Lebak (Antaranews Banten) - Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Lebak, Banten, meningkat karena banyak masyarakat yang mengurus kepemilikan legalitas sertifikat bidang tanah.
"Tahun ini pendapatan BPHTB meningkat hingga mencapai Rp19 miliar dari tahun sebelumnya 2017 Rp10 miliar," kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak Ady Muchtadi di Lebak, Sabtu.
Peningkatan pendapatan BPHTB itu disebabkan berbagai faktor antara lain banyaknya perusahaan dari luar daerah membeli lahan di Kabupaten Lebak.
Mereka membeli lahan itu untuk membangun kawasan perumahan- juga industri maupun pertokoan.
Apalagi, wilayah Kabupaten Lebak dilintasi jalan tol Serang-Panimbang juga "double treck" atau jalur ganda Commuterline Stasiun Rangkasbitung-Tanahabang.
Disamping itu juga kesadaran masyarakat untuk mengurus kepemilikan lahan bersertifikat cenderung meningkat.
Sebab, sertifikat itu tentu memiliki keuntungan, diantaranya bisa diagungkan ke bank maupun lembaga keuangan untuk mnedapatkan pinjaman modal.
Selain itu juga dapat mengurangi persengketaan lahan di kalangan masyarakat.
"Kami terus mensosialisasikan pada masyarakat agar lahan bersetifikat karena memiliki legalitas hukum yang kuat," katanya menjelaskan.
Menurut dia, pendapatan BPHTB itu tentu cukup membantu pemerintah daerah guna mendukung percepatan pembangunan.
Saat ini, pendapatan BPHTB tahun 2018 menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp19 miliar, padahal tahun sebelumnya hanya Rp10 miliar.
"Saya kira meningkatnya pendapatan BPHTB itu dipastikan dapat mendukung percepatan pembangunan," katanya menjelaskan.
Sementara itu, sejumlah warga Rangkasbitung mengaku dirinya mengurus proses sertifikat lahan seluas 400 meter per segi dengan membayar pajak BPHTB sebesar Rp1 juta.
"Kami membayar BPHTB cukup mudah dan bisa dilayani oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat, padahal sebelumnya membayar ke Kantor Pajak Pandeglang," kata Siti Samsiah, warga Rangkasbitung Lebak.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019
"Tahun ini pendapatan BPHTB meningkat hingga mencapai Rp19 miliar dari tahun sebelumnya 2017 Rp10 miliar," kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak Ady Muchtadi di Lebak, Sabtu.
Peningkatan pendapatan BPHTB itu disebabkan berbagai faktor antara lain banyaknya perusahaan dari luar daerah membeli lahan di Kabupaten Lebak.
Mereka membeli lahan itu untuk membangun kawasan perumahan- juga industri maupun pertokoan.
Apalagi, wilayah Kabupaten Lebak dilintasi jalan tol Serang-Panimbang juga "double treck" atau jalur ganda Commuterline Stasiun Rangkasbitung-Tanahabang.
Disamping itu juga kesadaran masyarakat untuk mengurus kepemilikan lahan bersertifikat cenderung meningkat.
Sebab, sertifikat itu tentu memiliki keuntungan, diantaranya bisa diagungkan ke bank maupun lembaga keuangan untuk mnedapatkan pinjaman modal.
Selain itu juga dapat mengurangi persengketaan lahan di kalangan masyarakat.
"Kami terus mensosialisasikan pada masyarakat agar lahan bersetifikat karena memiliki legalitas hukum yang kuat," katanya menjelaskan.
Menurut dia, pendapatan BPHTB itu tentu cukup membantu pemerintah daerah guna mendukung percepatan pembangunan.
Saat ini, pendapatan BPHTB tahun 2018 menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp19 miliar, padahal tahun sebelumnya hanya Rp10 miliar.
"Saya kira meningkatnya pendapatan BPHTB itu dipastikan dapat mendukung percepatan pembangunan," katanya menjelaskan.
Sementara itu, sejumlah warga Rangkasbitung mengaku dirinya mengurus proses sertifikat lahan seluas 400 meter per segi dengan membayar pajak BPHTB sebesar Rp1 juta.
"Kami membayar BPHTB cukup mudah dan bisa dilayani oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat, padahal sebelumnya membayar ke Kantor Pajak Pandeglang," kata Siti Samsiah, warga Rangkasbitung Lebak.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2019