Wakil ketua DPRD Provinsi Banten Eko Susilo meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Banten melakukan pengawasan secara optimal terhadap keamanan kawasan pesisir pantai serta laut di wilayah Provinsi Banten.
"Harus berkaca dari kasus pagar laut di Tangerang. Ini jadi pelajaran agar DKP jangan sampai lengah dan lemah dalam pengawasan laut kita," kata Eko Susilo di Serang, Kamis.
Politisi Partai Demokrat ini meminta Kepala DKP Banten bersama tim bisa terjun langsung ke lapangan jika menerima laporan atau temuan di lapangan, bahkan sebaiknya rutin melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.
"Kita yang punya wilayah tentu kita harus lebih optimal dalam mengawasi wilayah. Jangan sampai kasus serupa terjadi lagi," kata Eko.
Baca juga: DKP Banten nyatakan pemagaran laut di utara Tangerang ilegal
Eko mengatakan, mengingat dinas kelautan dan provinsi adalah pihak yang paling dekat dengan wilayah kawasan perairan Provinsi Banten, seharusnya melakukan koordinasi dengan dinas kelautan kabupaten/kota dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Segera melakukan langkah-langkah konkret jika menemukan ada hal-hal yang di luar batas kewenangan dilakukan oleh pihak lain. Jangan sampai mencuat setelah ramai di media atau viral. Ini harusnya peran DKP yang seharusnya tampil lebih awal," kata Eko.
Hal tersebut disampaikan Eko Susilo berkaitan dengan keberadaan pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang yang saat ini ramai diberitakan dan sudah mulai ditangani untuk pembongkarannya oleh berbagai pihak termasuk kementerian kelautan perikanan, TNI Al serta unsur lainnya.
Baca juga: Gubernur Banten: Pembongkaran pagar laut atas perintah Presiden
Penjabat (Pj) Gubernur Banten A Damenta menegaskan, pembongkaran Pagar Bambu di perairan laut Kabupaten Tangerang adalah perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Para nelayan juga diseru kalau ada apa-apa untuk tidak bertindak sendiri, harus melapor ke pihak berwajib.
Hal itu diungkap A Damenta saat melakukan konferensi pers di atas Kapal Lanal Banten KAL ANYER 1-36-4 di perairan sekitar Pulau Cangkir, Kronjo, Kabupaten Tangerang, Rabu (22/1). Turut mendampingi: Penjabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Oni Prihartono, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Banten Kolonel Laut (P) Arif Rahman, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten Eli Susiyanti, Ombudsman Provinsi Banten Fadli Afriadi, serta pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten.
Dikatakan Damenta, pembongkaran pagar laut melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) plus dan stakeholder terkait. “Untuk melaksanakan Pembongkaran Pagar Laut sebagaimana diinstruksikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kemarin oleh Bapak Menteri KKP,” ucapnya.
Masih menurut A Damenta, pembongkaran pagar laut melibatkan 223 kapal nelayan serta sekitar 1200 orang.
Dalam kesempatan itu, A Damenta juga sempat berdialog dengan para nelayan meski antar kapal yang berdekatan.
Baca juga: Menteri ATR sebut temukan penerbitan 266 SHGB pagar laut di Tangerang
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2025