Pemprov Banten Siapkan Lelang Tujuh Jabatan

Serang (Antara News) - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten tengah menyiapkan rencana pelaksanaan lelang secara terbuka sebanyak tujuh jabatan pada 2017.

Asisten Daerah III Pemprov Banten Samsir di Serang, Senin mengatakan lelang tersebut masih menunggu persetujuan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Menurut dia, pihaknya akan membentuk kepanitiaan, menyiapkan persyaratan lelang, dan konsultasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kami siapkan persyaratan jabatannya, kemudian konsultasi ASN, bentuk kepanitiaan. Kami inginnya ketujuh jabatan dilelang sekaligus, saya mau lapor Pak Gubernur dulu, kalau beliau setuju ya kami lelang sekaligus," kata Samsir.

Ia mengatakan tujuh jabatan yang rencananya dilelang pada 2017 yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan (ARTP), Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Infrastruktur dan SDA, Kepala Biro Umum, Kepala Kesbangpol, dan Staf Ahli Gubernur.

Menurutnya, sejumlah pejabat yang pensiun belum lama ini yakni Kepala Biro Pemerintahan Amri Chan per 1 Juni 2017. Kemudian Kepala Biro Infrastrukrut Wirahadikusumah diberhentikan sementara karena terkait persoalan hukum, serta Kepala Biro Umum Djoko Sumarsono yang akan pensiun 1 Juli 2017.

Menurut Samsir, lelang jabatan tujuh jabatan tersebut perlu segera dilakukan agar tidak terjadi kekosongan. Kalaupun diisi pelaksana tugas (plt) menurutnya akan menambah beban kerja.

"Sesuai Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada memang gubernur baru boleh melantik pejabat setelah enam bulan menjabat. Tapi, proses lelang kan lumayan lama paling tidak tiga bulan sampai hasil rangking tiga  besar," kata Samsir.

Namun, pihaknya akan berkonsultasi ke Kemendagri terkait rencana lelang terbuka tersebut.

Sebelumnya, Sekda Banten Ranta Soeharta mengatakan pengisian jabatan kosong harus selektif dalam rangka regenerasi pimpinan OPD Pemprov Banten.

  

Menurut Ranta, pada 2017 dan 2018 banyak pejabat eselon II memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, Pemprov Banten butuh regenerasi.

"Ke depan hasil lelang jabatan dapat mencetak pejabat yang berkualitas baik, sehingga kinerja pelayanan di Pemprov Banten bisa berkualitas dan berjalan optimal," kata Ranta.