Serang (Antara News) - Sekitar 140 ribu Kepala Keluarga (KK) di Banten masih belum menikmati listrik atau belum tersentuh program listrik pedesaan (Prolisdes) yang dilaksanakan Pemprov Banten.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eko Palmadi di Serang, Selasa mengatakan, dari sekitar 140 ribu KK tersebut, TNP2K nantinya akan melakukan verifikasi ulang sehingga jumlahnya bisa berkurang atau bertambah.
"Program lisdes itu kan 450 watt listriknya dan itu subsidi dari pemerintah. Sehingga itu harus tepat sasaran, salah satunya harus terdaftar di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)," kata Eko Palmadi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Banten.
Ia mengatakan, agar program lisdes tersebut tepat sasaran, maka dari sekitar 140 ribuan KK yang belum menikmati aliran lsitrik itu, tim TNP2K nantinya akan melakukan verifikasi ulang.
"Untuk verifikasi dari jumlah KK 140 ribuan itu tidak gampang. Bahkan tahun ini kita target delapan ribu tapi setelah di verifikasi berkurang jadi tujuh ribuan," kata Eko.
Ia mencontohkan dari data penerima program lisdes itu, ada masyarakat yang dianggap sudah berlistrik, padahal sambungan listriknya dari orang lain.
"Bahkan ada juga NIK nya dipake orang lain dan data PLN nggak bisa kalau satu NIK dipake dua rumah," katanya.
Menurutnya, jika setiap tahunnya mampu menyelesaikan sekitar 50 ribuan KK, maka jumlah 140 ribu KK yang belum teraliri listrik bisa selesai dalam tiga tahun. Namun demikian, hal itu tergantung hasil verifikasi TNP2K.
Sementara terkait kebutuhan dana dalam program tersebut, kata Eko, untuk tahun ini masih bersuber dari APBD Provinsi dalam bentuk bantuan sosial (bansos).
"Untuk 2018 kita ajukan juga Dana Alokasi Khusus (DAK). Jadi tahun depan ada dua sumber pendanaan lewat APBD dan DAK," katanya.
Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenegalistrikan pada Dinas ESDM Banten, Ari James Faraddy mengatakan, rasio elektrifikasi atau perbandingan antara jumlah rumah tangga yang terakses listrik terhadap total rumah tangga di Banten, pada tahun 2016 lalu telah mencapai 95,20 persen.
"Walau sudah tinggi, namun distribusinya berlum merata di semua kabupaten/kota. Sekitar 4,8 persen atau 140.746 rumah tangga lagi yang belum berlistrik,¿ kata Ari.
Jumlah KK yang belum terakses aliran listrik terbanyak di Kabupaten Lebak sebanyak 45.381 KK, Pandeglang 40.292 KK, Kabupaten Tangerang 28.142 KK, Kabupaten Serang 22.596 KK, Kota Serang 2.700 KK, Kota Cilegon 1.149 KK dan Kota Tangerang Selatan 486 KK.
"Ini menjadi PR kita selama tiga tahun harus beres. Rencananya melalu DAK 50.000 KK. Sedangkan untuk satuan sambungan pada tahun 2017 ada 7.045 KK," kata Ari.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eko Palmadi di Serang, Selasa mengatakan, dari sekitar 140 ribu KK tersebut, TNP2K nantinya akan melakukan verifikasi ulang sehingga jumlahnya bisa berkurang atau bertambah.
"Program lisdes itu kan 450 watt listriknya dan itu subsidi dari pemerintah. Sehingga itu harus tepat sasaran, salah satunya harus terdaftar di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)," kata Eko Palmadi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Banten.
Ia mengatakan, agar program lisdes tersebut tepat sasaran, maka dari sekitar 140 ribuan KK yang belum menikmati aliran lsitrik itu, tim TNP2K nantinya akan melakukan verifikasi ulang.
"Untuk verifikasi dari jumlah KK 140 ribuan itu tidak gampang. Bahkan tahun ini kita target delapan ribu tapi setelah di verifikasi berkurang jadi tujuh ribuan," kata Eko.
Ia mencontohkan dari data penerima program lisdes itu, ada masyarakat yang dianggap sudah berlistrik, padahal sambungan listriknya dari orang lain.
"Bahkan ada juga NIK nya dipake orang lain dan data PLN nggak bisa kalau satu NIK dipake dua rumah," katanya.
Menurutnya, jika setiap tahunnya mampu menyelesaikan sekitar 50 ribuan KK, maka jumlah 140 ribu KK yang belum teraliri listrik bisa selesai dalam tiga tahun. Namun demikian, hal itu tergantung hasil verifikasi TNP2K.
Sementara terkait kebutuhan dana dalam program tersebut, kata Eko, untuk tahun ini masih bersuber dari APBD Provinsi dalam bentuk bantuan sosial (bansos).
"Untuk 2018 kita ajukan juga Dana Alokasi Khusus (DAK). Jadi tahun depan ada dua sumber pendanaan lewat APBD dan DAK," katanya.
Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenegalistrikan pada Dinas ESDM Banten, Ari James Faraddy mengatakan, rasio elektrifikasi atau perbandingan antara jumlah rumah tangga yang terakses listrik terhadap total rumah tangga di Banten, pada tahun 2016 lalu telah mencapai 95,20 persen.
"Walau sudah tinggi, namun distribusinya berlum merata di semua kabupaten/kota. Sekitar 4,8 persen atau 140.746 rumah tangga lagi yang belum berlistrik,¿ kata Ari.
Jumlah KK yang belum terakses aliran listrik terbanyak di Kabupaten Lebak sebanyak 45.381 KK, Pandeglang 40.292 KK, Kabupaten Tangerang 28.142 KK, Kabupaten Serang 22.596 KK, Kota Serang 2.700 KK, Kota Cilegon 1.149 KK dan Kota Tangerang Selatan 486 KK.
"Ini menjadi PR kita selama tiga tahun harus beres. Rencananya melalu DAK 50.000 KK. Sedangkan untuk satuan sambungan pada tahun 2017 ada 7.045 KK," kata Ari.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017