangan sampai ada penimbunan atau ada hal-hal lain yang karena kepentingan tertentu, melanggar hukum pada proses pengendalian inflasi ini," ungkapnya.
Ia menyampaikan sesuai arahan dari Kemenagri bahwa pemerintah daerah agar mengambil langkah khusus. Kemudian, penyelenggaraan agenda kerja dilakukan secara cepat untuk kegiatan-kegiatan penanganan inflasi yang berbasis keuangan.
Sementara itu, Tito Karnavian dalam arahannya mengungkapkan saat ini inflasi dunia cukup tinggi, menimbulkan krisis ekonomi, sosial, keamanan, bahkan politik. Pada pandemi COVID-19 semua negara menghadapi krisis kesehatan yang besar.
"Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa mampu mengendalikan pandemi COVID-19 dan survive secara ekonomi," ungkapnya.
Dengan konflik Rusia-Ukraina berdampak terhadap dunia, karena Rusia pengekspor minyak dan gandum terbesar. Ditambah sanksi ekonomi oleh negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, menyebabkan perekonomian dunia terganggu.
"Subsidi dari pemerintah untuk amankan dampak kenaikan energi dan pangan dunia," ungkap dia.