Hingga Oktober, realisasi pajak daerah Kabupaten Lebak baru 58,28 persen

Realisasi pajak daerah di Kabupaten Lebak, Banten periode Januari sampai 10 Oktober 2024 mencapai 58,28 persen atau Rp114 miliar dari target yang ditentukan pemerintah setempat Rp197 miliar.

 

"Kita tetap optimis dengan bekerja keras agar realisasi pajak daerah itu bisa tercapai dengan waktu dua bulan ke depan," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lebak Dodi Irawan di Rangkasbitung, Lebak, Kamis.

 

Pemerintah daerah kini terus mengoptimalkan penerimaan pajak dari 11 jenis pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, pengambilan sarang burung walet, mineral bukan logam, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan bumi serta bangunan (PBB).

 

Untuk mencapai target pajak daerah, lanjut dia, pihaknya telah memanggil aparatur desa dan bagaimana mereka bisa mendongkrak pendapatan pajak.

Baca juga: Realisasi pendapatan pajak daerah di Lebak capai Rp110 miliar

 

Selain itu juga pemerintah daerah melakukan inovasi dengan lima pendekatan yakni pertama pendekatan relaksasi pajak dengan mengenal pengampunan pajak (Tax Amnesty), dan insentif pajak (Tax holiday).

 

Kedua, pendekatan masif dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi, ketiga penggunaan digitalisasi, keempat pendekatan kolaborasi dan melakukan monitoring dan evaluasi dengan rekonsiliasi bersama perangkat dinas yang memiliki kewenangan dan lainnya.

 

"Kami meyakini dengan lima pendekatan itu dipastikan target pajak daerah bisa membangun kesadaran untuk membayar kewajiban pajak daerah," katanya menjelaskan.

Baca juga: Pelayanan pembayaran pajak di Lebak, 100 persen gunakan digital

 

Menurut dia, semestinya pencapaian realisasi pajak daerah pada bulan Oktober 2024 itu di atas 50 persen, namun berbagai faktor antara lain faktor deflasi juga penyesuaian tarif pajak.

 

Oleh karena itu, pihaknya bekerja keras agar masyarakat wajib melunasi pembayaran pajak, karena manfaatnya untuk kepentingan pembangunan daerah, sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

 

Pihaknya juga melayani pembayaran pajak daerah dengan menggunakan digital melalui metode kode respons cepat atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

 

Selain QRIS juga menggunakan metode digital lain, seperti pembayaran melalui Virtual Account atau m-banking.

 

"Kami berharap sampai Desember mendatang bisa terealisasi pajak daerah Rp197 miliar itu," katanya.

Baca juga: Prestasi gemilang, UT raih Anugerah Wajib Pajak Kontributif 2023