Serang (ANTARABanten) - Pemerintah Provinsi Banten hingga kini kekurangan tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana sehingga berdampak terhadap meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut.
"Kami merasa prihatin untuk wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang tidak memiliki tenaga lapangan keluarga berencana (PLKB)," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Nasional (BKKBN) setempat Aidin Tramtamin, di Serang, Selasa.
Menurut dia, kekurangan tenaga PLKB tersebut dipastikan tidak maksimal untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk (LPP).
Saat ini, kata dia, LPP Provinsi Banten relatif tinggi yakni 2,7 persen dari jumlah penduduk 11,3 juta jiwa.
Pemerintah Provinsi Banten setiap tahun mengusulkan kekuranagan tenaga PLKB itu agar ada pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS).
Bahkan, selama dua tahun terakhir belum ada pengangkatan PNS karena adanya penghentian sementara atau moratorium. "Kami berharap pemerintah harus mengangkat kembali tenaga PLKB agar LPP di Tanah Air bisa dikendalikan," ujarnya.
Menurut dia, saat ini jumlah PLKB untuk wilayah Kota Cilegon hanya 30 orang dan Tangerang Selatan 20 orang.
PLKB sebanyak itu, menurut dia, tentu sangat kekurangan dan tidak sebanding dengan jumlah desa dan kelurahan di wilayah itu.
"Saya kira jumlah tenaga PLKB di seluruh wilayah Banten belum jelas, karena mereka banyak dimutasikan ke dinas lain, di antaranya menjadi camat," katanya.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Masyarakat Pemerintahan Desa (BP2KB-MPD) Kabupaten Lebak, Adjibul Wathoni mengaku pihaknya saat ini terus mengusulkan kekurangan tenaga PLKB kepada Pemerintah Pusat agar segera adanya pengangkatan PNS.
Saat ini jumlah tenaga PLKB tercatat 63 orang, padahal sebelumnya tahun 1998 mencapai 200 orang.
"Kami membutuhkan tenaga PLKB sebanyak 382 orang sesuai dengan jumlah desa," katanya.
Ia menambahkan untuk menekan angka LPP saat ini berkoordinasi lintas sektoral, seperti TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Kader Posyandu, Karang Taruna, tokoh ulama, dan pelajar akibat kekurangan tenaga PLKB itu.
Selain itu juga mengoptimalkan sosialisasi dan penyuluhan program KB mulai dari tingkat RT,RW, kecamatan dan kabupaten.
"Saya akan bekerja keras untuk memprogramkan KB dalam upaya menekan LPP," ujarnya.
: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
