PT PLN (Persero) mendukung langkah Pemerintah Indonesia dalam mengerek investasi sektor industri melalui penyediaan energi bersih. Pengembangan transmisi ketenagalistrikan menjadi kunci penting dalam mendorong transisi energi bersih.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani dalam keterangan resmi yang diterima media, Kamis mengatakan, Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target "Net Zero Emissions" (NZE) pada 2060 mendatang. Dalam mencapai target tersebut, Indonesia memiliki peluang dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dengan potensi mencapai 3.677 gigawatt (GW).
"Dibutuhkan sebuah perencanaan dan komitmen jangka panjang yang harus kita mulai. Itu baru potensi dan itu akan tetap menjadi potensi apalagi (jika) kita tidak melakukan sebuah kebijakan atau regulasi yang sifatnya perlu. Kita mendorong dan memberikan insentif," kata Rosan dalam diskusi "Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia", di Jakarta, Selasa.
Baca juga: PLN beberkan ambisi menuju "Net Zero Emissions" 2060
Rosan melanjutkan, pemanfaatan energi hijau kini menjadi salah satu poin penting dalam menjaring investasi termasuk sektor industri. Sejumlah negara umumnya mensyaratkan penggunaan energi bersih sebagai sumber energi utama ketika hendak berinvestasi di suatu negara.
Pemerintah Indonesia pun berencana mendorong pengembangan kawasan industri yang berbasis energi bersih. Untuk itu, potensi EBT yang ada di Indonesia perlu dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan energi bersih ke depannya.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan, PLN berkomitmen penuh mendukung upaya penyediaan dan pemanfaatan energi bersih di Indonesia.
"Energi listrik memegang peranan kunci dalam upaya mendorong perekonomian nasional. PLN pun siap mendukung upaya transisi energi dalam mencapai target NZE 2060 mendatang sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Darmawan.
Baca juga: Percepat pemanfaatan EBT, PLN gandeng Pupuk Indonesia dan ACWA Power
Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto mengatakan, transisi ke energi bersih membutuhkan transformasi besar, tidak hanya di sisi pembangkitan, namun juga di sisi transmisi.
"Kalau PLN tidak melakukan apa-apa, "business as usual" "output" karbon kita akan mencapai 1,5 miliar metrik ton CO2e, sehingga PLN perlu mendorong pengembangan transmisi untuk mengoptimalkan sumber-sumber energi hijau," kata Didi.
Didi menjelaskan bahwa banyak sumber daya energi bersih yang tersebar di Indonesia. Namun, karena lokasinya jauh dari pusat "demand" pemanfaatannya masih belum maksimal.
"Oleh karena itu, dibutuhkan infrastruktur transmisi yang bisa mengevakuasi daya tersebut kepada pusat-pusat "demand" listrik," papar Didi.
Didi menjelaskan, peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan nasional khususnya transmisi memerlukan dukungan pemerintah. Salah satu tantangan dalam mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan yaitu dari sisi keekonomian transmisi, di mana "Return on Investment" (ROI) pengembangan transmisi lebih rendah dibandingkan pembangkitan.
“Dalam proses transisi energi, diperlukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Sehingga, kolaborasi dengan berbagai stakeholder lokal maupun internasional perlu dijalin. Karena ini adalah proyek besar, perlu kolaborasi dari kebijakan, teknologi, inovasi hingga investasi,” pungkas Didi.
Baca juga: Dukung pertumbuhan ekonomi pertanian, PLN sosialisasikan "Electrifying Agriculture'
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani dalam keterangan resmi yang diterima media, Kamis mengatakan, Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target "Net Zero Emissions" (NZE) pada 2060 mendatang. Dalam mencapai target tersebut, Indonesia memiliki peluang dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dengan potensi mencapai 3.677 gigawatt (GW).
"Dibutuhkan sebuah perencanaan dan komitmen jangka panjang yang harus kita mulai. Itu baru potensi dan itu akan tetap menjadi potensi apalagi (jika) kita tidak melakukan sebuah kebijakan atau regulasi yang sifatnya perlu. Kita mendorong dan memberikan insentif," kata Rosan dalam diskusi "Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia", di Jakarta, Selasa.
Baca juga: PLN beberkan ambisi menuju "Net Zero Emissions" 2060
Rosan melanjutkan, pemanfaatan energi hijau kini menjadi salah satu poin penting dalam menjaring investasi termasuk sektor industri. Sejumlah negara umumnya mensyaratkan penggunaan energi bersih sebagai sumber energi utama ketika hendak berinvestasi di suatu negara.
Pemerintah Indonesia pun berencana mendorong pengembangan kawasan industri yang berbasis energi bersih. Untuk itu, potensi EBT yang ada di Indonesia perlu dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan energi bersih ke depannya.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan, PLN berkomitmen penuh mendukung upaya penyediaan dan pemanfaatan energi bersih di Indonesia.
"Energi listrik memegang peranan kunci dalam upaya mendorong perekonomian nasional. PLN pun siap mendukung upaya transisi energi dalam mencapai target NZE 2060 mendatang sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Darmawan.
Baca juga: Percepat pemanfaatan EBT, PLN gandeng Pupuk Indonesia dan ACWA Power
Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto mengatakan, transisi ke energi bersih membutuhkan transformasi besar, tidak hanya di sisi pembangkitan, namun juga di sisi transmisi.
"Kalau PLN tidak melakukan apa-apa, "business as usual" "output" karbon kita akan mencapai 1,5 miliar metrik ton CO2e, sehingga PLN perlu mendorong pengembangan transmisi untuk mengoptimalkan sumber-sumber energi hijau," kata Didi.
Didi menjelaskan bahwa banyak sumber daya energi bersih yang tersebar di Indonesia. Namun, karena lokasinya jauh dari pusat "demand" pemanfaatannya masih belum maksimal.
"Oleh karena itu, dibutuhkan infrastruktur transmisi yang bisa mengevakuasi daya tersebut kepada pusat-pusat "demand" listrik," papar Didi.
Didi menjelaskan, peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan nasional khususnya transmisi memerlukan dukungan pemerintah. Salah satu tantangan dalam mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan yaitu dari sisi keekonomian transmisi, di mana "Return on Investment" (ROI) pengembangan transmisi lebih rendah dibandingkan pembangkitan.
“Dalam proses transisi energi, diperlukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Sehingga, kolaborasi dengan berbagai stakeholder lokal maupun internasional perlu dijalin. Karena ini adalah proyek besar, perlu kolaborasi dari kebijakan, teknologi, inovasi hingga investasi,” pungkas Didi.
Baca juga: Dukung pertumbuhan ekonomi pertanian, PLN sosialisasikan "Electrifying Agriculture'
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024