Tangerang (Antaranews Banten) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memberikan alternatif kepada Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan pengadaan, salah satunya adalah melalui konsolidasi pengadaan.
Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II LKPP Yulianto Prihandoyo di Tangerang Kamis mengatakan, konsolidasi pengadaan yang dimaksud adalah semacam satu strategi sistematis dengan melakukan analisis kebutuhan, melihat potensi penyedia dan kemudian memformulasikannya dalam bentuk pemaketan.
"Dokumen lelang bunyinya apa, syaratnya apa. Kurang lebih seperti itu," tutur Yulianto dalam Workshop Probity advice dan Konsolidasi tentang pengadaan barang/jasa yang digelar Pemkot Tangerang bersama LKPP, Kamis.
Ia menambahkan, konsolidasi pengadaan sudah diterapkan di negara maju. Namun pada praktiknya, para pengelola pengadaan seringkali terjebak untuk membuat banyak paket pengadaan. Padahal, semakin banyak paket yang dibuat maka risiko yang dihadapi juga akan semakin bertambah.
“Mari duduk sejenak sebelum menyusun RUP (rencana umum pengadaan). Menganalisis kebutuhan, memotret kekuatan para penyedia. Untuk strategi pengadaannya, mungkin bisa menggunakan lelang itemized, yaitu lelang satu kali untuk beberapa barang sekaligus yang sebidang ataupun sejenis, agar para penyedia itu tahu apa yang di butuhkan.” lanjutnya
Hal itu mengingat meningkatnya nilai belanja pemerintah melalui pengadaan, tuntutan transparansi penggunaan anggaran dan belum maksimalnya strategi pengadaan untuk menjawab permasalahan klasik pengadaan. Seperti terlambatnya penyerapan anggaran, kualitas rendah dan harga yang lebih mahal.
Yulianto juga menyampaikan, "probity advice: adalah untuk meningkatkan integritas pelayanan publik atas pengadaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menyampaikan ada tujuh kriteria pekerjaan yang perlu dilakukan Probity Advice. Diantaranya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas dan pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar manusia, serta tahapan Probity Advice itu sendiri dan tanggung jawab/wewenang Advisor. "Perlu menjadi catatan tidak semua paket pekerjaan dapat/layak diprobity," katanya.
Sekretaris Daerah, Dadi Budaeri menjelaskan, konsolidasi pengadaan ini untuk memodernisasi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
"Konsolidasi pengadaan merupakan salah satu strategi untuk pendekatan tambahan dalam rangka meningkatkan kinerja pengadaan suatu organisasi, dalam rangka memperkenalkan serta mendorong implementasi konsolidasi pengadaan secara luas," kata Dadi
Lebih lanjut Dadi meminta agar dalam penyusunan pemaketan pengadaan harus di rinci mulai dari Pra RKA dan RKA harus detil dan rinci. "Saya minta sejak penyusunan dari PRA RKA dan RKA harus rinci," katanya.
Acara tersebut dihadiri oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, Ketua beserta Kelompok Kerja ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota Tangerang.
Baca juga: Kemenag Tangsel Ajukan Permohonan Anggaran Untuk Pengawas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II LKPP Yulianto Prihandoyo di Tangerang Kamis mengatakan, konsolidasi pengadaan yang dimaksud adalah semacam satu strategi sistematis dengan melakukan analisis kebutuhan, melihat potensi penyedia dan kemudian memformulasikannya dalam bentuk pemaketan.
"Dokumen lelang bunyinya apa, syaratnya apa. Kurang lebih seperti itu," tutur Yulianto dalam Workshop Probity advice dan Konsolidasi tentang pengadaan barang/jasa yang digelar Pemkot Tangerang bersama LKPP, Kamis.
Ia menambahkan, konsolidasi pengadaan sudah diterapkan di negara maju. Namun pada praktiknya, para pengelola pengadaan seringkali terjebak untuk membuat banyak paket pengadaan. Padahal, semakin banyak paket yang dibuat maka risiko yang dihadapi juga akan semakin bertambah.
“Mari duduk sejenak sebelum menyusun RUP (rencana umum pengadaan). Menganalisis kebutuhan, memotret kekuatan para penyedia. Untuk strategi pengadaannya, mungkin bisa menggunakan lelang itemized, yaitu lelang satu kali untuk beberapa barang sekaligus yang sebidang ataupun sejenis, agar para penyedia itu tahu apa yang di butuhkan.” lanjutnya
Hal itu mengingat meningkatnya nilai belanja pemerintah melalui pengadaan, tuntutan transparansi penggunaan anggaran dan belum maksimalnya strategi pengadaan untuk menjawab permasalahan klasik pengadaan. Seperti terlambatnya penyerapan anggaran, kualitas rendah dan harga yang lebih mahal.
Yulianto juga menyampaikan, "probity advice: adalah untuk meningkatkan integritas pelayanan publik atas pengadaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menyampaikan ada tujuh kriteria pekerjaan yang perlu dilakukan Probity Advice. Diantaranya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas dan pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar manusia, serta tahapan Probity Advice itu sendiri dan tanggung jawab/wewenang Advisor. "Perlu menjadi catatan tidak semua paket pekerjaan dapat/layak diprobity," katanya.
Sekretaris Daerah, Dadi Budaeri menjelaskan, konsolidasi pengadaan ini untuk memodernisasi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
"Konsolidasi pengadaan merupakan salah satu strategi untuk pendekatan tambahan dalam rangka meningkatkan kinerja pengadaan suatu organisasi, dalam rangka memperkenalkan serta mendorong implementasi konsolidasi pengadaan secara luas," kata Dadi
Lebih lanjut Dadi meminta agar dalam penyusunan pemaketan pengadaan harus di rinci mulai dari Pra RKA dan RKA harus detil dan rinci. "Saya minta sejak penyusunan dari PRA RKA dan RKA harus rinci," katanya.
Acara tersebut dihadiri oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, Ketua beserta Kelompok Kerja ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota Tangerang.
Baca juga: Kemenag Tangsel Ajukan Permohonan Anggaran Untuk Pengawas
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018