Pemerintah berkomitmen mewujudkan Indonesia inklusi pada 2030 seiring telah ditandatangani Sustainable Development Goals, yakni tujuan pembangunan berkelanjutan.
Direktur Eksekutif Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAP) Suharto mengharapkan pelaksanaan Temu Inklusi Nasional Ke-5 mampu mengawal dalam mewujudkan Indonesia Inklusif 2030.
"Komitmen tersebut nantinya dievaluasi pada tahun 2030, di mana salah satu prinsipnya adalah tidak ada seorang pun yang tertinggal," kata dia saat Pembukaan Temu Inklusi Nasional Ke-5 di Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukorejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Minggu malam.
Ia mengharapkan pada 2030 kalangan penyandang difabel tidak tertinggal dalam pembangunan pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga desa, termasuk mereka berdaya dalam keragaman.
Karena, kata dia, seringkali program-program yang dilakukan pemerintah itu bukan berbasis pemberdayaan namun belas kasihan.
Baca juga: 48 anak berkebutuhan khusus di Tangerang lolos PPDB SD/SMP
"Program pemerintah yang berdasarkan belas kasihan Ini kemudian menciptakan ketergantungan, sedangkan program pemberdayaan adalah konsep baru yang dikembangkan beberapa puluh tahun yang lalu untuk menciptakan difabel berdaya yang mampu berdikari mengembangkan ekonomi pribadinya, keluarganya, termasuk berkontribusi kepada bangsa dan negara," ujar Suharto.
Dia menambahkan kalangan difabel bagian dari keragaman umat manusia, ada laki-laki dan perempuan, ada ras yang berbeda dan agama berbeda, termasuk kondisi jasmani, rohani, fisik, intelektual, mental yang juga berbeda-beda.
"Jadi, tujuan Temu Inklusi Nasional ini adalah untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Inilah inti daripada inklusi itu," kata dia.
Temu Inklusi Nasional adalah acara yang rutin dilakukan setiap dua tahun sekali yang mempertemukan berbagai pihak penggiat isu disabilitas. Tahun ini, Kabupaten Situbondo menjadi tuan rumah kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukorejo itu.
Temu Inklusi Nasional pertama digelar pada 2014 di Yogyakarta, kedua dan ketiga juga di Yogyakarta, pada 2020 dilaksanakan secara virtual karena pandemi COVID-19.
Temu Inklusi Nasional Ke-5 yang berlangsung mulai 30 Juli hingga 2 Agustus rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo pada 1 Agustus.
Baca juga: YDMI minta Disdik Provinsi Banten tetapkan SMA inklusi jelang PPDB
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
Direktur Eksekutif Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAP) Suharto mengharapkan pelaksanaan Temu Inklusi Nasional Ke-5 mampu mengawal dalam mewujudkan Indonesia Inklusif 2030.
"Komitmen tersebut nantinya dievaluasi pada tahun 2030, di mana salah satu prinsipnya adalah tidak ada seorang pun yang tertinggal," kata dia saat Pembukaan Temu Inklusi Nasional Ke-5 di Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukorejo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Minggu malam.
Ia mengharapkan pada 2030 kalangan penyandang difabel tidak tertinggal dalam pembangunan pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga desa, termasuk mereka berdaya dalam keragaman.
Karena, kata dia, seringkali program-program yang dilakukan pemerintah itu bukan berbasis pemberdayaan namun belas kasihan.
Baca juga: 48 anak berkebutuhan khusus di Tangerang lolos PPDB SD/SMP
"Program pemerintah yang berdasarkan belas kasihan Ini kemudian menciptakan ketergantungan, sedangkan program pemberdayaan adalah konsep baru yang dikembangkan beberapa puluh tahun yang lalu untuk menciptakan difabel berdaya yang mampu berdikari mengembangkan ekonomi pribadinya, keluarganya, termasuk berkontribusi kepada bangsa dan negara," ujar Suharto.
Dia menambahkan kalangan difabel bagian dari keragaman umat manusia, ada laki-laki dan perempuan, ada ras yang berbeda dan agama berbeda, termasuk kondisi jasmani, rohani, fisik, intelektual, mental yang juga berbeda-beda.
"Jadi, tujuan Temu Inklusi Nasional ini adalah untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Inilah inti daripada inklusi itu," kata dia.
Temu Inklusi Nasional adalah acara yang rutin dilakukan setiap dua tahun sekali yang mempertemukan berbagai pihak penggiat isu disabilitas. Tahun ini, Kabupaten Situbondo menjadi tuan rumah kegiatan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah Sukorejo itu.
Temu Inklusi Nasional pertama digelar pada 2014 di Yogyakarta, kedua dan ketiga juga di Yogyakarta, pada 2020 dilaksanakan secara virtual karena pandemi COVID-19.
Temu Inklusi Nasional Ke-5 yang berlangsung mulai 30 Juli hingga 2 Agustus rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo pada 1 Agustus.
Baca juga: YDMI minta Disdik Provinsi Banten tetapkan SMA inklusi jelang PPDB
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023