Hadapi bencana, anggota DPRD Lebak desak pemerintah bentuk satker BPBD selatan

Lebak (ANTARA) - Anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah mendesak pemerintah membentuk satuan kerja (Satker) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) wilayah selatan Lebak untuk mengurangi risiko kebencanaan.

"Kami melihat wilayah selatan Lebak itu rawan potensi bencana alam," kata Musa Weliansyah di Lebak, Selasa.

Baca juga: Pasien sembuh dari COVID-19 di Lebak meningkat

Pemerintah sudah saatnya membentuk Satker BPBD untuk penanganan kebencanaan, mengingat wilayah selatan Lebak yang tersebar di 10 kecamatan begitu luas juga tofografinya perbukitan, pegunungan, aliran sungai dan pesisir pantai.

Ke-10 kecamatan itu antara lain Banjarsari, Malingping, Wanasalam, Panggarangan, Cihara, Cijaku, Cigemblong, Cilograng, Bayah dan Cibeber.

Potensi bencana alam mulai banjir, banjir bandang, banjir rob atau air pasang laut, gelombang tinggi, longsor, angin puting beliung, gempa hingga tsunami.

Pembentukan Satker BPBD itu dinilai sangat mendesak untuk direalisasikan sehubungan bencana alam kerapkali dialami masyarakat wilayah selatan Lebak.

Selama ini, kata dia, penanganan kebencanaan wilayah selatan Lebak tergantung BPBD Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten.

Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah dapat membentuk Satker BPBD wilayah selatan Lebak, namun secara langsung ditangani pusat.

"Kami mengapresiasi BPBD Banten yang mendirikan Posko Kesiapsiagaan di Villa Hejo Panggarangan untuk menghadapi Fenomena La Nina di wilayah selatan Lebak itu," kata politisi PPP Lebak.

Menurut dia, keberadaan Satker BPBD itu, selain dapat menanggulangi pascabencana alam juga mereka mengoptimalkan edukasi sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami mitigasi kebencanaan.

Dimana wilayah selatan Lebak sangat berpotensi tsunami hingga ketinggian 20 meter berdasarkan kajian penelitian Institut Teknologi Bandung (ITB).

Masyarakat yang tinggal di sekitar pantai selatan merasa ketakutan dan kekhawatiran bencana tsunami tersebut menerjang wilayah itu.

Dengan demikian, kata dia, banyak masyarakat mengontrak rumah ke permukiman yang lebih tinggi akibat ketakutan terjadi tsunami.

Selain itu juga kampung-kampung di sekitar pantai selatan selalu waspada dengan mengadakan ronda malam untuk memastikan kondisi air laut.

"Itu bukti ketakutan masyarakat akibat tidak adanya sosialisasi mitigasi kebencanaan," katanya menjelaskan.

Ia mengatakan, selama ini, masyarakat wilayah selatan Lebak sudah banyak yang kebanjiran akibat curah hujan tinggi.

Potensi banjir besar juga bisa saja terjadi merendam ribuan rumah apabila terjadi rob atau naiknya air laut.

Peristiwa banjir di wilayah selatan Lebak pernah terjadi 44 tahun lalu yang mengakibatkan ribuan rumah terendam banjir akibat meluapnya Sungai Cibinuangun.

"Kami berharap Satker BPBD itu untuk wilayah selatan Lebak bisa direalisasikan tahun depan," katanya menegaskan.

Sementara itu, KH Ahmad Taufik mengatakan masyarakat selatan Lebak tentu sangat mendambakan Satker BPBD agar pelayanan penanggulangan cepat ditangani untuk mengurangi risiko kebencanaan.

Pelayanan penanggulangan cepat tersebut tentu bisa menyelamatkan nyawa korban yang terdampak bencana alam.

"Jika penanggulangan ditangani Kabupaten Lebak maupun Provinsi Banten dipastikan banyak korban, karena jarak tempuh bisa mencapai tiga sampai lima jam," ujarnya.*