Serang (Antara News Banten) - Pemeriintah Provinsi Banten merancang delapan program prioritas bidang pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2019 diantaranya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pangan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya di Serang, Selasa mengatakan, usulan awal dalam pra musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (Pra Musrenbang RKPD) Proviinsi Banten Tahun 2019, ada sekitar 127 program usulan yang masuk untuk delapan prioritas pembangunan. Delapan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2019 tersebut diantaranya bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pangan, pariwisata, sosial, ekonomi dan penataan kawasan Banten Lama.
''Usulan awal program prioritas itu masuk dalam 1.034 kegiatan dengan nilai anggaran mencapai Rp8,27 triliun untuk Tahun 2019. Namun setelah kita evaluasi nilainya turun menjadi sekitar Rp5,4 triliun dengan 907 kegiatan,"kata Hudaya pada Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 yang dibukan Gubernur Banten Wahidin Halim.
Menurutnya, usulan program RKPD Tahun 2019 akan ditetapkan pada Mei 2018 dan diharapkan semua pihak bisa mengawal usulan program prioritas Provinsi Banten Tahun 2019 tersebut agar bisa dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Banten.
'Kemungkinan kesanggupan anggaran yang dimilki untuk menjalankan program dan kegiatan itu dalam bentuk belanja langsung sekitar Rp4,3 triliun. Ujung-ujungnya kemungkinan sekitar Rp4,7 sampai Rp4,8 triliun,"kata Hudaya.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, program prioritas yang akan dilalksanakan pada 2019 di Provinsi Banten terutama program yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) 2017-2022, diantaranya persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi dan pariwisata. Bidang infrastrur tersebut diantaranya yang mendukung terhadap pembangunan pertanian, pariwisata, pendidikan dan lainnya.
''Prioritasnya kita selesaikan program sesuai RPJMD yang sudah kita sepakati bersama,"kata Wahidin.
Wahidin juga mengatakan, perencanaan yang telah disusun dari pemerintahan di tingkat desa hingga pemerintah provinsi terkadang tidak terealisasi dengan baik. Hal itu disebabkan kurangnya dukungan angggaran yang dimiliki pemeirntah daerah atau terdegradasi karena anggaran yang terbatas.
Untuk itu, Gubernur Banten menyampaikan perlu energi bersama untuk mengawal setiap perencanaan yang telah disusun. Dengan demikian kebijakan yang dibuat, didasarkan kepada perencanaan yang matang dan berasal dari tingkat paling bawah.
Ia mengatakan, terdapat beberapa sektor penting yang masih mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sektor penting tersebut diantaranya persoalan kemiskinan, pelayanan kesehatan pendidikan, infrastruktur dan pariwisata.
Sekertaris Daerah Provinsi Banten Ranta Soeharta mengatakan, Musrenbang merupakan tahapan perencanaan partisipasif pembangunan. Pemeritnah daerah berharap adanya masukan dan saran dari ''stakeholder'' di Banten dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil.
''Melalui kegiatan ini akan dihasilkan kesepakatan bersama tentang isu strategis untuk pembangunan tahun 2019. Dengan demikian pemerintah akan mampu menjadikan skala prioritas pembangunan yang bisa dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang,"kata Ranta.
Baca juga: Gubernur Banten Berjanji Tingkatkan Sarana Pendidikan
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya di Serang, Selasa mengatakan, usulan awal dalam pra musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (Pra Musrenbang RKPD) Proviinsi Banten Tahun 2019, ada sekitar 127 program usulan yang masuk untuk delapan prioritas pembangunan. Delapan prioritas pembangunan Provinsi Banten Tahun 2019 tersebut diantaranya bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pangan, pariwisata, sosial, ekonomi dan penataan kawasan Banten Lama.
''Usulan awal program prioritas itu masuk dalam 1.034 kegiatan dengan nilai anggaran mencapai Rp8,27 triliun untuk Tahun 2019. Namun setelah kita evaluasi nilainya turun menjadi sekitar Rp5,4 triliun dengan 907 kegiatan,"kata Hudaya pada Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 yang dibukan Gubernur Banten Wahidin Halim.
Menurutnya, usulan program RKPD Tahun 2019 akan ditetapkan pada Mei 2018 dan diharapkan semua pihak bisa mengawal usulan program prioritas Provinsi Banten Tahun 2019 tersebut agar bisa dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Banten.
'Kemungkinan kesanggupan anggaran yang dimilki untuk menjalankan program dan kegiatan itu dalam bentuk belanja langsung sekitar Rp4,3 triliun. Ujung-ujungnya kemungkinan sekitar Rp4,7 sampai Rp4,8 triliun,"kata Hudaya.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, program prioritas yang akan dilalksanakan pada 2019 di Provinsi Banten terutama program yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) 2017-2022, diantaranya persoalan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi dan pariwisata. Bidang infrastrur tersebut diantaranya yang mendukung terhadap pembangunan pertanian, pariwisata, pendidikan dan lainnya.
''Prioritasnya kita selesaikan program sesuai RPJMD yang sudah kita sepakati bersama,"kata Wahidin.
Wahidin juga mengatakan, perencanaan yang telah disusun dari pemerintahan di tingkat desa hingga pemerintah provinsi terkadang tidak terealisasi dengan baik. Hal itu disebabkan kurangnya dukungan angggaran yang dimiliki pemeirntah daerah atau terdegradasi karena anggaran yang terbatas.
Untuk itu, Gubernur Banten menyampaikan perlu energi bersama untuk mengawal setiap perencanaan yang telah disusun. Dengan demikian kebijakan yang dibuat, didasarkan kepada perencanaan yang matang dan berasal dari tingkat paling bawah.
Ia mengatakan, terdapat beberapa sektor penting yang masih mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sektor penting tersebut diantaranya persoalan kemiskinan, pelayanan kesehatan pendidikan, infrastruktur dan pariwisata.
Sekertaris Daerah Provinsi Banten Ranta Soeharta mengatakan, Musrenbang merupakan tahapan perencanaan partisipasif pembangunan. Pemeritnah daerah berharap adanya masukan dan saran dari ''stakeholder'' di Banten dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil.
''Melalui kegiatan ini akan dihasilkan kesepakatan bersama tentang isu strategis untuk pembangunan tahun 2019. Dengan demikian pemerintah akan mampu menjadikan skala prioritas pembangunan yang bisa dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang,"kata Ranta.
Baca juga: Gubernur Banten Berjanji Tingkatkan Sarana Pendidikan
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018