Lebak (Antara News) - Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2018 memprioritaskan pembangunan infrastuktur guna meningkatkan daya saing sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.
"Kami optimistis pembangunan infrastuktur itu dipastikan Lebak akan maju dan keluar dari daerah tertinggal," kata Bupati Lebak saat membuka musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di Lebak, Minggu.
Pemerintah daerah terus mengoptimalkan pembangunan infrastruktur guna mendorong daya saing juga menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sebagian besar warga Kabupaten Lebak tinggal di pedesaan.
Apabila infrastruktur di daerah itu bagus tentu akses lalu lintas bisa dilakukan selama 24 jam.
Selain itu juga dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan derajat kesehatan masyarakat.
Untuk itu, pemerintah daerah memfokuskan pembangunan infrastuktur jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan, karena dinilai sangat strategis untuk mendorong ekonomi masyarakat.
"Kami komitmen membangun infrastruktur agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik," ujar dia.
Menurut Bupati, pembangunan infrastruktur itu berdasarkan hasil musrenbang yang digelar mulai tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Selain itu juga hasil monitoring satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan anggota legislatif.
Saat ini, pembangunan infrastruktur juga ada kewenangan lain, seperti dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, daerah hingga desa.
Apalagi, saat ini pemerintahan desa juga memiliki anggaran alokasi dana desa (ADD) sehingga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan antardesa dan antarlingkungan.
"Kami mendorong pembangunan infrastruktur guna mengendalikan kemiskinan dan pengangguran," katanya.
Bupati juga mengatakan, pemerintah daerah terus mengembangkan ekonomi kerakyatan sebagai pedoman rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak 2014-2019.
Pada 2018 nanti memasuki tahun kelima pelaksanaan pembangunan sehingga Lebak diharapkan Kabupaten Lebak lebih Maju dan berdayasaing.
Saat ini, capaian kinerja RPJMD tahun 2016 terealisasi sekitar 84,78 persen dari target yang direncanakan 60 persen.
Keberhasilan kinerja itu tentu tidak lepas kerja sama pemerintah dan masyarakat.
"Kami akan bekerja keras untuk mencapai target RPJMD hingga 100 persen," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lebak Virgojanti mengatakan alokasi APBD 2014-2016 mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
Namun, APBD 2017 mengalami penurunan akibat berkurangnya sumber dana perimbangan pusat berupa dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagai konsekuensi dialihkannya kewenangan mengelola pendidikan menengah ke Pemerintah Provinsi Banten.
"Dari 1,7 trilun 2014 menjadi Rp2,4 triliun tahun 2016,sedangkan 2017 menurun hingga Rp2,2 triliun," jelasnya.
Peserta murenvang RKPD dihadiri anggota DPRD, perangkat daerah, fasilitator kecamatan, Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP), akademisi, LSM/ORMAS, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, BUMN, BUMD, pengusaha maupun swasta.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017