Sedikitnya tiga orang warga di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku meninggal dunia dan hampir seratusan orang lainnya dalam kondisi sakit akibat terserang wabah diare dan gizi buruk.
"Sesuai laporan yang saya terima dari Puskesmas Pembantu Desa Kilmuri, ada satu korban lagi yang meninggal dunia hari ini sehingga jumlah warga yang meninggal dunia sudah mencapai tiga orang sejak terserang wabah tersebut pekan lalu," kata anggota DPRD Maluku (F-PKS) asal dapil Kabupaten SBT, M. Fauzan Husni di Ambon, Jumat.
Penjelasan Alkatiri disampaikan dalam rapat paripurna DPRD provinsi dalam rangka penyampaian rancangan KUA dan PPAS APBD provinsi tahun anggaran 2020 dipimpin wakil ketua DPRD (F-PKS) Asis Sangkala.
"Awalnya yang muncul adalah wabah diare atau muntaber tetapi setelah melalui pemeriksaan intensif, dokter menyatakan ada balita yang juga terserang penyakit gizi buruk di seputaran Bula, Ibu Kota Kabupaten SBT serta Kecamatan Kiandarat," kata Alkatiri.
Menurut dia, para tenaga kesehatan di Kiandarat juga mengakui saat ini sudah kewalahan menangani para korban sehingga melalui wakil rakyatnya di DPRD Provinsi Maluku untuk menyuarakan persoalan ini ke pemprov.
"Saya kira seharusnya pemerintah memberikan atensi kasus ini menjadi sebuah kejadian luar biasa dan perlu ada perhatian serius pemerintah provinsi maupun kabupaten," katanya.
Iamengatakan dari pemprov diharapkan segera menurunkan tim kesehatan ke Kabupaten SBT guna melihat kondisi di lapangan, termasuk memeriksa kelemahan dari sistem pelayanan kesehatan di kabupaten dan mengambil alih penanganan para pasien.
"Diharapkan bukan karena alasan pembagian wilayah kerja antara provinsi dengan kabupaten lalu anak bangsa menjadi korban dan saya cukup emosional karena mereka adalah keluarga kami di SBT," ujar Fauzan.
Dia juga meyakini kejadian seperti ini banyak terjadi di Maluku namun tidak tersentuh akibat terbatasnya akses informasi dan transportasi untuk wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi.
"Untuk itu saya minta atensi khusus Wagub Maluku yang kebetulan hadir dalam rapat paripurna ini karena anak-anak ini adalah masa depan Maluku dan kita tidak inginkan negeri ini diwariskan kepada anak-anak yang kurang sehat," tegasnya.
Sementara Wagub Maluku, Barnabas Orno mengatakan kalau sudah ada koordinasi seperti itu maka harus diketahui juga tingkat penanganan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten SBT sudah sejauh mana sehingga dibutuhkan bantuan penanganan dari dinkes provinsi.
"Saya juga mantan bupati dan kalau ada kejadian seperti ini, harusnya kabupaten turun tangan terlebih dahulu sehingga tidak tumpang tindih, namun SBT juga bagian dari Provinsi Maluku maka tentunya menjadi tanggung jawab pemprov juga," kata Wagub.
Wagub langsung memerintahkan Kadis Kesehatan Provinsi Maluku untuk segera berkoordinasi dengan Kadinkes Kabupaten SBT tentang penanganan di kabupaten seperti apa dan harus turun tangan membantu penanganan pasien di sana.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Sesuai laporan yang saya terima dari Puskesmas Pembantu Desa Kilmuri, ada satu korban lagi yang meninggal dunia hari ini sehingga jumlah warga yang meninggal dunia sudah mencapai tiga orang sejak terserang wabah tersebut pekan lalu," kata anggota DPRD Maluku (F-PKS) asal dapil Kabupaten SBT, M. Fauzan Husni di Ambon, Jumat.
Penjelasan Alkatiri disampaikan dalam rapat paripurna DPRD provinsi dalam rangka penyampaian rancangan KUA dan PPAS APBD provinsi tahun anggaran 2020 dipimpin wakil ketua DPRD (F-PKS) Asis Sangkala.
"Awalnya yang muncul adalah wabah diare atau muntaber tetapi setelah melalui pemeriksaan intensif, dokter menyatakan ada balita yang juga terserang penyakit gizi buruk di seputaran Bula, Ibu Kota Kabupaten SBT serta Kecamatan Kiandarat," kata Alkatiri.
Menurut dia, para tenaga kesehatan di Kiandarat juga mengakui saat ini sudah kewalahan menangani para korban sehingga melalui wakil rakyatnya di DPRD Provinsi Maluku untuk menyuarakan persoalan ini ke pemprov.
"Saya kira seharusnya pemerintah memberikan atensi kasus ini menjadi sebuah kejadian luar biasa dan perlu ada perhatian serius pemerintah provinsi maupun kabupaten," katanya.
Iamengatakan dari pemprov diharapkan segera menurunkan tim kesehatan ke Kabupaten SBT guna melihat kondisi di lapangan, termasuk memeriksa kelemahan dari sistem pelayanan kesehatan di kabupaten dan mengambil alih penanganan para pasien.
"Diharapkan bukan karena alasan pembagian wilayah kerja antara provinsi dengan kabupaten lalu anak bangsa menjadi korban dan saya cukup emosional karena mereka adalah keluarga kami di SBT," ujar Fauzan.
Dia juga meyakini kejadian seperti ini banyak terjadi di Maluku namun tidak tersentuh akibat terbatasnya akses informasi dan transportasi untuk wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi.
"Untuk itu saya minta atensi khusus Wagub Maluku yang kebetulan hadir dalam rapat paripurna ini karena anak-anak ini adalah masa depan Maluku dan kita tidak inginkan negeri ini diwariskan kepada anak-anak yang kurang sehat," tegasnya.
Sementara Wagub Maluku, Barnabas Orno mengatakan kalau sudah ada koordinasi seperti itu maka harus diketahui juga tingkat penanganan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten SBT sudah sejauh mana sehingga dibutuhkan bantuan penanganan dari dinkes provinsi.
"Saya juga mantan bupati dan kalau ada kejadian seperti ini, harusnya kabupaten turun tangan terlebih dahulu sehingga tidak tumpang tindih, namun SBT juga bagian dari Provinsi Maluku maka tentunya menjadi tanggung jawab pemprov juga," kata Wagub.
Wagub langsung memerintahkan Kadis Kesehatan Provinsi Maluku untuk segera berkoordinasi dengan Kadinkes Kabupaten SBT tentang penanganan di kabupaten seperti apa dan harus turun tangan membantu penanganan pasien di sana.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019