Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, mulai fokus memulihkan perekonomian yang terpuruk sejak tiga bulan terakhir akibat pandemi COVID-19.
Bupati Bintan Apri Sujadi di Bintan, Kamis, mengatakan kebijakan pemulihan perekonomian dengan mendorong aktivitas perdagangan, jasa, perindustrian, dan pariwisata.
Namun pengaktifan sektor perekonomian harus diiringi dengan ketaatan para pelaku usaha dan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan.
"Keselamatan dan kesehatan masyarakat merupakan hal yang utama. Namun perekonomian harus tetap bergerak. Jalan tengah yang ditempuh adalah aktivitas perekonomian berlangsung dengan menaati protokol kesehatan," ujarnya.
Apri menjelaskan seluruh pemilik usaha, seperti swalayan, kedai kopi, pedagang pakaian, dan pedagang produk elektronik harus menyediakan tempat pencuci tangan dan sabun. Mereka hanya melayani konsumen yang mengenakan masker.
Kasir, pelayan dan pengelola minuman dan makanan harus mengenakan masker dan sarung tangan.
Untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dalam kegiatan perekonomian, Apri menegaskan seluruh kegiatan usaha diawasi oleh petugas. Bagi pelaku usaha yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tegas berupa penutupan usaha untuk sementara waktu.
"Kami berharap masyarakat konsumen dan pelaku usaha menerapkan jaga jarak fisik, meski di dalam kedai kopi. Ini semata-mata untuk mencegah penularan," tuturnya.
Untuk perekonomian skala besar, Apri akan mendorong kawasan pariwisata berskala internasional di Lagoi, kawasan perindustrian di Lobam dan kawasan ekonomi khusus di Galang Batang kembali beroperasi. Namun pihak perusahaan harus menaati protokol kesehatan.
Pihak perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi risiko penularan COVID-19.
"Kami akan memeriksa kesiapan para pelaku usaha, terutama dalam melindungi karyawannya saat bekerja," ucapnya.
Pemkab Bintan, Kepulauan Riau fokus pulihkan perekonomian
Kamis, 4 Juni 2020 14:46 WIB
Namun pengaktifan sektor perekonomian harus diiringi dengan ketaatan para pelaku usaha dan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan