Pemerintah Kota Tangerang mendukung penuh Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yang digaungkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) diantaranya menekan angka kemiskinan.
"Implementasi E-government dan digitalisasi dalam rangka mempercepat birokrasi. Kami mendukung kebijakan menteri dengan integrasi aplikasi," kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Puspemkot Tangerang, Rabu.
Perlu diketahui, Kemenpan RB menginisiasi program Reformasi Birokrasi Tematik yang menyasar pada lima sektor yaitu penurunan kemiskinan, digitalisasi layanan, peningkatan investasi, penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.
Wali Kota menambahkan, dengan adanya digitalisasi maka program di daerah yang membutuhkan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat maupun lembaga bisa mudah diperoleh.
Pasalnya, Pemkot Tangerang mengaku kesulitan dengan integrasi aplikasi yang melibatkan institusi atau lembaga lain misalnya ketika ingin menggunakan data regsosek dari BPS untuk bisa mempercepat penanganan masalah stunting dan kemiskinan, setelah komunikasi dengan BPS ternyata tidak bisa.
Sehingga, dirinya berharap ke depan agar soal integrasi data ini bisa diimplementasikan secara menyeluruh, terutama terkait dengan pemanfaatan data pusat oleh pemerintah daerah atau sebaliknya.
Selain untuk mempercepat proses birokrasi, integrasi ini pun untuk menghemat anggaran pendataan maupun pembangunan sistem.
"Untuk membantu daerah mempercepat target-target dari pemerintah pusat, kami berharap data yang dimiliki kementerian lembaga bisa juga dibuka dan dimanfaatkan oleh daerah," kata dia
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
"Implementasi E-government dan digitalisasi dalam rangka mempercepat birokrasi. Kami mendukung kebijakan menteri dengan integrasi aplikasi," kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Puspemkot Tangerang, Rabu.
Perlu diketahui, Kemenpan RB menginisiasi program Reformasi Birokrasi Tematik yang menyasar pada lima sektor yaitu penurunan kemiskinan, digitalisasi layanan, peningkatan investasi, penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.
Wali Kota menambahkan, dengan adanya digitalisasi maka program di daerah yang membutuhkan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat maupun lembaga bisa mudah diperoleh.
Pasalnya, Pemkot Tangerang mengaku kesulitan dengan integrasi aplikasi yang melibatkan institusi atau lembaga lain misalnya ketika ingin menggunakan data regsosek dari BPS untuk bisa mempercepat penanganan masalah stunting dan kemiskinan, setelah komunikasi dengan BPS ternyata tidak bisa.
Sehingga, dirinya berharap ke depan agar soal integrasi data ini bisa diimplementasikan secara menyeluruh, terutama terkait dengan pemanfaatan data pusat oleh pemerintah daerah atau sebaliknya.
Selain untuk mempercepat proses birokrasi, integrasi ini pun untuk menghemat anggaran pendataan maupun pembangunan sistem.
"Untuk membantu daerah mempercepat target-target dari pemerintah pusat, kami berharap data yang dimiliki kementerian lembaga bisa juga dibuka dan dimanfaatkan oleh daerah," kata dia
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023