Lebak (Antara News Banten) - Pemerintah Provinsi Banten yang menjanjikan sekolah gratis pada jenjang SMA/SMK harus merealisasikan dan membuktikannya sehingga tidak menjadikan dagangan retorika politis saja.
"Kami saat ini bingung adanya pernyataan sekolah gratis karena dana bantuan operasional sekolah tidak mencukupi," kata Kepala SMAN 1 Cikulur, Kabupaten Lebak Mumu Chaerul Mufti, di Lebak, Senin.
Pembebasan biaya pendidikan sekolah gratis yang diluncurkan Gubernur Banten Wahidin Halim hingga kini belum jelas, sebab sekolah belum menerima peraturan gubernur (pergub) maupun surat edaran tentang sekolah gratis itu.
Akibat pernyataan sekolah gratis berdampak bagi pihak sekolah tidak kondusif dan dilematis bagi pengelola sekolah.
Apabila sekolah menerapkan iuran partisipasi pendidikan kepada orang tua disalahkan, dan jika tidak melakukan tentu berdampak terhadap KBM, katanya lagi.
Padahal pendidikan itu tentu tidak lepas dengan dukungan dana yang diperlukan. Karena itu, pihaknya mendesak Pemprov Banten dapat merealisasikan sekolah gratis tersebut.
"Kami sebagai pengelola sekolah tentu mendukung sekolah gratis jika penyaluran dana BOS memenuhi kebutuhan sekolah," katanya menjelaskan.
Menurut dia, minimal biaya pendidikan untuk per siswa di Kabupaten sebesar Rp4,5 juta per tahun.
Sedangkan, biaya pendidikan yang dikucurkan pemerintah pusat melalui bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp1,4 juta dan BOS daerah Rp1,1 juta.
Penyaluran dana BOS itu sebesar Rp2,5 juta tentu kurang dibandingkan kebutuhan Rp4,5 juta.
Biaya pendidikan di Kabupaten Lebak juga bervariasi kemungkinan untuk SMAN 1 dan SMAN 3 Rangkasbitung bisa mencapai Rp6 juta per tahun.
Kekurangan dana pendidikan itu, terpaksa pihak sekolah masih memerlukan partisipasi orang tua siswa.
"Kami bisa menggratiskan biaya pendidikan jika BOSDA itu dikucurkan sebesar Rp2,1 juta," katanya pula.
Kepala SMAN 1 Warunggunung, Kabupaten Lebak Tuti Tuarsih mengatakan pihaknya hingga kini masih membutuhkan dana partisipasi pendidikan dari orang tua murid, sebab dana BOS yang dikucurkan pemerintah masih kekurangan.
Namun, pihaknya tidak mewajibkan bagi siswa dari kalangan keluarga miskin.
"Kami masih membutuhkan dana partisipasi orang tua karena nilai bantuan BOS masih kekurangan," katanya lagi.
Mantan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lebak Hasan Alaydrus mengatakan pihaknya meminta pemerintah agar mengkaji terlebih dahulu penerapan sekolah gratis melalui dana BOS.
Selama ini, penerapan sekolah gratis tidak efektif dan tidak menyelesaikan masalah penuntasan wajib belajar pendidikan selama 12 tahun.
Selain itu, menurutnya, pendidikan digratiskan dengan tidak memandang apakah mereka anak dari keluarga kaya maupun miskin.
Dengan begitu, kata dia, pendidikan dinilai tidak adil sebab seluruh siswa dipukul rata gratis, meskipun terdapat anak pejabat maupun pengusaha.
"Saya kira tidak lucu jika anak pengusaha digratiskan dan pendidikan tak adil juga kurang mendidik masyarakat," katanya pula.
Ia mengatakan, lebih baik penggunaan BOS diutamakan bagi siswa miskin untuk membeli keperluan perlengkapan sekolah, seperti pakaian seragam, buku, sepatu, pulpen, biaya transportasi dari rumah ke sekolah, dan biaya kegiatan belajar mengajar.
Apalagi, lokasi sekolah di pelosok desa terpencil di Kabupaten Lebak mereka pergi ke sekolah harus menempuh jarak tempuh mencapai tujuh sampai 10 kilometer dengan menggunakan angkutan ojek atau kendaraan umum.
Karena itu, kata dia, banyak anak-anak dari keluarga miskin putus sekolah karena kesulitan biaya transportasi tersebut.
"Saya sangat setuju dana BOS untuk siswa miskin saja, dan saya mendukung jika sekolah menerapkan subsidi silang dari anak orang kaya ke anak tidak mampu untuk mencegah putus sekolah," ujarnya lagi.
Gunawan, siswa SMKN 1 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak mengaku dirinya termasuk salah satu siswa kurang mampu secara ekonomi karena orang tuanya sebagai asisten rumah tangga, namun hingga kini tetap masih membayar dana SPP bulanan.
"Kami berharap pemerintah harus merealisasikan sekolah gratis, sehingga bisa meringankan beban ekonomi orang tua," katanya pula.
Baca juga: KPK Minta Kepsek SMA/ SMK Sampaikan LHKPN
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Kami saat ini bingung adanya pernyataan sekolah gratis karena dana bantuan operasional sekolah tidak mencukupi," kata Kepala SMAN 1 Cikulur, Kabupaten Lebak Mumu Chaerul Mufti, di Lebak, Senin.
Pembebasan biaya pendidikan sekolah gratis yang diluncurkan Gubernur Banten Wahidin Halim hingga kini belum jelas, sebab sekolah belum menerima peraturan gubernur (pergub) maupun surat edaran tentang sekolah gratis itu.
Akibat pernyataan sekolah gratis berdampak bagi pihak sekolah tidak kondusif dan dilematis bagi pengelola sekolah.
Apabila sekolah menerapkan iuran partisipasi pendidikan kepada orang tua disalahkan, dan jika tidak melakukan tentu berdampak terhadap KBM, katanya lagi.
Padahal pendidikan itu tentu tidak lepas dengan dukungan dana yang diperlukan. Karena itu, pihaknya mendesak Pemprov Banten dapat merealisasikan sekolah gratis tersebut.
"Kami sebagai pengelola sekolah tentu mendukung sekolah gratis jika penyaluran dana BOS memenuhi kebutuhan sekolah," katanya menjelaskan.
Menurut dia, minimal biaya pendidikan untuk per siswa di Kabupaten sebesar Rp4,5 juta per tahun.
Sedangkan, biaya pendidikan yang dikucurkan pemerintah pusat melalui bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp1,4 juta dan BOS daerah Rp1,1 juta.
Penyaluran dana BOS itu sebesar Rp2,5 juta tentu kurang dibandingkan kebutuhan Rp4,5 juta.
Biaya pendidikan di Kabupaten Lebak juga bervariasi kemungkinan untuk SMAN 1 dan SMAN 3 Rangkasbitung bisa mencapai Rp6 juta per tahun.
Kekurangan dana pendidikan itu, terpaksa pihak sekolah masih memerlukan partisipasi orang tua siswa.
"Kami bisa menggratiskan biaya pendidikan jika BOSDA itu dikucurkan sebesar Rp2,1 juta," katanya pula.
Kepala SMAN 1 Warunggunung, Kabupaten Lebak Tuti Tuarsih mengatakan pihaknya hingga kini masih membutuhkan dana partisipasi pendidikan dari orang tua murid, sebab dana BOS yang dikucurkan pemerintah masih kekurangan.
Namun, pihaknya tidak mewajibkan bagi siswa dari kalangan keluarga miskin.
"Kami masih membutuhkan dana partisipasi orang tua karena nilai bantuan BOS masih kekurangan," katanya lagi.
Mantan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lebak Hasan Alaydrus mengatakan pihaknya meminta pemerintah agar mengkaji terlebih dahulu penerapan sekolah gratis melalui dana BOS.
Selama ini, penerapan sekolah gratis tidak efektif dan tidak menyelesaikan masalah penuntasan wajib belajar pendidikan selama 12 tahun.
Selain itu, menurutnya, pendidikan digratiskan dengan tidak memandang apakah mereka anak dari keluarga kaya maupun miskin.
Dengan begitu, kata dia, pendidikan dinilai tidak adil sebab seluruh siswa dipukul rata gratis, meskipun terdapat anak pejabat maupun pengusaha.
"Saya kira tidak lucu jika anak pengusaha digratiskan dan pendidikan tak adil juga kurang mendidik masyarakat," katanya pula.
Ia mengatakan, lebih baik penggunaan BOS diutamakan bagi siswa miskin untuk membeli keperluan perlengkapan sekolah, seperti pakaian seragam, buku, sepatu, pulpen, biaya transportasi dari rumah ke sekolah, dan biaya kegiatan belajar mengajar.
Apalagi, lokasi sekolah di pelosok desa terpencil di Kabupaten Lebak mereka pergi ke sekolah harus menempuh jarak tempuh mencapai tujuh sampai 10 kilometer dengan menggunakan angkutan ojek atau kendaraan umum.
Karena itu, kata dia, banyak anak-anak dari keluarga miskin putus sekolah karena kesulitan biaya transportasi tersebut.
"Saya sangat setuju dana BOS untuk siswa miskin saja, dan saya mendukung jika sekolah menerapkan subsidi silang dari anak orang kaya ke anak tidak mampu untuk mencegah putus sekolah," ujarnya lagi.
Gunawan, siswa SMKN 1 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak mengaku dirinya termasuk salah satu siswa kurang mampu secara ekonomi karena orang tuanya sebagai asisten rumah tangga, namun hingga kini tetap masih membayar dana SPP bulanan.
"Kami berharap pemerintah harus merealisasikan sekolah gratis, sehingga bisa meringankan beban ekonomi orang tua," katanya pula.
Baca juga: KPK Minta Kepsek SMA/ SMK Sampaikan LHKPN
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018