Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten mengatakan pihaknya tengah mencari solusi guna meningkatkan penyerapan pupuk bersubsidi di kios penyalur di wilayahnya.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid ditemui di Serang, Selasa mengatakan pihaknya tengah meminta keterangan mengenai kios penyalur pupuk melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten.
”Kalau kios penyalur dengan si petani yang biasanya budaya bayar panen. Kita membutuhkan sebuah solusi yang mampu juga modal di kios pengecer” ujar Agus.
Agus mengatakan jika kios pengecer menunggu bayar panen, ia tidak memiliki modal bergerak.
Sementara ini, Agus masih melakukan pengecekan terhadap mekanisme penyerapan pupuk subsidi yang sedang berlangsung.
“Tapi secara keseluruhan tidak mengganggu kepada angka penyerapan pupuk yang ada, kalau itu hanya sebagian kecil yang tidak ada,” kata dia.
Baca juga: Ombudsman Banten sebut rendahnya serapan pupuk karena NIK-iPubers tak padan
Selain itu, Agus menantikan jika penyerapan di kios pupuk bisa dikerjasamakan dengan BUMDes.
“Ketika nanti di situ gimana inisiasi di tingkat desa, cara menyikapi bersama dengan para petani dan juga petugas di lapangan, itu sangat mungkin apakah dengan BUMDes sangat dimungkinkan,” ujar dia.
Agus mengatakan hingga saat ini, target panen raya tahun ini cukup tinggi seperti potensi panen padi sekitar dua juta ton beras, dan target di peringkat delapan secara nasional.
Panen padi tersebut, menurut dia akan mulai pada Agustus dan mencapai puncaknya pada September.
Baca juga: Persediaan pupuk bersubsidi di Lebak cukup untuk musim tanam 2024
Sebelumnya, Ombudsman Provinsi Banten mengatakan rendahnya serapan pupuk bersubsidi lantaran ada kendala pemadanan NIK dan sistem IPubers Kementerian Pertanian.
Kepala Perwakilan Ombudsman Banten Fadli Afriadi mengatakan hal tersebut juga yang menimbulkan adanya isu pupuk kosong, karena pemilik kios menolak bukan karena pupuknya tidak ada, melainkan petani tersebut tidak ada dalam daftar penerima.
Sementara, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan kios-kios pupuk yang bermasalah harus ditutup dan dicabut izinnya.
Pihaknya masih menginventarisir masalah petani yang sulit mendapatkan pupuk bersubsidi di kios-kios tersebut. Sebab itu adalah hak dan fasilitas bagi petani.
Baca juga: Serapan pupuk subsidi di Kota Serang masih rendah
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid ditemui di Serang, Selasa mengatakan pihaknya tengah meminta keterangan mengenai kios penyalur pupuk melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Banten.
”Kalau kios penyalur dengan si petani yang biasanya budaya bayar panen. Kita membutuhkan sebuah solusi yang mampu juga modal di kios pengecer” ujar Agus.
Agus mengatakan jika kios pengecer menunggu bayar panen, ia tidak memiliki modal bergerak.
Sementara ini, Agus masih melakukan pengecekan terhadap mekanisme penyerapan pupuk subsidi yang sedang berlangsung.
“Tapi secara keseluruhan tidak mengganggu kepada angka penyerapan pupuk yang ada, kalau itu hanya sebagian kecil yang tidak ada,” kata dia.
Baca juga: Ombudsman Banten sebut rendahnya serapan pupuk karena NIK-iPubers tak padan
Selain itu, Agus menantikan jika penyerapan di kios pupuk bisa dikerjasamakan dengan BUMDes.
“Ketika nanti di situ gimana inisiasi di tingkat desa, cara menyikapi bersama dengan para petani dan juga petugas di lapangan, itu sangat mungkin apakah dengan BUMDes sangat dimungkinkan,” ujar dia.
Agus mengatakan hingga saat ini, target panen raya tahun ini cukup tinggi seperti potensi panen padi sekitar dua juta ton beras, dan target di peringkat delapan secara nasional.
Panen padi tersebut, menurut dia akan mulai pada Agustus dan mencapai puncaknya pada September.
Baca juga: Persediaan pupuk bersubsidi di Lebak cukup untuk musim tanam 2024
Sebelumnya, Ombudsman Provinsi Banten mengatakan rendahnya serapan pupuk bersubsidi lantaran ada kendala pemadanan NIK dan sistem IPubers Kementerian Pertanian.
Kepala Perwakilan Ombudsman Banten Fadli Afriadi mengatakan hal tersebut juga yang menimbulkan adanya isu pupuk kosong, karena pemilik kios menolak bukan karena pupuknya tidak ada, melainkan petani tersebut tidak ada dalam daftar penerima.
Sementara, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan kios-kios pupuk yang bermasalah harus ditutup dan dicabut izinnya.
Pihaknya masih menginventarisir masalah petani yang sulit mendapatkan pupuk bersubsidi di kios-kios tersebut. Sebab itu adalah hak dan fasilitas bagi petani.
Baca juga: Serapan pupuk subsidi di Kota Serang masih rendah
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024