Gubernur Banten Andra Soni menginstruksikan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersikap kooperatif dan transparan dalam penyediaan data guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Saya memerintahkan kepada seluruh OPD untuk kooperatif dan memberikan data untuk pemeriksaan keuangan oleh BPK. Para aparatur harus siap untuk mempertahankan opini Pemprov Banten sebagai daerah dengan pemeriksaan keuangan WTP," ujar Andra Soni dalam keterangannya diterima di Kota Serang, Jumat.
Upaya menjaga kredibilitas laporan keuangan ini ditegaskan Gubernur saat memimpin entry meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Kamis (19/2).
Baca juga: Pemprov Banten raih opini WTP sembilan kali beruntun
Andra menekankan keterbukaan informasi menjadi kunci utama agar proses audit berjalan lancar. Menurutnya, upaya tertib administrasi ini bukan sekadar mengejar predikat, melainkan bentuk pertanggungjawaban publik atas penggunaan anggaran daerah.
“Intinya adalah bagaimana pemeriksaan ini bisa berjalan dengan lancar dan maksimal," ujar dia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPK Perwakilan Banten Firman Nurcahyadi menjelaskan bahwa pemeriksaan interim akan berlangsung mulai hari ini hingga 13 Maret 2026.
Dia mengatakan upaya pemeriksaan berkala ini juga berpotensi diperpanjang hingga akhir Mei 2026 tergantung pada dinamika di lapangan.
Baca juga: Pemkab Serang raih opini WTP ke-14 kali berturut-turut
Sesuai jadwal, Pemprov Banten ditargetkan menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit pada 30 Maret 2026. Langkah ini kemudian akan diikuti dengan pemeriksaan terperinci oleh tim audit.
"Ini kegiatan rutin kami melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten," kata Firman.
Hasil akhir dari pemeriksaan terperinci tersebut dijadwalkan akan diserahkan kembali oleh BPK kepada Pemprov Banten pada rentang waktu 29 - 31 Mei 2026.
Pemerintah Provinsi Banten terus memperkuat sinergi antarlembaga sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan melalui koordinasi intensif dengan BPK RI.
Baca juga: Legislator Annisa Mahesa tekankan Dana Desa berdampak langsung bagi warga
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2026