Pandeglang (Antaranews Banten) - Wakil Bupati Pandeglang, Provinsi Banten, Tanto Warsoo Arban menyatakan data kependudukan sangat penting untuk mendukung program pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
"Misalnya jika Dinas PU atau Dinkes akan membangun jalan atau sarana kesehatan dapat melihat berapa jumlah kepala keluarga yang berdomisili, sehingga akan dapat melihat yang menjadi skala prioritas," katanya pada kegiatan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan bagi OPD di Pandeglang, Rabu.
Seharusnya, kata Tanto, program ini dari sejak dulu dilakukan karena sangat mempercepat dalam pelayanan publik. Namun peraturan yang mengaturnya, keluar setelah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Padahal jika bersamaan antara penetapan berbasis NIK dengan peraturan tentang ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, tentu akan lebih baik," ujarnya.
Walaupun memang saat ini perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih belum selesai, tapi ia memberi mengapresiasi kinerja Disdukcapil yang sudah menyekesaikan hampir 97 persen dari jumlah wajib KTP di Pandeglang sekitar 908 ribu jiwa.
"Sisanya 3 persen ini kurang lebih 27 ribu jiwa kami harap segera diselesaikan, walaupun memang kami juga memaklumi terkadang sering terkendala ketersediaan belangko yang pengadaannya dari pusat," ujarnya.
Tanto juga mengimbau, kepada pihak Disdukcapil agar berhati-hati dalam menangani data kependudukan, karena itu harus ditingkatkan pengawasannya guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Data ini penting, tapi harus kita buka selebarnya untuk dipergunakan pelayanan publik. Tentu ini harus di monitoring dan diawasi dengan ketat, inilah fungsinya ada perjanjian kerja sama," ujarnya.
Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pandeglang, Tubagus Saprudin mengatakan, tujuan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan ini adalah untuk penyamaan persepsi antara OPD yang memanfaatkan data kependudukan dengan data kependudukan yang ada di Disdukcapil.
"Misalkan Dinsos dan BPBD, tentu data kependudukan ini sangatlah penting dalam penyaluran bantuan sosial," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Misalnya jika Dinas PU atau Dinkes akan membangun jalan atau sarana kesehatan dapat melihat berapa jumlah kepala keluarga yang berdomisili, sehingga akan dapat melihat yang menjadi skala prioritas," katanya pada kegiatan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan bagi OPD di Pandeglang, Rabu.
Seharusnya, kata Tanto, program ini dari sejak dulu dilakukan karena sangat mempercepat dalam pelayanan publik. Namun peraturan yang mengaturnya, keluar setelah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penetapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Padahal jika bersamaan antara penetapan berbasis NIK dengan peraturan tentang ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, tentu akan lebih baik," ujarnya.
Walaupun memang saat ini perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih belum selesai, tapi ia memberi mengapresiasi kinerja Disdukcapil yang sudah menyekesaikan hampir 97 persen dari jumlah wajib KTP di Pandeglang sekitar 908 ribu jiwa.
"Sisanya 3 persen ini kurang lebih 27 ribu jiwa kami harap segera diselesaikan, walaupun memang kami juga memaklumi terkadang sering terkendala ketersediaan belangko yang pengadaannya dari pusat," ujarnya.
Tanto juga mengimbau, kepada pihak Disdukcapil agar berhati-hati dalam menangani data kependudukan, karena itu harus ditingkatkan pengawasannya guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Data ini penting, tapi harus kita buka selebarnya untuk dipergunakan pelayanan publik. Tentu ini harus di monitoring dan diawasi dengan ketat, inilah fungsinya ada perjanjian kerja sama," ujarnya.
Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Pandeglang, Tubagus Saprudin mengatakan, tujuan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan ini adalah untuk penyamaan persepsi antara OPD yang memanfaatkan data kependudukan dengan data kependudukan yang ada di Disdukcapil.
"Misalkan Dinsos dan BPBD, tentu data kependudukan ini sangatlah penting dalam penyaluran bantuan sosial," katanya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018