Serang (Antaranews Banten) - Ribuan honorer kategori dua (K2) yang sebagian besar tenaga pendidik dari delapan kabupaten/kota di Banten, melakukan unjuk rasa menolak pembukaan tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) kategori umum 2018.
Unjuk rasa para honorer tersebut dilakukan di depan gerbang kantor Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Serang, Selasa.
Ketua Forum Honorer K2 Provinsi Banten Karno mengatakan, penolakan terhadap pembukaan pendaftaran CASN 2018 kategori umum adalah hal yang harus dilakukan oleh honorer. Sebab, honorer merasa telah dibohongi oleh pemerintah pusat.
"Kita pernah ada rapat dengar pendapat dengan Menpan-RB, BKN (Badan Kepegawaian Daerah), KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) pada 10 Oktober 2016. Bahwa pernah menyampaikan sebelum K2 selesai atau revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 diundangkan, tidak akan mengangkat (CASN) Tapi sekarang ternyata ingkar," katanya.
Ia mengatakan, keinginan untuk ikut seleksi CASN umum pun telah dijegal dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2006 dengan adanya pembatasan usia maksimal 35 tahun.
"Undang-undang ASN juga sama, pasal 131 a itu pokoknya harus tes, umurnya 35 tahun ke bawah dan sarjana. Dari total 12.500 honorer K2 di Banten hanya sebagian kecil yang bisa ikut tes karena usianya di bawah 35 tahun," kata Karno.
Ia mengaku heran terhadap pemerintah kenapa alasannya honorer begitu sulit untuk diangkat menjadi CASN. Padahal dari sisi loyalitas, dengan penghasilan minim, para honorer mampu mengabdi hingga belasan tahun.
"Padahal kita mengabdi minimal lebih dari 15 tahun," katanya.
Perwakilan honorer dari Kabupaten Tangerang Nurhanah menangis saat menceritakan nasibnya sebagai honorer. Ia mengeluh honor yang awalnya Rp1,5 juta dipotong setengahnya karena aturan baru.
"Ada diskriminasi karena hak honorer diabaikan pemerintah. Anak saya sekolah enggak bisa bayar," katanya.
Sementara itu, menanggapi tuntutan para honorer tersebut, Pemprov Banten mengajukan penundaaan pembukaan pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) atau calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang rencananya akan dibuka pada hari Rabu (19/9). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengakomodasi tenaga honorer untuk mendapat jatah formasi sebagai calon abdi negara.
Rencana penundaan pembukaan pendaftaran CASN tersebut terungkap dalam audiensi antara Forum Honorer Kategori 2 (K2) Provinsi Banten dengan Pemprov Banten di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten.
Hasil audiensi diumumkan secara langsung oleh Penjabat (Pj) Sekda Banten Ino S Rawita di hadapan ribuan honorer K2 dengan menaiki mobil pengeras suara. Ino berjanji akan segera mengeluarkan surat terkait penundaan pendaftaran CASN formasi umum Tahun 2018.
"Kami akan keluarkan surat," kata Ino.
Usai memberi penjelasan kepada honorer, Ino mengatakan, tuntutan para honorer yang paling utama adalah pembatalan pembukaan pendaftaran CASN pada Rabu (19/9). Pendaftaran baru bisa dibuka setelah adanya revisi peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara (Permenpan) nomor 36 dan 37 tahun 2018.
"Itu harus diperjuangkan oleh semua pihak. Oleh karena itu saya sepakat, mungkin nanti dengan Pak Gubernur untuk membuat surat itu. Apa yang disampaikan honorer memang harus diperjuangkan," kata Ino.
Baca juga: Menkumham Jamin Perekrutan CASN Bersih
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
Unjuk rasa para honorer tersebut dilakukan di depan gerbang kantor Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Serang, Selasa.
Ketua Forum Honorer K2 Provinsi Banten Karno mengatakan, penolakan terhadap pembukaan pendaftaran CASN 2018 kategori umum adalah hal yang harus dilakukan oleh honorer. Sebab, honorer merasa telah dibohongi oleh pemerintah pusat.
"Kita pernah ada rapat dengar pendapat dengan Menpan-RB, BKN (Badan Kepegawaian Daerah), KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) pada 10 Oktober 2016. Bahwa pernah menyampaikan sebelum K2 selesai atau revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 diundangkan, tidak akan mengangkat (CASN) Tapi sekarang ternyata ingkar," katanya.
Ia mengatakan, keinginan untuk ikut seleksi CASN umum pun telah dijegal dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2006 dengan adanya pembatasan usia maksimal 35 tahun.
"Undang-undang ASN juga sama, pasal 131 a itu pokoknya harus tes, umurnya 35 tahun ke bawah dan sarjana. Dari total 12.500 honorer K2 di Banten hanya sebagian kecil yang bisa ikut tes karena usianya di bawah 35 tahun," kata Karno.
Ia mengaku heran terhadap pemerintah kenapa alasannya honorer begitu sulit untuk diangkat menjadi CASN. Padahal dari sisi loyalitas, dengan penghasilan minim, para honorer mampu mengabdi hingga belasan tahun.
"Padahal kita mengabdi minimal lebih dari 15 tahun," katanya.
Perwakilan honorer dari Kabupaten Tangerang Nurhanah menangis saat menceritakan nasibnya sebagai honorer. Ia mengeluh honor yang awalnya Rp1,5 juta dipotong setengahnya karena aturan baru.
"Ada diskriminasi karena hak honorer diabaikan pemerintah. Anak saya sekolah enggak bisa bayar," katanya.
Sementara itu, menanggapi tuntutan para honorer tersebut, Pemprov Banten mengajukan penundaaan pembukaan pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) atau calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang rencananya akan dibuka pada hari Rabu (19/9). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengakomodasi tenaga honorer untuk mendapat jatah formasi sebagai calon abdi negara.
Rencana penundaan pembukaan pendaftaran CASN tersebut terungkap dalam audiensi antara Forum Honorer Kategori 2 (K2) Provinsi Banten dengan Pemprov Banten di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten.
Hasil audiensi diumumkan secara langsung oleh Penjabat (Pj) Sekda Banten Ino S Rawita di hadapan ribuan honorer K2 dengan menaiki mobil pengeras suara. Ino berjanji akan segera mengeluarkan surat terkait penundaan pendaftaran CASN formasi umum Tahun 2018.
"Kami akan keluarkan surat," kata Ino.
Usai memberi penjelasan kepada honorer, Ino mengatakan, tuntutan para honorer yang paling utama adalah pembatalan pembukaan pendaftaran CASN pada Rabu (19/9). Pendaftaran baru bisa dibuka setelah adanya revisi peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara (Permenpan) nomor 36 dan 37 tahun 2018.
"Itu harus diperjuangkan oleh semua pihak. Oleh karena itu saya sepakat, mungkin nanti dengan Pak Gubernur untuk membuat surat itu. Apa yang disampaikan honorer memang harus diperjuangkan," kata Ino.
Baca juga: Menkumham Jamin Perekrutan CASN Bersih
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018