Guna memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat, terkait pentingnya masuk dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan wilayah Banten gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Pada sosialisasi di Cilegon, Selasa, diikuti para pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didiketahui belum satu pun masuk dalam daftar kepesertaan.
Menurut Nugriyanto, Deputi Direktur Wilayah Banten BPJS Ketenagakerjaan, di dalam kegiatan BUMdes juga terdapat kegiatan yang berisiko dialami pekerjanya. Beberapa risiko pekerja yang rentan terjadi dalam setiap kegiatan usaha, yakni resiko kecelakaan kerja baik yang menyebabkan kecacatan maupun kematian, pemutusan hubungan kerja, dan masa pensiun yang perlu dilindungi dengan jaminan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
"Ya intinya kami ingin memberikan penyadaran bahwa BPJS ketenagakerjaan sangat penting diberikan dan diikuti para pekerja. Kenapa, karena pekerja memiliki risiko-risiko dalam menjalankan pekerjaannya. Misalnya pemutusan hubungan kerja, kecelakaan, masa tuanya, itu harus terlindungi. Makanya kami untuk menyentuh itu kami juga sasar BUMDes yang didalam nya ada kegiatan pekerjaan beresiko," katanya.
Sedikitnya ada sebanyak 393 BUMDes yang tersebar di wilayah Banten, namun tak satu pun yang terdaftar dalam kepesertaan.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Serang BPJS Ketenagakerjaan, Muallif mengaku, masih belum terdaftarnya seluruh pekerja di wilayah Banten dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terjadi karena masih minimnya kesadaran masyarakat terutama dikalangan pekerja informal.
"Untuk target kepesertaan kita target nya itu 100 persen BUMDes yang ada di wilayah Banten. Tapi kalau untuk seluruh pekerja kami masih terkendala. Kenapa karena pekerja di Banten tidak hanya pekerja formal yang bisa kami akses melalui manajemen perusahaannya. Sementara pekerja informal harus ada komunitas nya untuk memudahkan, sulit kalau kami harus datangi satu persatu, " ujarnya.
Dalam sosialisasi itu, turut hadir Asisten Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Skala Kecil dan Mikro, Teguh Wiyono, Kepala Disnaker Prov. Banten, diwakili oleh Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Ubaidillah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diwakili oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Didin Aliyudin yang menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
Pada sosialisasi di Cilegon, Selasa, diikuti para pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didiketahui belum satu pun masuk dalam daftar kepesertaan.
Menurut Nugriyanto, Deputi Direktur Wilayah Banten BPJS Ketenagakerjaan, di dalam kegiatan BUMdes juga terdapat kegiatan yang berisiko dialami pekerjanya. Beberapa risiko pekerja yang rentan terjadi dalam setiap kegiatan usaha, yakni resiko kecelakaan kerja baik yang menyebabkan kecacatan maupun kematian, pemutusan hubungan kerja, dan masa pensiun yang perlu dilindungi dengan jaminan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
"Ya intinya kami ingin memberikan penyadaran bahwa BPJS ketenagakerjaan sangat penting diberikan dan diikuti para pekerja. Kenapa, karena pekerja memiliki risiko-risiko dalam menjalankan pekerjaannya. Misalnya pemutusan hubungan kerja, kecelakaan, masa tuanya, itu harus terlindungi. Makanya kami untuk menyentuh itu kami juga sasar BUMDes yang didalam nya ada kegiatan pekerjaan beresiko," katanya.
Sedikitnya ada sebanyak 393 BUMDes yang tersebar di wilayah Banten, namun tak satu pun yang terdaftar dalam kepesertaan.
Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Serang BPJS Ketenagakerjaan, Muallif mengaku, masih belum terdaftarnya seluruh pekerja di wilayah Banten dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terjadi karena masih minimnya kesadaran masyarakat terutama dikalangan pekerja informal.
"Untuk target kepesertaan kita target nya itu 100 persen BUMDes yang ada di wilayah Banten. Tapi kalau untuk seluruh pekerja kami masih terkendala. Kenapa karena pekerja di Banten tidak hanya pekerja formal yang bisa kami akses melalui manajemen perusahaannya. Sementara pekerja informal harus ada komunitas nya untuk memudahkan, sulit kalau kami harus datangi satu persatu, " ujarnya.
Dalam sosialisasi itu, turut hadir Asisten Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Skala Kecil dan Mikro, Teguh Wiyono, Kepala Disnaker Prov. Banten, diwakili oleh Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Ubaidillah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diwakili oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Didin Aliyudin yang menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi ini.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019