Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo memaparkan pengalamannya untuk berbagi ilmu tentang penanganan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Serang, Selasa.
Dihadapan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah dan pejabat Pemkab Serang, Hasto Wardoyo menjelaskan langkah pertama untuk menekan AKI-AKB adalah membangun integritas dan komitmen antar stakeholder, yakni antara dinas, camat, kepala desa, dan bersama masyarakat.
"Mencegah kematian, itu dengan hati dan dengan kesungguhan, yang Perlu ditingkatkan adalah sistemnya. Saya lihat sudah terbangkitkan dari camat hingga tokoh masyarakat," katanya.
Menurut Hasto yang juga dokter spesialis kandungan, ada surat edaran Bupati Serang perihal pembagian tugas di organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat.
Baca juga: IBI Kota Serang siap tekan angka kematian ibu
"Jika ini dijalankan, maka akan sukses, bahkan jika ada kasus kematian, harus diaudit, dievaluasi penyebabnya dan siapa yang salah. Ibu Bupati Serang sudah luar biasa, menggerakkan semua," ujarnya.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah merespons serius terkait peningkatan angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI-AKB) di Kabupaten Serang. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dikumpulkan bersama para bidan, dokter, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
Semua ditekankan untuk berkomitmen serta secara khusus mengundang Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo sebagai narasumber karena telah sukses menekan AKI-AKB di daerahnya.
"Ini masuk darurat siaga satu. Jika masuk darurat, segala upaya harus dilakukan dan bergerak bersama. Berkomitmen bersama," kata Tatu
Tatu mengatakan, pola hidup sehat di masyarakat harus membudaya, dan sosialisasi harus terus ditingkatkan. Selanjutnya, jika ada kasus AKI-AKB, maka harus dilakukan audit dan dievaluasi bersama.
"Harus diakui, kesadaran masyarakat berpola hidup sehat masih kurang, kemudian sosialisasi dari dinas juga belum maksimal. Ini masalah kita selesaikan bersama-sama, bergerak bersama,” katanya.
Tatu menegaskan, soal biaya persalinan, Pemkab Serang sudah menjamin tidak dipungut biaya karena ada jaminan kesehatan daerah atau jamkesda dan jaminan persalinan atau jampersal. Meski anggaran jampersal dari pemerintah pusat menurun, yakni dari Rp12 miliar pada 2018, menjadi Rp1,3 miliar pada 2019.
"Semoga bisa masuk anggaran dari pemerintah provinsi, sehingga bisa lebih cepat menekan AKI-AKB," kata Tatu.
Baca juga: Dinkes Tangerang berupaya maksimal tekan kematian ibu
Baca juga: Dinkes Tangerang Libatkan Suami Menekan Kematian Ibu Saat Melahirkan
Baca juga: Pemkab Tangerang Berhasil Tekan Kematian Ibu Melahirkan
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Dihadapan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah dan pejabat Pemkab Serang, Hasto Wardoyo menjelaskan langkah pertama untuk menekan AKI-AKB adalah membangun integritas dan komitmen antar stakeholder, yakni antara dinas, camat, kepala desa, dan bersama masyarakat.
"Mencegah kematian, itu dengan hati dan dengan kesungguhan, yang Perlu ditingkatkan adalah sistemnya. Saya lihat sudah terbangkitkan dari camat hingga tokoh masyarakat," katanya.
Menurut Hasto yang juga dokter spesialis kandungan, ada surat edaran Bupati Serang perihal pembagian tugas di organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat.
Baca juga: IBI Kota Serang siap tekan angka kematian ibu
"Jika ini dijalankan, maka akan sukses, bahkan jika ada kasus kematian, harus diaudit, dievaluasi penyebabnya dan siapa yang salah. Ibu Bupati Serang sudah luar biasa, menggerakkan semua," ujarnya.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah merespons serius terkait peningkatan angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI-AKB) di Kabupaten Serang. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dikumpulkan bersama para bidan, dokter, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
Semua ditekankan untuk berkomitmen serta secara khusus mengundang Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo sebagai narasumber karena telah sukses menekan AKI-AKB di daerahnya.
"Ini masuk darurat siaga satu. Jika masuk darurat, segala upaya harus dilakukan dan bergerak bersama. Berkomitmen bersama," kata Tatu
Tatu mengatakan, pola hidup sehat di masyarakat harus membudaya, dan sosialisasi harus terus ditingkatkan. Selanjutnya, jika ada kasus AKI-AKB, maka harus dilakukan audit dan dievaluasi bersama.
"Harus diakui, kesadaran masyarakat berpola hidup sehat masih kurang, kemudian sosialisasi dari dinas juga belum maksimal. Ini masalah kita selesaikan bersama-sama, bergerak bersama,” katanya.
Tatu menegaskan, soal biaya persalinan, Pemkab Serang sudah menjamin tidak dipungut biaya karena ada jaminan kesehatan daerah atau jamkesda dan jaminan persalinan atau jampersal. Meski anggaran jampersal dari pemerintah pusat menurun, yakni dari Rp12 miliar pada 2018, menjadi Rp1,3 miliar pada 2019.
"Semoga bisa masuk anggaran dari pemerintah provinsi, sehingga bisa lebih cepat menekan AKI-AKB," kata Tatu.
Baca juga: Dinkes Tangerang berupaya maksimal tekan kematian ibu
Baca juga: Dinkes Tangerang Libatkan Suami Menekan Kematian Ibu Saat Melahirkan
Baca juga: Pemkab Tangerang Berhasil Tekan Kematian Ibu Melahirkan
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019