DPRD Banten Dan Tim Ahli Bahas Kemiskinan

Serang (Antaranews Banten) - Komisi V DPRD Banten bersama tim ahli dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung membahas persoalan penanganan kemiskinan di Banten.

Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan di Serang, Senin mengatakan, Pemprov Banten sudah mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengentaskan kemiskinan. Namun demikian, komitmen yang tinggi itu harus didukung dengan program yang efektif.

"Penanggulangan kemiskinan tidak lepas dari tanggungjawab sosial masyarakat, dalam teorinya disebut juga kesetiakawanan sosial," kata Fitron Nur Ikhsan usai pertemuan tersebut di ruang rapat komisi V DPRD Banten.

Fitron mencontohkan pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Ia menilai, program itu jangan sampai menghilangkan peran serta masyarakat.

"Pola gotong-royong harus diterapkan. Dalam hal ini kita bantu yang miskin dan yang kaya ikut bantu dengan subsidi silang. Itulah mengapa kita mendorong pemprov untuk mengkaji ulang program pendidikan gratis," katanya.

Menurut Fitron, program kedua adalah penanggulangan kemiskinan dalam hal akses terhadap perumahan. Dalam hal ini lingkungan harus ikut membantu dalam kebutuhan rumah bagi warga kurang mampu.

"Jadi jangan buat mereka serasa dimanjakan. Karena salah satu indikator kemiskinan itu kan nggak punya tempat tinggal layak. Makanya kita bangun lewat stimulus anggaran dan masyarakat lingkungan sekitar juga ngga tinggal diam harus ikut berpartisipasi," kata Fitron.

Anggota Komisi V DPRD Banten Sri Hartati menilai Pemprov Banten masih setengah hati dalam menanggulangi masalah kemiskinan.

Menurut Sri, salah satu indikator belum seriusnya Pemprov Banten dalam mengatasi masalah kemiskinan, bisa terlihat dari fakta hanya ada satu panti sosial.

Pihaknya menilai dengan gambaran seperti itu, Pemprov Banten yang memiliki APBD besar belum dapat mengentaskan kemiskinan.

"Jadi terkesan setengah hati. OPD (Organisasi Perangkat Daerah) juga susah diajak ngobrolnya," kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Menurut Sri, Komisi V DPRD Banten mempunyai niatan tulus dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, pihaknya mengajak OPD terkait seperti Dinas Sosial menyiapkan program yang baik dalam pengentasan kemiskinan dan DPRD bisa membantu dalam penganggarannya.

Sementara Ketua Unit Kajian Kemiskinan STKS Bandung Aep Rusmana menilai, program Pemprov Banten dalam menanggulangi kemiskinan sudah bagus. Namun demikian, pihaknya menilai program tersebut perlu 'maintanance'.

"Jadi ke depan kemiskinan yang tadinya sudah sedikit harus jadi nol. Salah satunya bagaimana ada peraturan yang membuat angka kemiskinan jadi 'zero'," kata Aep.

Menurut dia, dalam pengentaskan kemsikinan diperlukan strategi. Salah satunya sesuai dengan prinsip yakni perlu adanya partisipasi dari komunitas.

"Kemiskinan itu bukan dari individu saja tapi juga lingkungan dan struktur yang ada. Dan partisipasi itu jadi penekan kita untuk zero kemiskinan," kata Aep.

Menurut dia, langkah ke depan, diperlukan adanya program yang terakselerasi dengan data kemiskinan yang ada di Banten untuk dijadikan acuan. Sehingga penanganan kemiskinan akan lebih terarah dan hasilnya akan efektif.