Serang (AntaraBanten) - Pemerintah Provinsi Banten, hingga kini masih kekurangan tenaga petugas penyuluh lapangan sebanyak 1.286 orang sehingga berdampak terhadap peningkatan produksi swasembada pangan.
"Kami setiap tahun mengusulkan kekurangan tenaga Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) itu kepada pemerintah pusat agar ada pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS)," kata Kepala Bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Banten Ateng Ahotman di Serang, Kamis.
Ia mengatakan, kekurangan tenaga penyuluh tersebut tentu berdampak terhadap produksi pangan juga peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani.
Saat ini, jumlah tenaga PPL berstatus PNS tercatat 269 orang antara lain adalah pertanian sebanyak 192 orang, kehutanan 42 orang dan perikanan 35 orang.
Mereka tenaga PPL itu tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada di Provinsi Banten sebanyak 1.555 desa/kelurahan, sehingga kekurangan tenaga penyuluh sebanyak 1.286 orang.
"Kami minta kekurangan tenaga penyuluh itu bisa direalisasikan guna mendukung program swasembada pangan," katanya.
Menurut dia, apabila pemerintah tidak segera menambah tenaga penyuluh kemungkinan sulit untuk mewujudkan program ketahanan pangan nasional.
Sebab tenaga PPL sangat dibutuhkan guna mendongkrak produktivitas dan peningkatan SDM.
Saat ini, kata dia, sebanyak 269 orang tenaga PPL relatif kecil dan dikhawatirkan terjadi kelangkaan karena mereka memasuki masa pensiun.
Dari 269 orang tersebut, menurut dia, hingga kini Pemprov Banten masih kekurangan tenaga penyuluh sebanyak 1.286 orang.
Idealnya tenaga penyuluh lapangan itu satu desa satu petugas sesuai Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang revitalisasi penyuluh pertanian.
"Kami berharap pemerintah dapat memenuhi tenaga penyuluh itu sebanyak 1.286 orang sesuai dengan jumlah desa/kelurahan," katanya.
Ia menjelaskan, akibat kekurangan tenaga penyuluh itu terpaksa seorang petugas menangani dua sampai empat desa.
Dengan begitu, ujar dia, tentu tidak efektif untuk meningkatkan pengetahuan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan, katanya.
Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Lebak, Nana Sunjana manegaskan pihaknya mendesak Pemerintah Pusat segera merekrut kembali untuk mengisi desa-desa yang masih kosong tenaga penyuluh lapangan.
Sebab mereka sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengetahuan petani, perikanan dan perkebunan untuk menunjang program ketahanan pangan nasional juga meningkatkan kesejahteraan.
"Saya berharap kekurangan tenaga penyuluh itu bisa terpenuhi," ujarnya.
Sementara itu, Nurdin, seorang petani di Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak mengaku dirinya selama beberapa tahun terakhir belum pernah kedatangan tenaga penyuluh pertanian dibandingkana era 1980-an.
"Saya merasa bingung untuk mengembangkan budidaya pertanian padi sawah maupun pertanian palawija karena tidak ada pembinaan itu," katanya.
