Serang (Antara News Banten) - Ombudsman Banten menerima pengaduan masyarkaat terkait hambatan yang dihadapi siswa dalam pelasksanaan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2017/2018 seperti adanya pungutan dan syarat lain yang memberatkan peserta ujian nasional.
Koordinator Pemeriksaan Laporan Ombudsman Banten, Harry Widiarsa di Serang, Senin mengatakan pihaknya meminta semua pihak, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan kabupaten/kota untuk memberikan sosialisasi kepada satuan sekolah agar tidak ada pungutan atau biaya penyelenggaraan ujian yang dibebankan kepada orang tua siswa.
"Pemerintah di masing-masing daerah mulai provinsi atau kabupaten/kota harus memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang masih meminta pungutan,"katanya.
Ia mengatakan, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya masih banyak sekolah didearah selatan seperti Lebak, Pandelang dan utara Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang melakukan pungutan.
"Yang sudah-sudah banyak laporan dan temuan sekolah di pelosok itu masih ada saja pungutan dengan dalih atau alasan bahwa biaya itu sudah menjadi kesepakatan komite sekolah,"kata Harry.
Lebih parah lagi, kata Harry, ada sekolah yang terang-terangan mengancam siswa dan orang tuanya, jika tidak melunasi sisa tunggakan SPP atau biaya lainnya, maka dilarang ikut ujian.
"Saya pernah datangi ke sekolah itu di daerah utara Banten dan di Kabupaten Serang. Menurut pengakuan pihak sekolah, ancaman tidak boleh UN, hanya `gertak sambal` saja, agar sisa tunggakannya dilunasi. Ini kan aneh, masa siswa mau ujian diancam,"katanya.
Pada pelaksanaan UN tahun ajaran 2017/2018, Ombusman Banten sudah mempersiapkan diri melakukan monitoring dan sosialisasi kepada kabupaten/kota, akan pentingnya kenyamanan siswa dalam mengikuti ujian.
"Kami sudah dapat juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis) pelaksanaan UN dari Ombudsman Pusat. Bahkan kami membuka nomor aduan 24 jam. Silahkan saja sipapun yang mendapatkan keluhan atas pungutan atau masyarakat yang mendapatkan informasi, masih ada sekolah yang memberatkan dan mengancam siswa lagi, bisa kirim SMS ke nomor Ombudsman Banten 087709800057 atau Hotline Ombudsman Pusat 137,"kata dia.
Sementara itu pelaksanaan ujian nasional berbasis computer (UNBK) hari pertama pada jenjang pendidikan SMK di Provinsi Banten berjalan lancar atau tanpa hambatan dari sisi teknis.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan (Dindikbud) Banten, E. Kosasih Samanhudi mengatakan, ujian nasional (UN) merupakan kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu kepada standar kompetensi kelulusan.
``Ujian nasional Tahun 2018 dilaksanakan dengan menggunakan dua metode; pertama ujian nasional berbasis computer (UNBK), sebagai media untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya,"kata Kosasih.
Metode kedua, kata Kosasih, ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) dengan menggunakan naskah soal dan lembar jawaban ujian nasional berbasis kertas dan menggunakan pensil.
Engkos mengatakan, UNBK SMK di Banten hari pertama ada 22 laporan yang masuk ke tim bantuan teknis (helpdesk) tingkat provinsi dari delapan kabupaten/kota. Laporan tersebut terkait permasalahan teknis yang disebabkan "human error" dan perangkat yang kurang baik yang dimiliki oleh sekolah.
"Namun, semuanya segera diselesaikan sehingga tidak mengganggu keberlangsungan UNBK," kata Engkos.
Selain persoalan "human error" dan perangkat milik sekolah yang kurang memadai, kata Engkos, di Kecamatan Tigaraksa ada empat sekolah yang terlambat mengikuti UNBK disebabkan padamnya aliran listrik. Namun setelah dilakukan komunikasi tim "helpdesk" sekolah dan Kabupaten Tangerang, persoalan listrik tersebut segera diselesaikan.
"Artinya secara garis besar, UNBK hari pertama di Banten berjalan lancar," kata Engkos.
Menurutnya, untuk pelaksanaan UNBK tersebut pihaknya melalui tim `helpdesk` menyiapkan sebanyak 1.660 server. Dari jumlah tersebut 1.384 server yang digunakan sedangkan sisanya adalah server cadangan. Sedangkan peserta UNBK SMK yang terdaftar sebelumnya sebanyak 79.199 siswa SMK se-Provinsi Banten.
Baca juga: Pemprov Banten Harus Realisasikan Sekolah Gratis
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
Koordinator Pemeriksaan Laporan Ombudsman Banten, Harry Widiarsa di Serang, Senin mengatakan pihaknya meminta semua pihak, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan kabupaten/kota untuk memberikan sosialisasi kepada satuan sekolah agar tidak ada pungutan atau biaya penyelenggaraan ujian yang dibebankan kepada orang tua siswa.
"Pemerintah di masing-masing daerah mulai provinsi atau kabupaten/kota harus memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang masih meminta pungutan,"katanya.
Ia mengatakan, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya masih banyak sekolah didearah selatan seperti Lebak, Pandelang dan utara Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Serang melakukan pungutan.
"Yang sudah-sudah banyak laporan dan temuan sekolah di pelosok itu masih ada saja pungutan dengan dalih atau alasan bahwa biaya itu sudah menjadi kesepakatan komite sekolah,"kata Harry.
Lebih parah lagi, kata Harry, ada sekolah yang terang-terangan mengancam siswa dan orang tuanya, jika tidak melunasi sisa tunggakan SPP atau biaya lainnya, maka dilarang ikut ujian.
"Saya pernah datangi ke sekolah itu di daerah utara Banten dan di Kabupaten Serang. Menurut pengakuan pihak sekolah, ancaman tidak boleh UN, hanya `gertak sambal` saja, agar sisa tunggakannya dilunasi. Ini kan aneh, masa siswa mau ujian diancam,"katanya.
Pada pelaksanaan UN tahun ajaran 2017/2018, Ombusman Banten sudah mempersiapkan diri melakukan monitoring dan sosialisasi kepada kabupaten/kota, akan pentingnya kenyamanan siswa dalam mengikuti ujian.
"Kami sudah dapat juklak (petunjuk pelaksana) dan juknis (petunjuk teknis) pelaksanaan UN dari Ombudsman Pusat. Bahkan kami membuka nomor aduan 24 jam. Silahkan saja sipapun yang mendapatkan keluhan atas pungutan atau masyarakat yang mendapatkan informasi, masih ada sekolah yang memberatkan dan mengancam siswa lagi, bisa kirim SMS ke nomor Ombudsman Banten 087709800057 atau Hotline Ombudsman Pusat 137,"kata dia.
Sementara itu pelaksanaan ujian nasional berbasis computer (UNBK) hari pertama pada jenjang pendidikan SMK di Provinsi Banten berjalan lancar atau tanpa hambatan dari sisi teknis.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan (Dindikbud) Banten, E. Kosasih Samanhudi mengatakan, ujian nasional (UN) merupakan kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu kepada standar kompetensi kelulusan.
``Ujian nasional Tahun 2018 dilaksanakan dengan menggunakan dua metode; pertama ujian nasional berbasis computer (UNBK), sebagai media untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya,"kata Kosasih.
Metode kedua, kata Kosasih, ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP) dengan menggunakan naskah soal dan lembar jawaban ujian nasional berbasis kertas dan menggunakan pensil.
Engkos mengatakan, UNBK SMK di Banten hari pertama ada 22 laporan yang masuk ke tim bantuan teknis (helpdesk) tingkat provinsi dari delapan kabupaten/kota. Laporan tersebut terkait permasalahan teknis yang disebabkan "human error" dan perangkat yang kurang baik yang dimiliki oleh sekolah.
"Namun, semuanya segera diselesaikan sehingga tidak mengganggu keberlangsungan UNBK," kata Engkos.
Selain persoalan "human error" dan perangkat milik sekolah yang kurang memadai, kata Engkos, di Kecamatan Tigaraksa ada empat sekolah yang terlambat mengikuti UNBK disebabkan padamnya aliran listrik. Namun setelah dilakukan komunikasi tim "helpdesk" sekolah dan Kabupaten Tangerang, persoalan listrik tersebut segera diselesaikan.
"Artinya secara garis besar, UNBK hari pertama di Banten berjalan lancar," kata Engkos.
Menurutnya, untuk pelaksanaan UNBK tersebut pihaknya melalui tim `helpdesk` menyiapkan sebanyak 1.660 server. Dari jumlah tersebut 1.384 server yang digunakan sedangkan sisanya adalah server cadangan. Sedangkan peserta UNBK SMK yang terdaftar sebelumnya sebanyak 79.199 siswa SMK se-Provinsi Banten.
Baca juga: Pemprov Banten Harus Realisasikan Sekolah Gratis
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018