Serang (Antara News Banten) - Gubernur Banten, Wahidin Halim mengaku optimistis target pembangunan pada triwulan pertama 2010 akan tercapai sesuai dengan yang sudah direncanakan.
“Pembangunan sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur saya genjot untuk membawa kemajuan masyarakat Banten," kata Gubernur Banten Wahidin Halim di Serang, Kamis.
Menurutnya, sejumlah program pembangunan seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terus digenjot agar pelansaan pada triwulan pertama bisa terealisasi sesuai target.
"Bidang kesehatan kita kan sedang berproses. Kesehatan gratis tidak berbenturan dengan UU Kesehatan yang ada, yang penting tujuannya nanti tercapai oleh warga Banten bisa dirasakan," katanya.
Kemudian, untuk infrastruktur yang sudah di anggarkan 1,3 Triliun, begitu pula Pendidikan. Ia meyakini dan optimistis program percepatan pembangunan akan sesuai target.
"Tidak ada kata pesimis dalam kamus saya," kata Wahidin usai menghadiri Upacara Pembukaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nuasantara (LATSITARDA) ke XXXVIII tahun 2018 di Banten.
Gubernur Banten menegaskan bahwa, program-program prioritas pembangunan yang dicanangkan merupakan awal bagi kemajuan Banten.
Gubernur Banten mengakui, dalam melaksanakan program pembangunan, realisasi anggaran triwulan pertama 2018 baru mencapai 12 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, dari target 15 persen APBD. Namun, Gubernur menilai keterlambatan itu merupakan hal yang wajar, karena pada tahun ini, terjadi perubahan sistem dalam administrasi pemerintahan Provinsi Banten.
"Tahun ini diterapkan sistem manajemen penganggaran dan pelaporan (Simral)," kata dia.
Gubernur Banten menambahkan, dalam penerapan sistem baru tersebut, para pegawai di lingkungan Pemprov Banten harus menyesuaikan diri dengan sistem baru tersebut.
Selain itu, menurut Wahidin,Pemprov Banten juga sedang melakukan perubahan sistem pembayaran. dari sistem tunai kepada sistem non tunai.
Perubahan sistem pembayaran tersebut juga tentunya membutuhkan penyesuaian. Baik adminitrasi maupun proses yang dilaksanakan oleh para pegawai Pemprov.
Gubernur menyayangkan munculnya sikap dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten yang mendorong opini seolah-olah gubernur tidak mampu melaksanakan tugasnya.
"Janganlah langsung memberikan opini kepada masyarakat, hanya ada keterlambatan sedikit, langsung membuat opini. Gubernur tidak bisa bekerja, bicara langsung saja ke saya," katanya.
Wahidin mengatakan, semua orang pasti tahu, bahwa dalam sebuah perubahan memerlukan proses.
"Kan kita dituntut untuk baik dan benar “Clean Goverment”," katanya.
Baca juga: Banten Prioritaskan Delapan Program Pembangunan 2019
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
“Pembangunan sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur saya genjot untuk membawa kemajuan masyarakat Banten," kata Gubernur Banten Wahidin Halim di Serang, Kamis.
Menurutnya, sejumlah program pembangunan seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terus digenjot agar pelansaan pada triwulan pertama bisa terealisasi sesuai target.
"Bidang kesehatan kita kan sedang berproses. Kesehatan gratis tidak berbenturan dengan UU Kesehatan yang ada, yang penting tujuannya nanti tercapai oleh warga Banten bisa dirasakan," katanya.
Kemudian, untuk infrastruktur yang sudah di anggarkan 1,3 Triliun, begitu pula Pendidikan. Ia meyakini dan optimistis program percepatan pembangunan akan sesuai target.
"Tidak ada kata pesimis dalam kamus saya," kata Wahidin usai menghadiri Upacara Pembukaan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nuasantara (LATSITARDA) ke XXXVIII tahun 2018 di Banten.
Gubernur Banten menegaskan bahwa, program-program prioritas pembangunan yang dicanangkan merupakan awal bagi kemajuan Banten.
Gubernur Banten mengakui, dalam melaksanakan program pembangunan, realisasi anggaran triwulan pertama 2018 baru mencapai 12 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, dari target 15 persen APBD. Namun, Gubernur menilai keterlambatan itu merupakan hal yang wajar, karena pada tahun ini, terjadi perubahan sistem dalam administrasi pemerintahan Provinsi Banten.
"Tahun ini diterapkan sistem manajemen penganggaran dan pelaporan (Simral)," kata dia.
Gubernur Banten menambahkan, dalam penerapan sistem baru tersebut, para pegawai di lingkungan Pemprov Banten harus menyesuaikan diri dengan sistem baru tersebut.
Selain itu, menurut Wahidin,Pemprov Banten juga sedang melakukan perubahan sistem pembayaran. dari sistem tunai kepada sistem non tunai.
Perubahan sistem pembayaran tersebut juga tentunya membutuhkan penyesuaian. Baik adminitrasi maupun proses yang dilaksanakan oleh para pegawai Pemprov.
Gubernur menyayangkan munculnya sikap dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten yang mendorong opini seolah-olah gubernur tidak mampu melaksanakan tugasnya.
"Janganlah langsung memberikan opini kepada masyarakat, hanya ada keterlambatan sedikit, langsung membuat opini. Gubernur tidak bisa bekerja, bicara langsung saja ke saya," katanya.
Wahidin mengatakan, semua orang pasti tahu, bahwa dalam sebuah perubahan memerlukan proses.
"Kan kita dituntut untuk baik dan benar “Clean Goverment”," katanya.
Baca juga: Banten Prioritaskan Delapan Program Pembangunan 2019
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018