Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024 yang mencapai Rp28,40 triliun kepada pimpinan instansi vertikal dan kepala daerah di Pendopo Gubernur Banten Kota Serang, Senin.
Pada 2024, APBN yang diberikan kepada Provinsi Banten sebesar Rp28,40 triliun atau meningkat 9,92 persen dibandingkan pada APBN 2023.
Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat untuk 367 instansi vertikal sebesar Rp10,67 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) untuk 9 pemerintah daerah sebesar Rp17,73 triliun.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, setelah dilakukan penyerahan DIPA dan TKD ini seluruh kementerian/lembaga serta pemda agar segera melakukan percepatan belanja dengan mengutamakan produk lokal atau dalam negeri melalui e-katalog lokal di masing-masing daerah serta menggencarkan berwisata di dalam negeri.
“Termasuk juga dalam belanja jasa. Prinsip-prinsip itu yang menjadi instrumen kita yang harus digarisbawahi dalam mengoptimalkan belanja DIPA dan TKD ini,” kata Al Muktabar.
Baca juga: Pemprov Banten raih penghargaan peduli HAM
Selain itu, Al Muktabar juga memaparkan kaitannya dengan kondisi ekonomi makro Provinsi Banten yang dalam kondisi baik, termasuk juga kondisi fiskal terkuat di Indonesia.
“Ini bagi saya mengharukan, karena dulu Provinsi Banten itu berpisah dari Jabar kondisi fiskalnya hanya Rp380 miliar yang merupakan uang pangkal dari Jabar. Itu kecil sekali,” katanya.
Kemudian pada tahun pertama, kata dia, APBD Provinsi Banten naik menjadi Rp1,2 triliun. Itu merupakan lompatan yang cukup tinggi dibandingkan dua daerah lainnya yang secara bersamaan berdirinya yakni Provinsi Gorontalo dan Bangka Belitung.
"Makanya, kita saat itu dijuluki sebagai si bayi ajaib, karena kemampuan fiskalnya langsung meningkat tinggi. Saat ini, kemampuan fiskal kita jika digabung dengan seluruh kabupaten dan kota hampir mendekati angka Rp50 triliun," katanya.
Baca juga: Pj Bupati Tangerang minta OPD percepat penyerapan retribusi daerah
Plt Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Banten Muhammad Dodi Fakhruddin mengatakan sampai triwulan III tahun 2023 ini kinerja ekonomi Banten tetap terjaga baik sebesar 4,97 persen secara YoY, dan inflasi Banten dari 3 kota besar yakni Serang, Tangerang dan Cilegon terjaga pada 2,35 persen, di bawah inflasi nasional sebesar 2,56 persen.
“Itu menunjukkan kondisi fiskal Provinsi Banten ini sangat baik dan kuat di tengah tantangan dan ancaman stabilitas daerah,” katanya.
Oleh karena itu, APBN didesain antisipatif, waspada terhadap potensi krisis, responsif, mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. APBN dituntut untuk dapat mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem yang tahun 2024 ditargetkan dapat mendekati 0 persen.
Baca juga: Delapan Kabupaten/Kota di Banten dapat penghargaan peduli HAM
Selain itu, APBN juga harus bisa membantu penurunan angka pengangguran, penurunan gini rasio dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
Belanja negara diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi.
Program subsidi dan perlindungan sosial akan didorong lebih tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program.
“Kami berharap DIPA instansi vertikal dan Daftar Alokasi TKD di tahun 2024 segera dapat ditindaklanjuti oleh para pimpinan lingkup Provinsi Banten, sehingga pelaksanaan APBN 2024 dapat disegerakan dan masyarakat Banten dapat langsung merasakan manfaat pada awal 2024,” katanya.
Baca juga: Angka prevalensi stunting di Banten menurun
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
Pada 2024, APBN yang diberikan kepada Provinsi Banten sebesar Rp28,40 triliun atau meningkat 9,92 persen dibandingkan pada APBN 2023.
Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat untuk 367 instansi vertikal sebesar Rp10,67 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) untuk 9 pemerintah daerah sebesar Rp17,73 triliun.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu, setelah dilakukan penyerahan DIPA dan TKD ini seluruh kementerian/lembaga serta pemda agar segera melakukan percepatan belanja dengan mengutamakan produk lokal atau dalam negeri melalui e-katalog lokal di masing-masing daerah serta menggencarkan berwisata di dalam negeri.
“Termasuk juga dalam belanja jasa. Prinsip-prinsip itu yang menjadi instrumen kita yang harus digarisbawahi dalam mengoptimalkan belanja DIPA dan TKD ini,” kata Al Muktabar.
Baca juga: Pemprov Banten raih penghargaan peduli HAM
Selain itu, Al Muktabar juga memaparkan kaitannya dengan kondisi ekonomi makro Provinsi Banten yang dalam kondisi baik, termasuk juga kondisi fiskal terkuat di Indonesia.
“Ini bagi saya mengharukan, karena dulu Provinsi Banten itu berpisah dari Jabar kondisi fiskalnya hanya Rp380 miliar yang merupakan uang pangkal dari Jabar. Itu kecil sekali,” katanya.
Kemudian pada tahun pertama, kata dia, APBD Provinsi Banten naik menjadi Rp1,2 triliun. Itu merupakan lompatan yang cukup tinggi dibandingkan dua daerah lainnya yang secara bersamaan berdirinya yakni Provinsi Gorontalo dan Bangka Belitung.
"Makanya, kita saat itu dijuluki sebagai si bayi ajaib, karena kemampuan fiskalnya langsung meningkat tinggi. Saat ini, kemampuan fiskal kita jika digabung dengan seluruh kabupaten dan kota hampir mendekati angka Rp50 triliun," katanya.
Baca juga: Pj Bupati Tangerang minta OPD percepat penyerapan retribusi daerah
Plt Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi Banten Muhammad Dodi Fakhruddin mengatakan sampai triwulan III tahun 2023 ini kinerja ekonomi Banten tetap terjaga baik sebesar 4,97 persen secara YoY, dan inflasi Banten dari 3 kota besar yakni Serang, Tangerang dan Cilegon terjaga pada 2,35 persen, di bawah inflasi nasional sebesar 2,56 persen.
“Itu menunjukkan kondisi fiskal Provinsi Banten ini sangat baik dan kuat di tengah tantangan dan ancaman stabilitas daerah,” katanya.
Oleh karena itu, APBN didesain antisipatif, waspada terhadap potensi krisis, responsif, mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. APBN dituntut untuk dapat mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem yang tahun 2024 ditargetkan dapat mendekati 0 persen.
Baca juga: Delapan Kabupaten/Kota di Banten dapat penghargaan peduli HAM
Selain itu, APBN juga harus bisa membantu penurunan angka pengangguran, penurunan gini rasio dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
Belanja negara diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi.
Program subsidi dan perlindungan sosial akan didorong lebih tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program.
“Kami berharap DIPA instansi vertikal dan Daftar Alokasi TKD di tahun 2024 segera dapat ditindaklanjuti oleh para pimpinan lingkup Provinsi Banten, sehingga pelaksanaan APBN 2024 dapat disegerakan dan masyarakat Banten dapat langsung merasakan manfaat pada awal 2024,” katanya.
Baca juga: Angka prevalensi stunting di Banten menurun
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023