CEO Triv.co.id Gabriel Rey berharap Bursa Kripto Indonesia (BKI) lebih kompetitif dibanding bursa serupa di luar negeri terutama terkait biaya transaksi.
"Namun kehadiran BKI ini patut mendapat apresiasi karena pemerintah secara resmi mengakui legalitas dari transaksi kripto," kata Rey dalam keterangan tertulis, Rabu.
Rey mengatakan pasar kripto menyambut gembira hadirnya BKI setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi menetapkan kehadiran bursa kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 pada Senin (17/7) lalu.
Bappebti juga secara resmi menunjuk PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai pengelola bursa berjangka komoditas kripto.
"Kami selaku penyedia wadah (platform) jual beli aset kripto dan saham AS yang resmi dan terdaftar di Bappebti turut menyambut gembira kabar tersebut," ucap dia.
Rey menyarankan agar biaya transaksi melalui BKI sebaiknya berada di angka 0,01 persen atau senilai 10 persen dari biaya transaksi yang dikenakan pengelola exchange kripto Indonesia kepada nasabahnya saat ini yang di angka 0,1 persen.
“Hal ini agar iklim kompetitif dan juga perkembangan industry kripto dalam negeri di Indonesia terus bertumbuh positif,” ucap Rey menyarankan.
Terlebih mengingat bahwa pajak transaksi kripto di Indonesia sendiri sudah cukup tinggi dibandingkan di negara tetangga.
“Pajak resmi transaksi kripto di Indonesia sendiri sudah cukup tinggi, 0,21% dari setiap transaksi kripto, atau 300% lebih tinggi dari negara tetangga. Malaysia sendiri hanya menetapkan pajak final kripto di angka 0,01%, jadi jauh lebih murah," ujarnya .
Apalagi jika nanti lembaga kliring dan custodian kripto yang akan hadir juga mengenakan fee. Hal tersebut dikhawatirkan akan kontraproduktif terhadap perkembangan industri kripto di Indonesia lantaran biaya total transaksi kripto dalam negeri jadi melambung tinggi.
“Dengan potensi kemunculan biaya-biaya ini maka ini akan membuat biaya exchange lokal lebih mahal dari exchange luar. Belum lagi biaya-biaya compliance seperti audit, asuransi , dan lain sebagainya," ujar dia lagi.
Rey khawatir, jika hal itu sampai terjadi maka akan ada dana yang terbang (capital flight) ke luar negeri.
“Kalau sampai akhirnya over all cost transaksi kripto di exchange Indonesia lebih tinggi dibanding di exchange luar negeri akibat penerapan berbagai pajak dan biaya tersebut, maka otomatis nasabah akan trading ke luar, sehingga khawatirnya ada capital flight. Efek lebih lanjutnya adalah penurunan keseluruhan dari investasi di industry kripto Indonesia” urai Rey.
Padahal selama ini dampak industry kripto telah turut menyumbang perekonomian Indonesia. Antara lain dengan peningkatan daya beli buah dari keuntungan para nasabah Indonesia di industry kripto yang kemudian dibelanjakan di dalam negeri.
“Kalau sampai terjadi capital flight khawatirnya efek peningkatan ekonomi dari sector kripto tidak akan hadir di Indonesia. Belum lagi factor ketertinggalan Indonesia di industry kripto lantaran iklim investasi di sector kripto yang kurang menarik akibat biaya-biaya pajak dan transaksi yang meninggi,” ujar Rey.
Untuk itu Rey menyarankan ke para pihak pemangku kepentingan industry kripto, baik regulator maupun para pelaku bisnisnya untuk sama-sama menjaga iklim kompetisi industry kripto dalam negeri tetap dijaga dengan baik.
“Salah satunya dengan tetap menjaga berbagai biaya pajak dan transaksi kripto di Indonesia tetap kompetitif dibandingkan luar negeri,” tutup Rey.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
"Namun kehadiran BKI ini patut mendapat apresiasi karena pemerintah secara resmi mengakui legalitas dari transaksi kripto," kata Rey dalam keterangan tertulis, Rabu.
Rey mengatakan pasar kripto menyambut gembira hadirnya BKI setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi menetapkan kehadiran bursa kripto melalui Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/SP-BBAK/07/2023 pada Senin (17/7) lalu.
Bappebti juga secara resmi menunjuk PT Bursa Komoditi Nusantara sebagai pengelola bursa berjangka komoditas kripto.
"Kami selaku penyedia wadah (platform) jual beli aset kripto dan saham AS yang resmi dan terdaftar di Bappebti turut menyambut gembira kabar tersebut," ucap dia.
Rey menyarankan agar biaya transaksi melalui BKI sebaiknya berada di angka 0,01 persen atau senilai 10 persen dari biaya transaksi yang dikenakan pengelola exchange kripto Indonesia kepada nasabahnya saat ini yang di angka 0,1 persen.
“Hal ini agar iklim kompetitif dan juga perkembangan industry kripto dalam negeri di Indonesia terus bertumbuh positif,” ucap Rey menyarankan.
Terlebih mengingat bahwa pajak transaksi kripto di Indonesia sendiri sudah cukup tinggi dibandingkan di negara tetangga.
“Pajak resmi transaksi kripto di Indonesia sendiri sudah cukup tinggi, 0,21% dari setiap transaksi kripto, atau 300% lebih tinggi dari negara tetangga. Malaysia sendiri hanya menetapkan pajak final kripto di angka 0,01%, jadi jauh lebih murah," ujarnya .
Apalagi jika nanti lembaga kliring dan custodian kripto yang akan hadir juga mengenakan fee. Hal tersebut dikhawatirkan akan kontraproduktif terhadap perkembangan industri kripto di Indonesia lantaran biaya total transaksi kripto dalam negeri jadi melambung tinggi.
“Dengan potensi kemunculan biaya-biaya ini maka ini akan membuat biaya exchange lokal lebih mahal dari exchange luar. Belum lagi biaya-biaya compliance seperti audit, asuransi , dan lain sebagainya," ujar dia lagi.
Rey khawatir, jika hal itu sampai terjadi maka akan ada dana yang terbang (capital flight) ke luar negeri.
“Kalau sampai akhirnya over all cost transaksi kripto di exchange Indonesia lebih tinggi dibanding di exchange luar negeri akibat penerapan berbagai pajak dan biaya tersebut, maka otomatis nasabah akan trading ke luar, sehingga khawatirnya ada capital flight. Efek lebih lanjutnya adalah penurunan keseluruhan dari investasi di industry kripto Indonesia” urai Rey.
Padahal selama ini dampak industry kripto telah turut menyumbang perekonomian Indonesia. Antara lain dengan peningkatan daya beli buah dari keuntungan para nasabah Indonesia di industry kripto yang kemudian dibelanjakan di dalam negeri.
“Kalau sampai terjadi capital flight khawatirnya efek peningkatan ekonomi dari sector kripto tidak akan hadir di Indonesia. Belum lagi factor ketertinggalan Indonesia di industry kripto lantaran iklim investasi di sector kripto yang kurang menarik akibat biaya-biaya pajak dan transaksi yang meninggi,” ujar Rey.
Untuk itu Rey menyarankan ke para pihak pemangku kepentingan industry kripto, baik regulator maupun para pelaku bisnisnya untuk sama-sama menjaga iklim kompetisi industry kripto dalam negeri tetap dijaga dengan baik.
“Salah satunya dengan tetap menjaga berbagai biaya pajak dan transaksi kripto di Indonesia tetap kompetitif dibandingkan luar negeri,” tutup Rey.
Editor : Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023