Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI) meminta Pemerintah Provinsi Banten segera mengeluarkan SK atau SE penunjukan SMA penyelenggara pendidikan Inklusi di tiap Kabupaten/Kota jelang penerimaan peserta didik baru (PPDB).
"Kami sudah melakukan dialog dengan Disdik Banten, tapi gagasan ini seakan mentok dan hingga kini belum ada SK penunjukan SMA Inklusi di Kota Tangerang," kata Pelaksana harian YDMI yakni Tuty Alawiyyah di Tangerang Jumat.
Baca juga: Bea Cukai Banten musnahkan ribuan barang sitaan senilai Rp48 miliar
YDMI sebagai penggagas pendidikan inklusi di Kota Tangerang menyayangkan minimnya komitmen Disdik Banten.
"Dalam berbagai pertemuan yang dilakukan, Kekhawatiran ini selalu disampaikan oleh orang tua siswa disabilitas, Komite sekolah dan Disdik Kota Tangerang kepada YDMI," ujarnya
Ia juga meminta kepada Disdik Banten menyediakan mekanisme beasiswa bagi anak didik disabilitas di tingkat SMA. "Kami juga mengusulkan membentuk unit layanan difabel (ULD) ditingkat Provinsi Banten," ujarnya.
Veni Siregar dari Madani berharap jelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2023/2024 yang jatuh pada bulan Juni nanti, Dinas Pendidikan Provinsi Banten harus memiliki strategi dan menetapkan mana saja SMA Negeri penyelenggara pendidikan Inklusi, khususnya di Kota Tangerang.
"Mengingat ada puluhan pelajar disabilitas akan melaju ke jenjang pendidikan SMA saat ini di Kota Tangerang. Terlebih Disdik Banten juga tidak menyediakan sekolah berkebutuhan khusus di Kota Tangerang," katanya.
Saat ini data yang didapatkan YDMI dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang tercatat 388 siswa di SDN dan 119 siswa di SMPN Kota Tangerang.
Pendidikan inklusi telah digagas sejak awal 2021 dan saat ini telah ada 13 SMP dan 53 SD yang ditunjuk sebagai pelaksana pendidikan inklusi.
"Saya sangat bingung setelah SMP, karena tak ada sekolah inklusi jenjang SMA. Kalau ke swasta, saya tak sanggup. Sebab kualitas SMPN 13 sudah bagus," ujar Aurel, salah satu orang tua siswa yang memiliki anak disabilitas netra, di SMP Negeri 13 Tangerang.*
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
"Kami sudah melakukan dialog dengan Disdik Banten, tapi gagasan ini seakan mentok dan hingga kini belum ada SK penunjukan SMA Inklusi di Kota Tangerang," kata Pelaksana harian YDMI yakni Tuty Alawiyyah di Tangerang Jumat.
Baca juga: Bea Cukai Banten musnahkan ribuan barang sitaan senilai Rp48 miliar
YDMI sebagai penggagas pendidikan inklusi di Kota Tangerang menyayangkan minimnya komitmen Disdik Banten.
"Dalam berbagai pertemuan yang dilakukan, Kekhawatiran ini selalu disampaikan oleh orang tua siswa disabilitas, Komite sekolah dan Disdik Kota Tangerang kepada YDMI," ujarnya
Ia juga meminta kepada Disdik Banten menyediakan mekanisme beasiswa bagi anak didik disabilitas di tingkat SMA. "Kami juga mengusulkan membentuk unit layanan difabel (ULD) ditingkat Provinsi Banten," ujarnya.
Veni Siregar dari Madani berharap jelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2023/2024 yang jatuh pada bulan Juni nanti, Dinas Pendidikan Provinsi Banten harus memiliki strategi dan menetapkan mana saja SMA Negeri penyelenggara pendidikan Inklusi, khususnya di Kota Tangerang.
"Mengingat ada puluhan pelajar disabilitas akan melaju ke jenjang pendidikan SMA saat ini di Kota Tangerang. Terlebih Disdik Banten juga tidak menyediakan sekolah berkebutuhan khusus di Kota Tangerang," katanya.
Saat ini data yang didapatkan YDMI dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang tercatat 388 siswa di SDN dan 119 siswa di SMPN Kota Tangerang.
Pendidikan inklusi telah digagas sejak awal 2021 dan saat ini telah ada 13 SMP dan 53 SD yang ditunjuk sebagai pelaksana pendidikan inklusi.
"Saya sangat bingung setelah SMP, karena tak ada sekolah inklusi jenjang SMA. Kalau ke swasta, saya tak sanggup. Sebab kualitas SMPN 13 sudah bagus," ujar Aurel, salah satu orang tua siswa yang memiliki anak disabilitas netra, di SMP Negeri 13 Tangerang.*
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023