Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus memperluas pemasaran produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lewat platform Pasar Digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PaDI UMKM).
"Sebagaimana kita ketahui bersama UMKM sebagai produk dalam negeri, maka Kementerian BUMN tentu akan terus memperluas pemasaran sebagai meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja," ujar Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Wahyu Setiawan, di Tangerang, Banten, Jumat.
Ia menyebutkan, upaya perluasan pemasaran produk UMKM lokal melalui platform PaDI ini merupakan salah satu bagian dari komitmen BUMN melalui amanat Perpres tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri.
"Jadi di dalam perpres itu salah satunya mengamanatkan kementerian untuk memberdayakan BUMN dalam rangka untuk peningkatan UMKM," ujarnya pula.
Dia mengatakan, melalui program PaDI yang sudah dicanangkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, agar BUMN bisa melibatkan dan mempermudah UMKM dalam berbelanja.
Baca juga: 31 ribu pelaku UMKM Jabodetabek-Banten aktif di PaDI
Wahyu juga mengungkapkan bahwa platform PaDI UMKM ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
"Maka ini jadi landasan bagi teman-teman BUMN untuk menopang ekonomi Indonesia khususnya di sektor UMKM. Dan selama ini sudah banyak sekali kebijakan yang wujud nyata untuk pengembangan sektor UMKM tersebut," ujarnya pula.
Sejauh ini, atas upaya Kementerian BUMN dalam memperluas pemasaran produk dalam negeri atau UMKM melalui platform PaDI UMKM) menghasilkan tren positif. Nilai transaksi selama periode tahun 2023 tercatat mencapai Rp909 triliun.
"Kami melihat transaksi belanja UMKM atas produk dalam negeri ini telah mengalami kemajuan, hal ini terlihat dari hasil transaksi tahun 2023 dengan meningkat 65,4 persen dibanding tahun 2022. Dimana dari nilai Rp506 triliun menjadi Rp909 triliun," katanya pula.
Baca juga: Nilai transaksi pasar digital PaDI UMKM tembus Rp909 triliun
Transaksi yang tercatat pada platform tersebut terdiri dari Business to Business (B2B) dan ritel serta e-Procurement atau e-Proc (pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik) dari masing-masing BUMN.
Menurut dia lagi, selama periode tahun 2023, jumlah total transaksi yang tercatat meningkat 65,4 persen dibandingkan dengan nilai transaksi tahun sebelumnya. Sementara transaksi pada tahun 2023 yang terjadi di PaDI UMKM sebesar Rp909 triliun.
"Kepatuhan BUMN dalam melaporkan belanja melalui platform PaDI ini terus mengalami peningkatan, pada awal tahun 2023 melalui pelaporan seluruh BUMN hingga akhir tahun 2023 sudah tercatat hingga 78 perusahaan yang melaporkan belanja PBN-nya," kata dia pula.
Baca juga: 58.692 UMKM di Kota Tangerang telah miliki Nomor Induk Berusaha
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
"Sebagaimana kita ketahui bersama UMKM sebagai produk dalam negeri, maka Kementerian BUMN tentu akan terus memperluas pemasaran sebagai meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja," ujar Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Implementasi Kebijakan Strategis Wahyu Setiawan, di Tangerang, Banten, Jumat.
Ia menyebutkan, upaya perluasan pemasaran produk UMKM lokal melalui platform PaDI ini merupakan salah satu bagian dari komitmen BUMN melalui amanat Perpres tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri.
"Jadi di dalam perpres itu salah satunya mengamanatkan kementerian untuk memberdayakan BUMN dalam rangka untuk peningkatan UMKM," ujarnya pula.
Dia mengatakan, melalui program PaDI yang sudah dicanangkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, agar BUMN bisa melibatkan dan mempermudah UMKM dalam berbelanja.
Baca juga: 31 ribu pelaku UMKM Jabodetabek-Banten aktif di PaDI
Wahyu juga mengungkapkan bahwa platform PaDI UMKM ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
"Maka ini jadi landasan bagi teman-teman BUMN untuk menopang ekonomi Indonesia khususnya di sektor UMKM. Dan selama ini sudah banyak sekali kebijakan yang wujud nyata untuk pengembangan sektor UMKM tersebut," ujarnya pula.
Sejauh ini, atas upaya Kementerian BUMN dalam memperluas pemasaran produk dalam negeri atau UMKM melalui platform PaDI UMKM) menghasilkan tren positif. Nilai transaksi selama periode tahun 2023 tercatat mencapai Rp909 triliun.
"Kami melihat transaksi belanja UMKM atas produk dalam negeri ini telah mengalami kemajuan, hal ini terlihat dari hasil transaksi tahun 2023 dengan meningkat 65,4 persen dibanding tahun 2022. Dimana dari nilai Rp506 triliun menjadi Rp909 triliun," katanya pula.
Baca juga: Nilai transaksi pasar digital PaDI UMKM tembus Rp909 triliun
Transaksi yang tercatat pada platform tersebut terdiri dari Business to Business (B2B) dan ritel serta e-Procurement atau e-Proc (pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik) dari masing-masing BUMN.
Menurut dia lagi, selama periode tahun 2023, jumlah total transaksi yang tercatat meningkat 65,4 persen dibandingkan dengan nilai transaksi tahun sebelumnya. Sementara transaksi pada tahun 2023 yang terjadi di PaDI UMKM sebesar Rp909 triliun.
"Kepatuhan BUMN dalam melaporkan belanja melalui platform PaDI ini terus mengalami peningkatan, pada awal tahun 2023 melalui pelaporan seluruh BUMN hingga akhir tahun 2023 sudah tercatat hingga 78 perusahaan yang melaporkan belanja PBN-nya," kata dia pula.
Baca juga: 58.692 UMKM di Kota Tangerang telah miliki Nomor Induk Berusaha
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024