BUMD Banten PT Agrobisnis Banten Mandiri atau ABM (Perseroda) melakukan penandatangan kesepakatan (MoU) dengan Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten terkait pengoperasian dua buah Rice Milling Unit (RMU) atau penggilingan gabah dan gudang. di pendopo Gubernur Banten, KP3B di Serang, Senin.
RMU dan Gudang itu nantinya akan digunakan sebagai tempat pengolahan cadangan beras pemerintah (CBP) Provinsi Banten. Apalagi kapasitas operasional RMU milik Bulog masing-masing mencapai 8 ton per jam dan kapasitas Gudang sebesar 3.500 ton.
Kepala Kanwil Bulog DKI Jakarta dan Banten Basirun mengaku optimistis serapan gabah yang dilakukan oleh BUMD akan lebih optimal dengan adanya dua RMU dan Gudang tersebut. Ini juga sekaligus akan membantu Pemprov Banten dalam rangka menjaga stabilitas harga beras di pasaran yang berdampak pada kenaikan angka inflasi.
Baca juga: Petani di Lebak raup untung dari harga gabah naik tembus Rp5. 000/Kg
“Ini sistemnya bisnis to bisnis (B to B) antara BUMN dengan BUMD yang difasilitasi oleh Pemprov Banten,” katanya.
Meski demikian, kata Basirun, pihaknya akan kembali mengkomunikasikan rencana itu lebih intensif lagi, karena MoU ini harus dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama (PKS) untuk persoalan teknisnya.
“Dalam waktu dekatlah kita upayakan,” katanya.
Direktur Utama (Dirut) PT ABM Saeful Wijaya mengatakan, MoU ini hanya langkah awal menuju penjajakan kerja sama yang lebih serius lagi, karena setelah ini akan dilakukan PKS baru kemudian bisa beroperasi.
“Kita akan melakukan perhitungan dan penilaian dulu terhadap kondisi existing dari RMU dan gudang itu,” katanya.
Apalagi RMU itu, kata dia, secara teknologi masih jauh tertinggal karena masih menggunakan bahan bakar solar. Sementara saat ini hampir seluruh RMU yang modern sudah menggunakan listrik.
“Biaya operasional akan membengkak jika memaksakan menggunakan solar, terlebih saat ini pembelian solar sendiri sangat dibatasi oleh pemerintah,” ungkapnya.
Maka dari itu, kata Saeful, di dalam Perjanjian Kerja sama (PKS) nanti hal ini akan kita bahas bersama. Yang jelas, Saeful menginginkan RMU itu sudah terkonversi ke listrik, sehingga biaya operasionalnya bisa lebih murah.
“Sebelum ada PKS, kita ingin itu terlebih dahulu dikonversi dulu,” katanya.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar berharap, dengan adanya MoU ini bisa menyelesaikan persoalan ketahanan pangan daerah kita. Apalagi Banten ini menjadi salah satu daerah pemasok beras terbesar secara nasional, karena cakupan persawahan di Banten sangat luas .
“Namun demikian, saya berharap terlebih dahulu dilakukan review dan perbaikan alat-alat RMU itu sendiri agar nantinya bisa lebih optimal,” katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
RMU dan Gudang itu nantinya akan digunakan sebagai tempat pengolahan cadangan beras pemerintah (CBP) Provinsi Banten. Apalagi kapasitas operasional RMU milik Bulog masing-masing mencapai 8 ton per jam dan kapasitas Gudang sebesar 3.500 ton.
Kepala Kanwil Bulog DKI Jakarta dan Banten Basirun mengaku optimistis serapan gabah yang dilakukan oleh BUMD akan lebih optimal dengan adanya dua RMU dan Gudang tersebut. Ini juga sekaligus akan membantu Pemprov Banten dalam rangka menjaga stabilitas harga beras di pasaran yang berdampak pada kenaikan angka inflasi.
Baca juga: Petani di Lebak raup untung dari harga gabah naik tembus Rp5. 000/Kg
“Ini sistemnya bisnis to bisnis (B to B) antara BUMN dengan BUMD yang difasilitasi oleh Pemprov Banten,” katanya.
Meski demikian, kata Basirun, pihaknya akan kembali mengkomunikasikan rencana itu lebih intensif lagi, karena MoU ini harus dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama (PKS) untuk persoalan teknisnya.
“Dalam waktu dekatlah kita upayakan,” katanya.
Direktur Utama (Dirut) PT ABM Saeful Wijaya mengatakan, MoU ini hanya langkah awal menuju penjajakan kerja sama yang lebih serius lagi, karena setelah ini akan dilakukan PKS baru kemudian bisa beroperasi.
“Kita akan melakukan perhitungan dan penilaian dulu terhadap kondisi existing dari RMU dan gudang itu,” katanya.
Apalagi RMU itu, kata dia, secara teknologi masih jauh tertinggal karena masih menggunakan bahan bakar solar. Sementara saat ini hampir seluruh RMU yang modern sudah menggunakan listrik.
“Biaya operasional akan membengkak jika memaksakan menggunakan solar, terlebih saat ini pembelian solar sendiri sangat dibatasi oleh pemerintah,” ungkapnya.
Maka dari itu, kata Saeful, di dalam Perjanjian Kerja sama (PKS) nanti hal ini akan kita bahas bersama. Yang jelas, Saeful menginginkan RMU itu sudah terkonversi ke listrik, sehingga biaya operasionalnya bisa lebih murah.
“Sebelum ada PKS, kita ingin itu terlebih dahulu dikonversi dulu,” katanya.
Pj Gubernur Banten Al Muktabar berharap, dengan adanya MoU ini bisa menyelesaikan persoalan ketahanan pangan daerah kita. Apalagi Banten ini menjadi salah satu daerah pemasok beras terbesar secara nasional, karena cakupan persawahan di Banten sangat luas .
“Namun demikian, saya berharap terlebih dahulu dilakukan review dan perbaikan alat-alat RMU itu sendiri agar nantinya bisa lebih optimal,” katanya.
Editor : Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023