Komisi III DPRD Banten meminta mitra kerjanya terutama Bapenda agar bisa melakukan inovasi-inovasi untuk menggenjot pendapatan berkaitan dengan terbitnya Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang hak keuangan pemerintah daerah (HKPD).
"Nanti kan pendapatan bagi hasil PKB dan BBNKB berkurang dari sebelumnya pembagian 70 :30 menjadi 60 persen provinsi dan 40 kabupaten/kota," kata Ketua Komisi III DPRD Banten M Faisal di Serang, Jumat.
Sehingga, kata dia, untuk mendorong optimalisasi pendapatan itu, harus ada terobosan-terobosan yang dilakukan OPD penghasil terutama Bapenda, jangan hanya mengandalkan pajak kendaraan saja.
"Sektor pajak yang lain kan masih banyak, misalnya PBB, kita kan ada juga pajak air permukaan dan retribusi lainnya," kata Faisal.
Baca juga: DPRD Banten bertekad rampungkan pembahasan perda pajak daerah
Selain itu, kata dia, ada juga barang milik daerah yang bisa dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga dan lainnya.
"Belum lagi kan banyak yang menunggak pajak, itu bisa dioptimalkan pada masyarakat membangun kesadaran bayar pajak," katanya.
Sehingga, kata dia, perlu adanya dorongan supaya orang taat membayar pajak setiap tahunnya.
"Minimal dalam setiap tahun ya bayar pajak lah jangan sampai tunggakannya besar juga," kata Faisal.
Baca juga: DPRD Banten berhadap tidak ada kegaduhan dalam penetapan UMK
Pihaknya juga sebagai mitra Bapenda terus melakukan rapat kordinasi untuk mendorong agar mampu melampaui target pendapatan yang sudah ditetapkan.
"Kita rapat terus agar target kita bisa tercapai di atas 95 persen ya. Tapi kan masalahnya karena ini amanat undang undang meskipun belum berlaku 2024 karena berlaku 25 kita harus siap siap," kata Faisal.
DPRD Banten melalui Panitia Khusus (Pansus) raperda pajak daerah dan retribusi daerah bertekad menyelesaikan dua raperda yang merupakan turunan dari Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang hak keuangan pemerintah daerah (HKPD) dan akan berlaku 2025. (ADV)
Baca juga: Ketua DPRD Banten terima sejumlah aspirasi layanan dasar masyarakat
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
"Nanti kan pendapatan bagi hasil PKB dan BBNKB berkurang dari sebelumnya pembagian 70 :30 menjadi 60 persen provinsi dan 40 kabupaten/kota," kata Ketua Komisi III DPRD Banten M Faisal di Serang, Jumat.
Sehingga, kata dia, untuk mendorong optimalisasi pendapatan itu, harus ada terobosan-terobosan yang dilakukan OPD penghasil terutama Bapenda, jangan hanya mengandalkan pajak kendaraan saja.
"Sektor pajak yang lain kan masih banyak, misalnya PBB, kita kan ada juga pajak air permukaan dan retribusi lainnya," kata Faisal.
Baca juga: DPRD Banten bertekad rampungkan pembahasan perda pajak daerah
Selain itu, kata dia, ada juga barang milik daerah yang bisa dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga dan lainnya.
"Belum lagi kan banyak yang menunggak pajak, itu bisa dioptimalkan pada masyarakat membangun kesadaran bayar pajak," katanya.
Sehingga, kata dia, perlu adanya dorongan supaya orang taat membayar pajak setiap tahunnya.
"Minimal dalam setiap tahun ya bayar pajak lah jangan sampai tunggakannya besar juga," kata Faisal.
Baca juga: DPRD Banten berhadap tidak ada kegaduhan dalam penetapan UMK
Pihaknya juga sebagai mitra Bapenda terus melakukan rapat kordinasi untuk mendorong agar mampu melampaui target pendapatan yang sudah ditetapkan.
"Kita rapat terus agar target kita bisa tercapai di atas 95 persen ya. Tapi kan masalahnya karena ini amanat undang undang meskipun belum berlaku 2024 karena berlaku 25 kita harus siap siap," kata Faisal.
DPRD Banten melalui Panitia Khusus (Pansus) raperda pajak daerah dan retribusi daerah bertekad menyelesaikan dua raperda yang merupakan turunan dari Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang hak keuangan pemerintah daerah (HKPD) dan akan berlaku 2025. (ADV)
Baca juga: Ketua DPRD Banten terima sejumlah aspirasi layanan dasar masyarakat
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023