Bawaslu RI ingatkan pengawas awasi setiap kegiatan kampanye

 

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, di Serang, Banten, Kamis, mengatakan, mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 merupakan medan pertempuran bagi pengawas Pemilu. Karena pada masa tersebut, peserta Pemilu boleh melakukan kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

"Mulai 28 November harus selalu waspada berlaku buat teman-teman untuk mengawasi 24 jam," kata Rahmat saat ditemui di Alun-alun Kota Serang. 

Baca juga: Hadiri Silaturahmi Desa Bersatu, Gibran siap terima semprit Bawaslu

 

Rahmat mengatakan, alasan kenapa pengawas harus selalu mengawasi 24 jam, hal itu karena pelanggaran Pemilu tidak pernah mengenal waktu dan bisa terjadi kapan saja. Kemungkinan pelanggaran Pemilu seperti politik uang, politisasi sara dan sebagainya bisa terjadi ketika pengawasan lengah. 

 

"Kemungkinan pelanggaran terjadi tidak mengenal waktu, seperti politik uang penyebaran hal-hal yang berbau politisasi sara dan lain-lain. Itu semua wajib diawasi, saat ini slogan kita adalah awasi, cegah, dan tindak," ungkapnya. 

 

Rahmat juga menekankan agar pengawas Pemilu menjalin kerjasama dengan para tokoh, baik tokoh adat maupun tokoh agama. Itu semua dilakukan untuk memudahkan pengawas mendapatkan informasi-informasi yang ada di lapangan. 

Baca juga: Bawaslu Kota Serang awasi DPTb hingga RT dan RW

 

"Sudah saatnya pengawas sekarang mengawasi baik manual atau di media sosial. Tidak hanya ada di kantor walaupun kantornya ada tapi harus turun ke lapangan," tegasnya. 

 

Dikatakan Rahmat, koordinasi juga perlu dilakukan dengan peserta pemilu atau partai politik dan KPU untuk memetakan apa saja yang perlu diwaspadai dan diawasi. Akan tetapi pada prinsipnya, Bawaslu lah yang berwenang menentukan hal tersebut pelanggaran atau bukan. 

 

"Pada saat memasuki masa kampanye, tugas pengawas menjadi semakin berat, sehingga perlu untuk menjaga kesehatan baik selama masa kampanye ataupun sesudah masa kampanye," pungkas Rahmat Bagja.

Baca juga: Bawaslu Serang fokuskan pengawasan pada pemilih pindah domisili