Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang melakukan pengamanan 27 Warga Negara Asing (WNA) Sri Lanka dari apartemen wilayah Kabupaten Tangerang karena meresahkan dan juga terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian.
Kepala Kantor Imigrasi Tangerang, Rakha Sukma Purnama di Tangerang, Selasa, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, 27 WN Sri Lanka tersebut melanggar UU Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sehingga dibawa ke kantor imigrasi Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
"Dengan adanya laporan masyarakat, kami bersama Polres Tangerang Selatan melakukan pengawasan dan pengecekan dokumen dan kemudian membawanya ke kantor imigrasi untuk diperiksa" kata Rakha dalam keterangan pers kepada media di kantor Imigrasi Tangerang.
Baca juga: Imigrasi Soekarno Hatta proses hukum WNA pelanggar keimigrasian
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, diperoleh hasil yakni 15 orang melanggar Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dengan sanksi tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
Lalu dua orang WN Sri Lanka setelah dilakukan pemeriksaan diduga melanggar Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
Kemudian dua orang WN Sri Lanka lainnya setelah dilakukan pemeriksaan diduga melanggar Pasal 71 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dengan sanksi dipidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.
Baca juga: Imigrasi Soetta prediksi pergerakan WNI saat Natal pada 23 Desember
Terhadap delapan WNA Sri Lanka lainnya setelah dilakukan pemeriksaan diduga melanggar Pasal 75 Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
"Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan," katanya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Dodot Adikoeswanto menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menjadi mata dan telinga bagi Kemenkumham.
"Karena telah bersedia melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing yang meresahkan serta diduga telah melakukan pelanggaran hukum khususnya di wilayah Tangerang Raya," ujarnya.
Baca juga: Sederet pencapaian kinerja Kanwil Kememkumham Banten pada 2023
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
Kepala Kantor Imigrasi Tangerang, Rakha Sukma Purnama di Tangerang, Selasa, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, 27 WN Sri Lanka tersebut melanggar UU Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sehingga dibawa ke kantor imigrasi Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
"Dengan adanya laporan masyarakat, kami bersama Polres Tangerang Selatan melakukan pengawasan dan pengecekan dokumen dan kemudian membawanya ke kantor imigrasi untuk diperiksa" kata Rakha dalam keterangan pers kepada media di kantor Imigrasi Tangerang.
Baca juga: Imigrasi Soekarno Hatta proses hukum WNA pelanggar keimigrasian
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, diperoleh hasil yakni 15 orang melanggar Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dengan sanksi tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
Lalu dua orang WN Sri Lanka setelah dilakukan pemeriksaan diduga melanggar Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
Kemudian dua orang WN Sri Lanka lainnya setelah dilakukan pemeriksaan diduga melanggar Pasal 71 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dengan sanksi dipidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.
Baca juga: Imigrasi Soetta prediksi pergerakan WNI saat Natal pada 23 Desember
Terhadap delapan WNA Sri Lanka lainnya setelah dilakukan pemeriksaan diduga melanggar Pasal 75 Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
"Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan," katanya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Dodot Adikoeswanto menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menjadi mata dan telinga bagi Kemenkumham.
"Karena telah bersedia melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing yang meresahkan serta diduga telah melakukan pelanggaran hukum khususnya di wilayah Tangerang Raya," ujarnya.
Baca juga: Sederet pencapaian kinerja Kanwil Kememkumham Banten pada 2023
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023