Warga di Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, meminta agar ada lembaga independen yang bisa memantau penyaluran distribusi gas elpiji bersubsidi di daerah itu.
"Saat ini, warga bingung sulit menemukan bahan bakar bersubsidi, karena kekosongan berlangsung lama di sejumlah pangkalan," ujar Majid Suleman, warga Gorontalo Utara, Jumat.
Ia mengatakan, saat pangkalan terisi hanya dalam sekejap langsung habis. Hal ini rata-rata terjadi di seluruh pangkalan yang ada di daerah itu.
Bahkan kata dia, warga di seluruh Kecamatan Tomilito, diantaranyanya di Desa Dambalo, Milango, Bubode, belum mendapatkan pasokan gas elpiji hingga saat ini.
"Sudah dua hari ini, kami terpaksa menutup usaha warung makan, bahkan hanya bisa makan nasi saja karena dimasak menggunakan alat masak 'rice cooker', untuk lauknya terpaksa makan mi instan juga dimasak dengan alat itu," ujarnya.
Sudah enam hari atau sepekan ini, elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg) sulit ditemukan. "Rata-rata pangkalan kosong, alasannya belum mendapat pasokan," ucapnya.
Ia berharap kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah apalagi menjelang bulan Ramadhan.
"Jika pemerintah daerah tidak mampu melakukan pengawasan, sebaiknya ada lembaga independen yang membantu pengawasan distribusi bahan bakar itu agar hak publik tidak terganggu," ungkapnya.
Hal yang sama diungkap Uyon Laloda, warga di Kecamatan Tomilito yang mengaku prihatin dengan kondisi sulitnya mendapatkan pasokan gas elpiji 3kg.
Sebaiknya pemerintah segera menurunkan tim independen, apalagi di wilayah Kepulauan itu, warga terpaksa membeli di kios bukan pangkalan, akibat kekosongan terjadi di pangkalan.
Harganya pun mencapai Rp30 ribu-Rp35 ribu per tabung. "Kondisi ini sangat sulit dirasakan masyarakat, khususnya warga penerima sasaran," ujarnya.
Ia berharap, pemerintah daerah mendorong penambahan pangkalan, maupun kuota gas elpiji bersubsidi di daerah itu sebab ketergantungan masyarakat masih sangat tinggi.
Olis, warga Cisadane, mengungkap terpaksa beralih menggunakan tungku untuk memasak. "Daripada ribut teriak-teriak, untuk mendapatkan gas elpiji 3kg yang sudah sepekan ini menghilang dari pangkalan, terpaksa berinovasi saja agar dapur bisa mengepul," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pemerintah daerah setempat, Ahyun Blongkod, mengaku, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) segera turun memantau distribusi gas elpiji di seluruh pangkalan.
"Kami berharap tidak menemukan pangkalan yang berlaku curang, seperti menjual stok ke pelaku usaha yang bukan pangkalan resmi. Jika itu terjadi, kami akan mengambil langkah tegas," ucapnya.
Ia memastikan stok elpiji 3kg aman selama Ramadhan, apalagi kuota untuk tahun ini menembus 3 ribuan metrik ton.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Saat ini, warga bingung sulit menemukan bahan bakar bersubsidi, karena kekosongan berlangsung lama di sejumlah pangkalan," ujar Majid Suleman, warga Gorontalo Utara, Jumat.
Ia mengatakan, saat pangkalan terisi hanya dalam sekejap langsung habis. Hal ini rata-rata terjadi di seluruh pangkalan yang ada di daerah itu.
Bahkan kata dia, warga di seluruh Kecamatan Tomilito, diantaranyanya di Desa Dambalo, Milango, Bubode, belum mendapatkan pasokan gas elpiji hingga saat ini.
"Sudah dua hari ini, kami terpaksa menutup usaha warung makan, bahkan hanya bisa makan nasi saja karena dimasak menggunakan alat masak 'rice cooker', untuk lauknya terpaksa makan mi instan juga dimasak dengan alat itu," ujarnya.
Sudah enam hari atau sepekan ini, elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg) sulit ditemukan. "Rata-rata pangkalan kosong, alasannya belum mendapat pasokan," ucapnya.
Ia berharap kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah apalagi menjelang bulan Ramadhan.
"Jika pemerintah daerah tidak mampu melakukan pengawasan, sebaiknya ada lembaga independen yang membantu pengawasan distribusi bahan bakar itu agar hak publik tidak terganggu," ungkapnya.
Hal yang sama diungkap Uyon Laloda, warga di Kecamatan Tomilito yang mengaku prihatin dengan kondisi sulitnya mendapatkan pasokan gas elpiji 3kg.
Sebaiknya pemerintah segera menurunkan tim independen, apalagi di wilayah Kepulauan itu, warga terpaksa membeli di kios bukan pangkalan, akibat kekosongan terjadi di pangkalan.
Harganya pun mencapai Rp30 ribu-Rp35 ribu per tabung. "Kondisi ini sangat sulit dirasakan masyarakat, khususnya warga penerima sasaran," ujarnya.
Ia berharap, pemerintah daerah mendorong penambahan pangkalan, maupun kuota gas elpiji bersubsidi di daerah itu sebab ketergantungan masyarakat masih sangat tinggi.
Olis, warga Cisadane, mengungkap terpaksa beralih menggunakan tungku untuk memasak. "Daripada ribut teriak-teriak, untuk mendapatkan gas elpiji 3kg yang sudah sepekan ini menghilang dari pangkalan, terpaksa berinovasi saja agar dapur bisa mengepul," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pemerintah daerah setempat, Ahyun Blongkod, mengaku, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) segera turun memantau distribusi gas elpiji di seluruh pangkalan.
"Kami berharap tidak menemukan pangkalan yang berlaku curang, seperti menjual stok ke pelaku usaha yang bukan pangkalan resmi. Jika itu terjadi, kami akan mengambil langkah tegas," ucapnya.
Ia memastikan stok elpiji 3kg aman selama Ramadhan, apalagi kuota untuk tahun ini menembus 3 ribuan metrik ton.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019