Pandeglang (ANTARABanten) - Jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, tercatat 192 orang yang tersebar di beberapa kecamatan di daerah itu.
Kepala Seksi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Pandeglang Jamroji di Pandeglang, Sabtu, menjelaskan dari total itu, sebanyak 99 orang di antaranya pengemis dan 93 orang gelandangan.
Jika dipersentrasi, kata dia, jumlah gelandangan 0,07 persen dari total penyandang masalah sosial di Kabupaten Pandeglang yang mencapai 148.844 jiwa, sedangkan pengemis hanya 0,06 persen.
Mengenai anak terlantar, menurut dia, mencapai 340 orang tersebar di 15 kecamatan di daerah itu.
Di Pandeglang, katanya, terdapat 22 jenis penyandang masalah sosial, yakni anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tunasusila, pengemis, gelandangan, eks narapidana, korban penyalanggunaan narkoba, fakir miskin, dan keluarga dengan rumah tidak layak huni.
Selain itu, ada pula keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran terlantar, penyandang HIV/AIDS dan keluarga rentan sosial ekonomi.
Disnakertransos, katanya, terus berupaya menangani para penyandang masalah sosial tersebut, baik melalui pembinaan maupun bantuan secara ekonomi.
Pada 2010, Kabupaten Pandeglang mendapat alokasi dana PKH sebesar Rp22 miliar lebih untuk 17.300 kepala keluarga miskin di daerah itu.
Bantuan tersebur berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, yang penyalurannya dilakukan dalam tiga tahap melalui PT Pos Indonesia.
"Warga penerima, datang ke Kantor Pos langsung untuk mengambil bantuan tersebut, jadi penyalurannya sama dengan bantuan langsung tunai (BLT)," katanya.
Mengenai nilai bantuan, menurut dia, bervariasi disesuaikan dengan kondisi keluarga dari penerima, namun berkisar Rp600 ribu-Rp1,2 juta.
"Bagi keluarga penerima yang memiliki anak usia sekolah lebih banyak, atau mempunyai balita lebih banyak maka nilai bantuan yang diterimanya juga lebih tinggi," katanya.
Ia juga menjelaskan, warga kurang mampu penerima bantuan PKH tersebut tersebar di 10 kecamatan yakni Majasari, Mandalawangi, Picung, Munjul, Labuan, Pulosari, Cibaliung, Sumur, Angsana dan Cibitung.
Bantuan PKH, kata dia, diberikan pemerintah guna menanggulangi kemiskinan dengan memotong mata rantai yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut.
: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.