Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya didampingi Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum dan Kesra, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Rakor yang dilaksanakan melalui video conference di Lebak Data Centre pada Selasa (5/05/2020) itu juga diikuti Gubernur dan Wakil Gubernur serta seluruh kepala daerah di Provinsi Banten.
Rakor tesebut juga bertujuan untuk kembali menguatkan komitmen para kepala daerah agar terus memberantas korupsi di wilayah masing-masing.
Selain itu Rakor juga diisi dengan diskusi antar kepala daerah dan KPK terkait refocusing anggaran serta penanganan COVID-19.
Dalam diskusi Bupati Lebak memaparkan beberapa permintaan dan usulan kepada Pimpinan KPK, diantaranya mengusulkan percepatan hasil uji swab agar pemerintah daerah khususnya Kabupaten Lebak bisa segera melakukan upaya penanganan COVID-19.
"Kemudian juga, kami meminta kepada KPK untuk memfasilitasi kami kembali dengan Pemerintah Provinsi Banten terkait beberapa aset Pemprov yang ada di wilayah kami, dan aset tersebut kami butuhkan untuk segara digunakan," kata Bupati Iti.
Sementara itu Komisioner KPK Alexander Marwata mengatakan, Berdasarkan Pasal enam (a) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020.
"Saya harap jajaran Pemerintah Se Provinsi Banten dan kepala daerah agar memastikan pengelolaan APBD, khususnya pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, dana operasional atau sejenisnya, tidak disalah gunakan sehingga dapat menimbulkan akibat hukum,"' ucapnya
Dalam rapat Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK juga menjelaskan delapan area intervensi dalam Monitoring Centre For Prevention (MCP).
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020
Rakor yang dilaksanakan melalui video conference di Lebak Data Centre pada Selasa (5/05/2020) itu juga diikuti Gubernur dan Wakil Gubernur serta seluruh kepala daerah di Provinsi Banten.
Rakor tesebut juga bertujuan untuk kembali menguatkan komitmen para kepala daerah agar terus memberantas korupsi di wilayah masing-masing.
Selain itu Rakor juga diisi dengan diskusi antar kepala daerah dan KPK terkait refocusing anggaran serta penanganan COVID-19.
Dalam diskusi Bupati Lebak memaparkan beberapa permintaan dan usulan kepada Pimpinan KPK, diantaranya mengusulkan percepatan hasil uji swab agar pemerintah daerah khususnya Kabupaten Lebak bisa segera melakukan upaya penanganan COVID-19.
"Kemudian juga, kami meminta kepada KPK untuk memfasilitasi kami kembali dengan Pemerintah Provinsi Banten terkait beberapa aset Pemprov yang ada di wilayah kami, dan aset tersebut kami butuhkan untuk segara digunakan," kata Bupati Iti.
Sementara itu Komisioner KPK Alexander Marwata mengatakan, Berdasarkan Pasal enam (a) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020.
"Saya harap jajaran Pemerintah Se Provinsi Banten dan kepala daerah agar memastikan pengelolaan APBD, khususnya pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, dana operasional atau sejenisnya, tidak disalah gunakan sehingga dapat menimbulkan akibat hukum,"' ucapnya
Dalam rapat Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK juga menjelaskan delapan area intervensi dalam Monitoring Centre For Prevention (MCP).
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2020