Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, Pujiyanto memastikan bahwa penyaluran bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dampakpandemi COVID-19 di Kota Serang sudah sesuai dengan yang dianggarkan oleh pemeritah.
"Jadi anggaran itu, bukan seolah-olah nilai bantuannya. Itu (Rp200 ribu), anggarannya yang dianggarkan. Maka masyarakat harus tahu alurnya dulu, sebelum membuat narasi yang multi tafsir," kata Pujiyanto dalam keteranganya, di Serang, Jumat.
Pujiyanto menjelaskan, bahwa nominal sebesar Rp200 ribu dalam bentuk sembako itu, bukanlah nominal utuh yang diterima oleh masyarakat. Melainkan, besaran nominal tersebut merupakan angka yang dianggarkan untuk belanja sembako, yang harganya bisa saja mengalami perubahan dikarenakan dalam situasi pandemi seperti saat ini.
"Dimasa pandemi seperti ini, bisa saja harga-harga kebutuhan lainya melonjak berkali-kali lipat. Jadi tidak ada yang namanya permainan dalam penyaluran bansos ini," kata dia.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang saat ini seharusnya fokus dalam medistribusikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan malah membantu masyarakat yang mempermasalahkan.
"Jangan sampai itu semuanya mengacu kepada sudut pandang sendiri, sehinhga kondisinya jadi kisruh. Dan pemerintah seharusnya saat ini fokus mendistribusikan," kata dia,
Oleh karena itu, ia menyarankan kepada masyarakat agar tidak mempersoalkan terkait JPS di sosial media, jika hendak memunculkan statement harus dilandasi dengan bukti dan fakta yang benar.
"Kedepan jika hendak berstatement atau mau memunculkan narasi, harus betul-betul dilandasi dengan bukti dan juga fakta," katanya.
Ia juga mengatakan, sesuai dengan tupoksi DPRD, pihaknya sudah melakukan pengawasan dalam hal ini, agar pendistribusian yang dianggarkan oleh pemerintah betul-betul tepat sasaran.
"Kita juga saat ini melakukan pengawasan, dan jika memang ada penyalahgunaan wewenang ada lembaga yang lebih berwenang dalam persoalan ini," katanya.
Sebelumnya, diberitakan bahwa bantuan JPS untuk masyarakat di Kota Serang viral di media sosia, yang diposting oleh sejumlah warganet.
Dalam postingan tersebut, warganet mempersoalkan bantuan yang diberikan Pemkot Serang dalam bentuk sembako seharga Rp200 ribu yang berisi beras 10 kilogram, 14 bungkus mie instant, dan 2 kaleng sarden.
"Alhamdulillah bantuan sembako dari Pemkot Serang sudah dibagikan lagi. Ini paket anggaran 200 rebu, kalau beli di pasar rau, uang kembali sekitar 50 rebuan. Dengan jumlah penerima sebanyak 50.000 KK se Kota Serang maka total kembalian sekitar 2,5 Miliyar. Alhamdulillah Pemkot bisa ngirit dan bisa digunakan untuk keperluan lain-lain," tulis akun bernama Nurjaya MataKita, pada 3 Mei 2020.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
"Jadi anggaran itu, bukan seolah-olah nilai bantuannya. Itu (Rp200 ribu), anggarannya yang dianggarkan. Maka masyarakat harus tahu alurnya dulu, sebelum membuat narasi yang multi tafsir," kata Pujiyanto dalam keteranganya, di Serang, Jumat.
Pujiyanto menjelaskan, bahwa nominal sebesar Rp200 ribu dalam bentuk sembako itu, bukanlah nominal utuh yang diterima oleh masyarakat. Melainkan, besaran nominal tersebut merupakan angka yang dianggarkan untuk belanja sembako, yang harganya bisa saja mengalami perubahan dikarenakan dalam situasi pandemi seperti saat ini.
"Dimasa pandemi seperti ini, bisa saja harga-harga kebutuhan lainya melonjak berkali-kali lipat. Jadi tidak ada yang namanya permainan dalam penyaluran bansos ini," kata dia.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang saat ini seharusnya fokus dalam medistribusikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan malah membantu masyarakat yang mempermasalahkan.
"Jangan sampai itu semuanya mengacu kepada sudut pandang sendiri, sehinhga kondisinya jadi kisruh. Dan pemerintah seharusnya saat ini fokus mendistribusikan," kata dia,
Oleh karena itu, ia menyarankan kepada masyarakat agar tidak mempersoalkan terkait JPS di sosial media, jika hendak memunculkan statement harus dilandasi dengan bukti dan fakta yang benar.
"Kedepan jika hendak berstatement atau mau memunculkan narasi, harus betul-betul dilandasi dengan bukti dan juga fakta," katanya.
Ia juga mengatakan, sesuai dengan tupoksi DPRD, pihaknya sudah melakukan pengawasan dalam hal ini, agar pendistribusian yang dianggarkan oleh pemerintah betul-betul tepat sasaran.
"Kita juga saat ini melakukan pengawasan, dan jika memang ada penyalahgunaan wewenang ada lembaga yang lebih berwenang dalam persoalan ini," katanya.
Sebelumnya, diberitakan bahwa bantuan JPS untuk masyarakat di Kota Serang viral di media sosia, yang diposting oleh sejumlah warganet.
Dalam postingan tersebut, warganet mempersoalkan bantuan yang diberikan Pemkot Serang dalam bentuk sembako seharga Rp200 ribu yang berisi beras 10 kilogram, 14 bungkus mie instant, dan 2 kaleng sarden.
"Alhamdulillah bantuan sembako dari Pemkot Serang sudah dibagikan lagi. Ini paket anggaran 200 rebu, kalau beli di pasar rau, uang kembali sekitar 50 rebuan. Dengan jumlah penerima sebanyak 50.000 KK se Kota Serang maka total kembalian sekitar 2,5 Miliyar. Alhamdulillah Pemkot bisa ngirit dan bisa digunakan untuk keperluan lain-lain," tulis akun bernama Nurjaya MataKita, pada 3 Mei 2020.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020